Minggu, 25 Maret 2012 - 14:20:59 WIB
Masyarakat Minta PT Astima Bayar Lahan Warga PinapuanKategori: Sulawesi Tengah - Dibaca: 529 kali

Baca Juga:Kader PAN Diminta Jembati Aspirasi MasyarakatMusrenbang Kab Karawang Tahun 2012Tokoh Adat Sumba Bahas Budaya dalam Adat PerkawinanDiduga Bantuan Posyandu Direkayasa

Banggai-Sulawesi Tengah, Jaya Pos

Keberadaan PT Anugera Sakti Utama (Astima) di Kecamatan Pagimana, perlu dipertanyakan. Pasalnya, perusahaan tersebut diduga marambah lahan masyarakat Pinapuan, Kecamatan Pagimana.

Ketua Pemuda Pancasila Kecamatan Pagimana Zulfikar Masulili, kepada Jaya Pos mengatakan, bertempat di Dokulu Desa Pinapuan masyarakat mengadakan rapat untuk membicarakan harga yang ditentukan, yang dihadiri Camat Pagimana Dirwan Masulili yang juga merangkap Kepala Desa Pinapuan, serta Kepala Kapolsek, Pagimana. Hasil kesepakatan, harga Rp 20 ribu per meter, dan tak bisa lagi ditawar. “Bila Bupati Banggai H M Sofhian Mile tak menyetujui, maka masyarakat akan membawa persoalan ini ke ranah hukum dan menolak keberadaan PT Astima, untuk tidak beroperasi di Desa Pinapuan, Kecamatan Pagimana,” katanya.

Lahan Dokulu Desa Pinapuan awalnya, tahun 1978-1979, oleh Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tengah menetapkan statusnya sebagai lokasi pembinaan kesejahteraan masyarakat terasing (PKMT) Hohudongan, kini komunitas adat terpencil dan telah menjadi Desa Pinapuan, Kecamatan Pagiman, yang berjumlah 100 KK/149 jiwa.

Status tanah telah terdaftar pada BPN pusat dan yang diperuntukan pemukiman etnis Loinang/Saluan yang pembinaannya oleh Dinas Sosial pada Repelita III sejak tahun 1982 – 1987.

Pada 1 Desember 1987 diserahkan kepada Pemdakab Banggai oleh Depsos RI melalui Kanwil Depsos Propinsi Sulawesi Tengah. Menurut Drs H Yuliansyah, penyerahannya ada dua cara yakni pertama segala urusan administrasi dan pembinaan lanjut (binjut) sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemkab Banggai, dan kedua, bila dikemudian hari terdapat hal-hal penting berkaitan dengan urusan lokasi pembinaan tersebut, maka diharapkan dapat berhubungan dengan Pemkab Banggai.

Direktur Komunitas Adat Terpencil Drs Suyoto, menerangkan lokasi Hohudongan, Desa Pinapuan, Kecamatan Pagimana, sesuai apa yang diteruskan oleh Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tengah.

Amir Lagona, tokoh masyarakat Pagimana meminta Bupati Banggai H M Sofhian Mile untuk segera menyelesaikan konflik yang terjadi antara PT Astima dengan masyarakat Desa Pinapuan. “Sudah berulang kali pertemuan, namun sampai saat ini tak ada hasil. Data yang ada pada masyarakat, menurut kami sudah kuat. Kalau dicermati SK dari Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tengah dan SK Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Komunitas Adat Terpencil, cukup kuat sehingga dalam diktum poin demi poin tak diragukan lagi. Memang benar, lahan Dukolu milik masyarakat Desa Pinapuan. Kiranya Pemda Banggai jangan hanya melihat persoalan ini dengan sebelah mata,” katanya.

Sementara masyarakat Pinapuan dengan pihak PT Asima dan juga Kepala Dinas Pertambangan Safari Yunus, gagal mencari kesepakatan saat dipertemukan Bupati Banggai H M Sofhian Mile, SH, MH di kantgornya.

Abdi Sahido, SH sebagai penasehat LSM Ekonomi Rakyat Mandiri, mengatakan keberadaan PT Astima dalam mengelolah pertambangan nikel, harus jelas dulu kelengkapan administrasi dan segalanya harus sejalan dengan prosedur. Melihat persoalan yang terjadi di Desa Pinapuan ada kejanggalan-kejanggalan, terutama rekomendasi yang diperuntukan pada PT Astima dalam hal SIUP, baik dari proses eksplorasi dan eksplotasi apa benar lokasi milik masyarakat Pinapuan sebagai tempat beroperasinya untuk Nikel ?

Hal senada diamini Aripin Lasadam, S.Pd, yang juga mantan Kepala Bidang Sosial Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKMT), akibat beroperasinya PT Astima, dinilainya banyak limbah yang turut mencemarkan pembudidayaan petani rumput laut masyarakat Jaya Bakti.

Manager penanggungjawab Hentje Wongkar saat diminta konfirmasi mengatakan, seharusnya Pemda Banggai harus bertanggungjawab, karena apa yang menjadi kewajiban, semua kami selesaikan.

Pemerintah memberikan izin pertambangan dengan catatan tanah negara, terus diminta untuk bayar pajak dan sudah 4 kali dengan pajak yang berlapis contoh biaya landren, dan setiap tahun naik dan diminta jaminan reklamasi juga dibayar dan itu bukan uang ratusan juta, tapi ini meliaran rupiah, dan dijaminkan kepada Pemda. “Kalau tanah orang per orang tak mungkin saya ditagih dan semua kewajiban aturan-aturan kami penuhi. Harusnya kami pihak perusahaan menuntut, itu jaminannya berupa apa. Olehnya Pemda harus bertangggungjawab dalam persoalan ini,” ujarnya. AnM/ST


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59697)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (52393)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51551)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15040)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14306)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14132)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13849)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13356)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (12386)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9325)
Bedah JayaposKasus Tanah Kas Desa RancaudikSubang, Jaya Pos Sejak berlakunya regulasi Otonomi Desa, selain melahirkan hikmah juga mengundang masalah. ...


Terkait Izin Tambang Pasir Laut Galesong, Diduga Antara Pengusaha dan Oknum di Dinas ESDM Ada KonspiBobroknya Pengerjaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya, Hitungan Bulan Sudah RetakPenangkapan Kasus Narkoba Oleh Polres Pangkep Diduga Tidak Prosedural Dan RekayasaPembangunan Wisma Haji Lanjutan DipertanyakanPembangunan Gedung Produksi Kabupaten Dharmasraya Diduga Tidak Sesuai RABDenpom Pekanbaru Menertibkan Perjudian di TapungKades Sinamanenek Diduga Merugikan Warganya
Laporan KhususKetua PWI OKU Tutup Acara Penyuluhan Bahasa Indonesia dan Melantik PWI PeduliBaturaja, Jaya Pos Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Purwadi SP ...


Polsek Jatisari Adakan Sosialisasi Di PKBM Tunas Baru DPRD Muba Setujui Perubahan R-APBD TA 2019DPRD Minta Pemkab Muba Fokus Tingkatkan PADEka Kartika Lantik Anggota DPRD Provinsi Kepri45 Anggota DPRD Muba Periode 2019-2024 Resmi Dilantik50 Anggota DPRD Subang Periode 2019-2024 DilantikSrikandi Baru Terpilih dan Dilantik dari Dapil II