Sabtu, 17 Maret 2012 - 08:48:12 WIB
Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik KepolisianKategori: Sulawesi Selatan - Dibaca: 256 kali

Baca Juga:Jalanan Di Karo Rusak ParahMembangun Ekonomi Keluarga Penyandang Cacat, Perlu Diberi Modal UsahaCompetition V SMPN 1 (RSBI) BekasiPANORAM DANAU TOBA SIANJUR MULA-MULA

Makassar, jaya pos

Keberadaan lahan seluas 23.627 M2 yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan samping Mtos Makassar milik Amiruddin Pase yang di beli dari Hj.Hansia DG.Tjaya menjadi Ajang kejahatan Koneksitas Hakim maupun Penyidik Kepolisian.

Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No.261/1981,yang dinotariskan PPAT Hasan Zaini,SH dengan No.Akte Juala Beli 192/V/1982 seluas 10.000 M2 dan lahan seluas 13627 M2 yang dibuktikan dengan surat perjanjian jual anatara Amiruddin dengan Hj Hansia DG Tjaya.

H.Amiruddin Pase walaupun sudah di melengkapi dengan bukti bukti Administrasi yang lengkap dan sah di mata Hukum,namun hal tersebut masih juga berpindah tangan kepada pihak lain, sekalipun lahan tersebut telah bersertifikat

Melihat hal ini,maka muncullah pertanyaan,Aturan Hukum dan Undang Undang mana yang memperbolehkan     ada Sertifikat di atas Sertifikat?  Sehingga walupun pemilik lahan telah memiliki Sertifikat Hak Milik sebagai bukti sah,namun pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional dimana Objek berada masih juga bisa menerbitkan Sertifikat.

Ini semua perlu diperjelas oleh Pemerintah, sehingga tutuntutan masyarakat saat ini adanya Reformasi total terhadap Institusi Kantor Badan Pertanahan,baik Pusat maupun Daerah segerah dilakukan.

Wajar,  jika rasa tidak adanya  kepercayaan masyarakat terhadap insitusi pemerintah dalan hal ini BPN yang mengurus pertanahan ,hal ini disebabkan buruknya  sistem Administrasi, bahkan tidak bisa di pungkiri,jika Instansi yang di kenal orang dengan nama Kantor Badan Pertanahan ini menjadi sarang dari berbagai Pungutan Liar ( Pungli ),manakala masyarakat hendak mengurus Sertifikat.

Faktor lain yang juga perlu segera  dilakukan Reformasi serta Penegakan Hukum secara profesional,adalah
para Hakim dan Penyidik,khususnya pihak Kepolisian, yang paling banyak menangani masalah Pertanahan,

Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Negara Indonesia ( Lemkira ) Koalisi LSM Lappan Jufri Rahman, saat memberikan komentarnya terkait perkara yang dialami H.Amiruddin Pase mengatakan, Ketua Mahkamah Agung maupun Kapolri harus melakukan audit kenerja bawahannya jika sudah menyimpang dari koridor hukum.

Hai ini dilihat dari Kasus penyerobotan tanah milik H Amiruddin Pase, kasusnya sudah lebih 10 tahun berjalan hingga saat ini belum selesai. Ada apa dibalik ini semua ? Siapa yang bermain ? ujar Rahman.

Memang hal ini menjadi menarik,karena pada saat Lahan seluas lebih dari 23 Ribu M2 ini di gugat oleh salah seorang ahli waris,yang tidak lain anak dari Hj.Hansia DG Tjaya bernama Hans Hasyim.

Gugatan tersebut dialamatkan kepada H.Amiruddin Pase, pada Tahun 1995 melalui Pengadilan Negeri (PN) Makassar, justru di tingkat PN sampai MA,justru Amiruddin Pase di menangkan dalam perkara  tersebu, .akan tetapi dengan cara cara yang tidak feer, maka perkara yang sama dan objek yang sama,kembali bergulir di tingkat Pengadilan Negeri Makassar,dan Mahkamah Agung, anehnya walupun telah  dikuatkan dengan kepemilikan bukti bukti yang sah,namun justru MA memenangkan penggugat, bernama Welly Engriwan dan Istrinya

celakanya, perkara yang dimenangkan oleh para Pengugat saat ini,ternyata atas dasar merubah Amar Putusan yang di Lakukan oleh Pengacara mereka Nico Simen ,SH.MH dan Titi Slamet,SH.MH.

Dalam amar Putusan No.36/G.Tun/200/PTUN Mks yang berbunyi ,Dari Gugatan Tidak Dapat Diterima,Dirubah Menjadi Menolak Gugatan Pengugugat, .melihat persoalan ini,maka sangatlah jelas,jika perkara lahan milik H.Amiruddin Pase sangat kental dengan konspiirasi,dan bahkan hal ini bisa di katakan sebagai bentuk Kejahatan Koneksita  yang di lakukan Hakim dan Penyidik Kepolisian.

Hal ini dikatakan, karena perkara ini,juga sempat berproses di tingkat Kepolisian sejak Tahun 2008,dan baru di berikan SP2HP atau Surat Pemberitahaun kepada Pelapor,pada Tahun 2011 lalu, ini semua patut menjadi perhatian, khususnya dari Ketua MA serta Kapolri dalam menegakan hukum serta perundang Undangan ,tegas Jufri. JK


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerDinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (12925)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (7326)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (4667)Proyek KA di Sulsel Membawa Petaka, Danyon Zipur Jadi Tersangka (3106)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (2481)Menuju Sumut 1 Djarot-Sihar Diunggulkan (2096)Komentari Kasus e-KTP, Andar: Abraham Samad Itu 'Omdo' (1743)Pandangan Umum Fraksi PDIP, PAN, dan RNB Terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Kota Depok TA 2018 (1549)Jerit Tangis Penghuni Lapas Lubuk Pakam Deli Serdang (1454)PT Jembatan Nusantara Melakukan Pembohongan Terhadap Pelamar Pekerjaan (1286)
Bedah JayaposPembanggunan Long Storage Jadi Ajang Illegal Maining (Bag 2)Sidoarjo, Jaya Pos Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah ...


Kepsek Sd Negeri 27 Tapian Kandis Kecamatan Palembayan Tidak Punya EtikaPTSL Dikelurahan Cipete Dijadikan Ajang PungliAkibat Anggota "Main Proyek" Dibiarkan, Citra DPRD Kapuas TercorengPembangunan Jalan Desa Marumpa Sarat PenyimpanganPemprov Riau Bangunan Rumah Layak Huni, Diduga Tidak Tepat SasaranDiduga Bansos Rastra di Desa Ciseureuheun- Cigeulis DitebusPolsek Tapung Amankan Gas Elpiji 3 Kg Bersegel Bengkalis
Laporan KhususPlt Bupati Muba Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD Muba, Jaya Pos Plt Bupati Musi Ba­nyuasin (Muba) Beni Herne­di menjawab pamandangan umum ...


Koperasi Abdi Sejahtera Gelar Rapat Anggota Luar BiasaPemkab Gumas Musrenbang Perdana di TewahBP3D Gumas Gelar Rapat Penyampaian Data Laporan TEPRABupati Resmikan RSUD Grati Dengan Harapan Pelayanan Kesehatan Semakin MerataWalikota Gs Vicky Lumentut Canangkan Pelayanan Medik 1x24 JamRSUD M Ali Hanafiah Batusangkar Terima Sertifikat Akreditasi Paripurna Bintang Lima dari KARSBupati Muara Enim Teken MoU Peningkatan Kinerja OPD Tahun 2018