Selasa, 17 Februari 2015 - 05:59:10 WIB
Pengadaan Tenda Terowongan Biro Perlum Donggala DisorotKategori: Sulawesi Tengah - Dibaca: 782 kali

Baca Juga:DPRD Minta Pemkab Bogor Transparan Merekrut Direksi PD Pasar TohagaTony Surjana Minta PN Jakut Kabulkan GugatannyaPolsek Ligung Gelar Operasi Lalin Secara RutinHina Orang Papua, Cita Citata Diadukan ke Komnas HAM

Donggala, Jaya Pos

Pengadaan tenda terowongan bernominal kurang lebih 160 juta rupiah di Sekretariat Pemkab Donggala tepatnya di bagian Pekerjaan Umum (perlum) yang telah diadakan oleh salah satu kontraktor penyedia yang terlihat telah mengadakan pengadaan barang tersebut, menjadi sorotan sejumlah pihak di bagian Perlum. Pasalnya sebagaimana informasi yang dihimpun media ini, pengadaan 10 petak tenda yang telah tersedia tersebut belum memiliki SPK alias surat perintah kerja.

Sebagaimana data yang terhimpun di lapangan, sorotan akan hal itu mengemuka, kala penyediaan tenda terowongan yang dimaksud kemudian beberapa waktu lalu terlihat diadakan dengan disaksikan oleh sejumlah PNS di bagian Perlum yang melihat pipa-pipa penyedian tenda terowongan diturunkan dari kendaraan truk yang memuat penyedian barangnya saat itu oleh salah satu pejabat di bagian Perlum, yang kemudian meminta untuk disimpan dan dimasukkan di gudang.

Kepada Jaya Pos, salah seorang PNS yang tidak ingin namanya dikorankan mengaku heran bagaimana pengadaan tenda terowongan itu telah diadakan tanpa mempunyai SPK. Padahal, itu telah menjadi bagian dari prosedural, sebelum pelaksanaan pekerjaan diadakan di tengah posisi saat itu pun di bagian Perlum.

Menurut informasi sebagaimana terhimpun juga belum memiliki pejabat pengadaan barang, bendahara barang dan bendahara penyimpanan barang. “Ini kejar target, dan modus juga cari keuntungan, karena kita lihat juga tidak sesuai spek, karena pipanya kecil dan terdapat sambungan,” katanya.

Sementara itu, Kasub Rumah Tangga, TU, dan Pemeliharaan Biro Perlum Donggala Siti Djulaiha SSos MSi, yang dikonfirmasi di ruang kerjanya mengaku belum mengetahui akan hal tersebut dan terkesan enggan memberikan komentar.

Sekab Donggala, Adil Nur selaku pengguna anggaran sekretariat pemda Donggala yang juga hendak dimintai tanggapannya via SMS, belum lama ini, hingga berita ini naik cetak belum memberikan tanggapan apapun.

Sebelumnya, di tempat terpisah Ketua Komisi 1 DPRD Donggala yang menjadi mitra pemerintahan Abubakar Aljufrie SE, kepada Jaya Pos mengatakan, sesuai dengan ketentuan tidak ada pekerjaan apapun berkaitan dengan pengadaan yang menggunakan uang negara dapat dikerjakan lebih dulu tanpa adanya SPK. “Sehingga, semua harus melalui mekanisme yang benar,” tutur politisi partai Golkar itu.Tim


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59649)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51499)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (49552)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14984)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14260)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14080)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13808)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13305)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11881)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9278)
Bedah JayaposPengadaan Alat Panic Button Dishub Diduga Tak Sesuai SpekSurabaya, Jaya Pos Pemerintah Kota Surabaya melalui program Dinas Perhubungan (Dishub) mengalokasikan APBD ...


Maladministrasi Pelayanan Mutasi Kendaraan di Samsat Kota Bekasi Semakin ParahPunya Beking di Kejagung, Pejabat Masih "Kutip" KontraktorPengelolaan DAK 64 Miliar, Disdik Ketapang Diduga Berkubang di Pusaran KKNTender Dibatalkan, Ada Tekanan Dahsyat ?Proyek Talud Pengaman Pantai Pering Diduga Tidak Sesuai SpekAPBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong KadesRealisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak Transparan
Laporan KhususDPRD Muba Gelar Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan PresidenMuba, Jaya Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin mengadakan rapat paripurna ...


Amryatul Anam dan Melan Puspitasari Terpillih Menjadi Pradana Ambalan Pandu-KunthiSekang Dewek Nggo Dewek Volly Pantai, Staf Teritorial JuaraBupati Tasikmalaya: Teruslah Berkreasi, Berkarya Dalam Gerakan PramukaRaperda Perubahan APBD 2019 Disahkan20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dilantik dan DisumpahIlyas Panji Alam Sholat Idul Adha di Masjid An-NurPUBLIKASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019