Senin, 09 Februari 2015 - 05:40:17 WIB
PT Jembatan Nusantara Melakukan Pembohongan Terhadap Pelamar PekerjaanKategori: Jawa Timur - Dibaca: 848 kali

Baca Juga:80 Gubuk Liar Diatas Saluran Air DibongkarKerusakan Ruas Jalan Palima Pabuaran Kapan dibangun?Maraknya Curanmor di Kampung Bahari Diduga TKS Disdukcapil OKI Palsukan Data

Surabaya, Jaya Pos

Jawa Timur merupakan daerah industri terbesar di wilayah bagian timur Indonesia, banyak pengusaha dan investor yang menyisihkan sebagian harta mereka untuk investasi di daerah Jawa Timur khususnya Surabaya.

Tetapi kenaikan UMK yang sekarang mencapai Rp 2.720.000 untuk wilayah Surabaya mengakibatkan banyak perusahaan yang pailit bahkan pindah lokasi dari Surabaya ke kota lain dengan UMK yang lebih rendah. Sedangkan jumlah kelulusan sekolah di tahun 2014 meningkat dari tahun lalu, entah lulusan SMA atau pun perguruan tinggi.

Semakin meningkatnya kelulusan di Jawa Timur tidak sebanding dengan dibukanya lowongan kerja sehingga banyak pengangguran yang terjadi di Jawa Timur.

Dengan naiknya UMK tidak sedikit juga perusahaan yang membuka lowongan, contohnya PT Jembatan Nusantara (PT. JN) yang beralamat di Jalan Rajawali No. 14 A Surabaya, pada beberapa waktu lalu membuka lowongan pekerjaan.

Perusahaan yang berkecimpung di bidang pelayaran membutuhkan staf hukum untuk melengkapi kekosongan staf. Salah seorang yang berinisial RA lulusan Universitas Islam Negeri Surabaya (UINSA) beberapa waktu lalu mendatangi salah satu LSM Komnas yang ada di Sidoarjo untuk melakukan pengaduan karena merasa telah dibohongi oleh pihak perusahaan.

Mulanya, RA mengaku mengirimkan surat lamaran ke PT. JN dan selang beberapa minggu lamaran yang dikirim mendapat respon dari PT. JN dan memenggilnya untuk melakukan tes dan interview.

Setelah bagian SDM perusahaan melakukan interview, RA dinyatakan lulus tes dan bakal diterima di perusahaan pelayaran tersebut. “Saya senang sekali mas karena tes dan interviw saya dinyatakan lulus dan bisa diterima di perusahaan pelayaran,” terangnya.

Tidak hanya tes dan interview yang dilakukan perusahaan, namun para calon pegawai diharuskan membayar beberapa uang untuk melengkapi data perusahaan diantaranya untuk membayar uang kesehatan juga diwajibkan harus membuka rekening bank. “Sesi interview selesai, saya disuruh melengkapi data pribadi dan disuruh membayar uang untuk mengurus tes kesehatan dan lain-lain,” sebut RA.

RA menuruti untuk mengurus semua persyaratan yang diintruksikan oleh salah satu SDM bernama Tri. Setelah semua rampung RA menunggu pun beberapa minggu dan mendapat telepon dari pihak perusaahaan untuk memulai hari pertama kerja.

Alangkah terkejutnya RA sesampai di kantor PT. JN dan pihak SDM menolak lamarannya dan tidak diterima kerja di perusahaan pelayaran tersebut. “Kenapa tidak dari saat saya melamar saja tidak diterima, kenapa saya ditolak kerja saat semua persyaratan sudah selesai.

Saya merasa dibohongi dan dirugikan mas karena tidak hanya kehilangan uang tetapi saya juga kehilangan waktu, karena saat tes berlangsung saya juga dapat panggilan kerja perusahaan lain dan tidak saya respon karena lebih penting perusaahan pelayaran dari pada lainnya bagi saya,” pungkasnya.

“Hal ini tidak bisa dibiarkan karena pihak perusahaan telah melakukan penipuan atau berbohong kepada calon karyawan dan bisa dijerat dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan dan bisa dipenjara selama empat tahun,” papar Suryanto Ketua LSM Komnas saat ditemui Jaya Pos, belum lama ini.

Tidak hanya itu, Suryanto berjanji akan melaporkan masalah ini kepada Dinsosnaker Kota Surabaya dan Jawa Timur serta memberi somasi terhadap PT. JN. “Saya akan menindaklanjuti aduan ini supaya hal serupa tidak terulang lagi di kemudian hari,” sebut Suryanto.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak perusahaan masih belum bisa dikonfirmasi dan masih belum jelas kenapa bisa calon karyawan yang telah beberapa kali lulus tes dan sudah dinyatakan diterima kerja tetapi malah ditolak lamarannya dan berkas dikembalikan.Afi/Zein


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerDinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (10070)Proyek KA di Sulsel Membawa Petaka, Danyon Zipur Jadi Tersangka (3041)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (1854)Komentari Kasus e-KTP, Andar: Abraham Samad Itu 'Omdo' (1692)Pandangan Umum Fraksi PDIP, PAN, dan RNB Terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Kota Depok TA 2018 (1116)Sutadi SH dan Oknum Polres Ketapang Diduga Bobol Rumah Walet Milik Akim (997)PT Jembatan Nusantara Melakukan Pembohongan Terhadap Pelamar Pekerjaan (848)10,8 Miliar Proyek Pembangunan Jembatan Ulim Dikerjakan Asal Jadi (586)Endorsement Operational Level Untuk Kelas III dan IV Merugikan Pelaut (540)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (504)
Bedah JayaposPT MRIA Harus Bertanggung Dalam Kasus Yang Menyeret Danyon Zipur 8 SMG Jadi TersangkaMakassar, Jaya Pos Kasus keterlibatan Danyon Zipur 8 SMG yang terlibat dalam peledakan bukit (blasting), ...


Proyek Rehabilitasi Jembatan Terkesan Asal Jadi, BPKP Diminta Turun TanganPengusaha Nakal Berkeliaran Memburuh Proyek Di Kabupaten DharmasrayaSoal Kasus Lampu Jalan di Maros, Kompolnas Minta Klarifikasi Kepada Kapolri10,8 Miliar Proyek Pembangunan Jembatan Ulim Dikerjakan Asal JadiAPBDes Katimoho Terindikasi DikorupsiBendungan Karalloe Senilai 518 M Tidak Selesai PPK dan Kontraktor Enggan KomentarTangani Sengketa Tanah Damang Tewah Turun Lapangan
Laporan KhususPerantau Asal Samosir Merintis Obyek Wisata di KampungSamosir, Jaya Pos Sejak dicanangkan oleh Presiden Jokowi bahwa Samosir adalah salah satu tempat kunjungan ...


TNI Peduli Atas Penderitaan Seorang Anak BOB Berikan Bantuan Mesin Pengolah Pakan Ikan Kepada Warga Desa KasikanDPRD Muba Sambut Baik Inisiatif Pemkab MubaPemkab Muba Sampaikan Raperda Tentang Pinjaman Daerah Kepada DPRDDinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Depok Gelar Workshop B2SAMemperkenalkan Lebih Dini Budaya Batak Pada Anak-Anak Melalui Natal STM SarohaWaiting List Keberangkatan Jamaah Haji Kabupaten Ciamis Sudah Mencapai 2030