Jumat, 23 Januari 2015 - 05:38:48 WIB
BKM Banyumekar-Labuan Diduga Tidak Fungsikan KSMKategori: Banten - Dibaca: 273 kali

Baca Juga:Bupati Lantik Kades Bulak Kidul JatibarangUT Garut 2014 Menyandang Pokjar Prestasi Terbaik di JabarNgobrol Santai Bersama Zulkifli Hasan Ketua MPRWujudkan Padangpanjang Kota Bersih dan Hijau

Pandeglang, Jaya Pos

Badan Keswada­yaan Masyarakat (B­KM) Bersatu Desa Banyumekar Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Pro­vin­si Banten dalam kinerjanya selama ini, diduga telah jauh me­ninggalkan dan mengabaikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Dugaan tersebut sempat dipertanyakan Jaya Pos pada penerbitan edisi lalu kepada Idris dan Ranjiman selaku Koordinator dan Bendahara BKM. Alhasil, mereka tidak menjawab apalagi melontarkan alibi yang rasional.

Mencermati  sepak terjang dan kinerja BKM sepanjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) berjalan maka timbul dugaan-dugaan yang erat kaitannya dengan legalitas KSM, jangan-jangan peran KSM hanya sebatas formalitas semata guna untuk memenuhi tuntutan aturan dan peratutan PNPM-MP, meski KSM membubuhi tanda tangan dalam setiap lembaran Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), tapi ibarat orang bingung artinya tahu judul tidak tahu cerita..

Di Kp Sulangkeng RW 03 RT 09 Desa Banyumekar Kecamatan Labuan Kab Pandeglang, duet antar Idris Ranjiman pun begitu kental seakan memilki peran penuh saat mengerjakan MCK yang berukuran 4x4 meter. Lalu dimana kerja KSM 3 sebagaimana tertera pada papan proyek yang seharusnya sibuk berjibaku mewujudkan MCK melalui anggaran yang ada? “PNPM-MP itu konotasinya adalah pemberdayaan, baik pemberayaan di bidang kreatifitas maupun ekonomi. Kalau  sepanjang adanya PNPM-MP sepanjang itu pula KSM hanya sebatas figuran lalu dimana pola pemberdayaannya?” ungkap Aan Anshori, Ketua LSM Barisan Rakyat Bersatu untuk Kebenaran (Barbuk) Prov Banten.

Masih menurut Aan, kalau memang mekanismenya sudah jauh melngkahi Pedum PNPM-MP siapapun yang berperan sebagai senior fasilitator (SF) harus mampu mempertanggungjawabkan semua itu termasuk BKM Bersatu.

Di lokasi yang sama, BKM Bersatu lagi-lagi menggarap fasilitas umum berupa posyandu dananya sebesar Rp 45 juta ditambah konon katanya swadaya dari masyarakat setempat Rp 10.670.000 total dana Rp 55.670.000. Pembangunan posyandu tersebut berdasarkan hasil penilaian kinerja BKM yang cukup membanggakan artinya BKM Bersatu layak diberikan reward atau reflikasi (penghargaan-red).
Dan menurut salah satu sumber bahwa ditetapkannya desa-desa yang layak memperoleh reward berkat melibatkan penilaian dari SF. “Akan tetapi posyandu itu bukan mengerjakan dari nol tapi itu bangunan terdahulu yang direhab,” ungkap sumber, salah satu warga kepada wartawan.

Fenomena yang luar biasa, kenyataan PNPM-MP di Kec Labuan Kab Pandeglang Prov Banten dengan adanya BKM yang terang-terangan tidak memfungsikan KSM sekaligus dalam setiap pengerjaan fisik, entah itu MCK atapun posyandu tidak mengantongi surat pernyataan pemberian hibah lahan dari pemilik, ternyata  memperoleh penghargaan yang cukup fantastis.

Gaya seperti itu tidak harus dibiarkan dan pemerintah sebaiknya segera mengambil sikap dengan cara memberikan pemberitahuan berupa kotak pengaduan PNM-MP. “Atau jika memang tidak ada niatan seperti itu cukup LSM Barbuk yang mengirimkannnya ke PO BOX Pengaduan PNPM-MP yang alamatnya sudah dikantongi,” terang Aan.Yan/Rus


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59367)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51240)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (33091)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14715)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14007)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13843)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13600)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13009)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (9914)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9018)
Bedah JayaposTim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudBanjar, Jaya Pos Tunjangan Kinerja (Tunkin) pengganti Tunjangan Dae­rah (Tunda) yang bakal diterima ...


Warga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikBobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM BersubsidiSHM Ganda Diduga Dilakukan oleh Oknum Pegawai BPN Kota PekanbaruGus Irawan Yang Merekomondasikan, Abdul Karim Yang Kerjakan, Nilai Proyek Tidak Tahu Berapa ?Bangunan Pompanisasi Di Desa Gendro Mangkrak dan Perlu di AuditRS MMC Jambi Diduga Curangi Gaji Karyawan, Lebaran Terancam Tidak Terima THR
Laporan KhususPemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutLabusel, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali memperoleh opini Wajar ...


Pemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixLakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan SumutPatik Dalam Kehidupan Batak Safari Ramadan Wabub Bantaeng Sampaikan Pentingnya BersilaturrahimDPRD Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPj Walikota Tahun 2018DPRD Subang Gelar Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tahun 2018