Rabu, 21 Januari 2015 - 05:11:44 WIB
Finger Print Hanya Hiasan DindingKategori: Kepri - Dibaca: 544 kali

Baca Juga:Bupati Tetap 0ptimis Untuk Kelanjutan Mega Proyek WFCPromosi Kesehatan di RSUD Cibabat Sangat Banyak ManfaatnyaDPRD Parimo Sampaikan Laporan ResesYayasan Perguruan Tinggi Ibnu Kaldun Akan Bangun Gedung Lantai 17

Natuna, Jaya Pos

Pada 18 januari 2010 silam, eks Plt Bupati Natuna H Raja Amirullah meresmikan pemakaian mesin absensi sidik jari/finger print bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Pencatatan kehadiran menggunakan sistem manual, dinilai memiliki kelemahan dalam proses pelaporan dan sulit untuk diawasi. Dengan latar belakang permasalahan tersebut, hadirnya finger print diharapkan dapat memberikan solusi dalam pencatatan kehadiran pegawai yang lebih akurat dan terintegrasi, sehingga dapat dengan mudah dilakukan pengawasan.

Namun sayangnya, kini alat tersebut terkesan menjadi hiasan dinding saja. pantauan wartawan koran ini di lapangan, hampir seluruh pegawai kantor dinas di pemkab tidak lagi menggunakan fingger print untuk absensi. Mereka telah lama beralih ke absensi manual.

Diakui oleh salah satu pegawai yang tak ingin menyebutkan namanya, sudah dua tahun dirinya tidak lagi menggunakan alat absensi sidik jari, hal tersebut bukan dikarenakan alat tersebut rusak. Namun karena mengikuti kebiasaan pegawai lain menggunakan absen manual.

“Saya sudah dua tahun tidak pakai fingger print lagi, bukan karena rusak, tapi melihat kawan pakai absen manual, ya jadi ikut-ikutan. Lagipula saya liat pegawai lain pakai absen manual kadang datangnya telat, namun tidak mendapat teguran juga, lalu saat menerima gaji jumlahnya sama dengan kami yang pakai finger print,” ungkapnya.  

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Abdullah berpendapat, pegawai Pemkab Natuna belum siap mental menggunakan alat absensi sidik jari tersebut. Dirinya menilai, kesadaran pada pegawai masih kurang. Namun kedepan ia berjanji akan kembali menggalakan penggunaan fingger print bagi seluruh pegawai, alat-alat yang rusak nantinya akan kembali diperbaiki.

Ditanyakan mengenai kesan lamban kinerja BKD Natuna, dalam menindak pegawai yang melanggar peraturan disiplin. Abdullah dengan tegas menolak instansinya dikatakan demikian, menurutnya, dalam menegakan disiplin pegawai seharusnya bukan hanya menjadi tugas BKD semata.

Setiap instansi, tambah Abdullah, memiliki wewenang utama dalam memberikan teguran maupun peringatan kepada pegawainya yang melakukan tindakan indisiplin. jika pegawai tersebut tetap melakukan pelanggaran hingga berulang kali, barulah kemudian BKD menindaklanjuti untuk memberikan sanksi dari tahap ringan hingga sanksi berat.Otoy


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59369)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51244)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (33155)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14719)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14009)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13845)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13603)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13011)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (9927)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9019)
Bedah JayaposTim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudBanjar, Jaya Pos Tunjangan Kinerja (Tunkin) pengganti Tunjangan Dae­rah (Tunda) yang bakal diterima ...


Warga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikBobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM BersubsidiSHM Ganda Diduga Dilakukan oleh Oknum Pegawai BPN Kota PekanbaruGus Irawan Yang Merekomondasikan, Abdul Karim Yang Kerjakan, Nilai Proyek Tidak Tahu Berapa ?Bangunan Pompanisasi Di Desa Gendro Mangkrak dan Perlu di AuditRS MMC Jambi Diduga Curangi Gaji Karyawan, Lebaran Terancam Tidak Terima THR
Laporan KhususPemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutLabusel, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali memperoleh opini Wajar ...


Pemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixLakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan SumutPatik Dalam Kehidupan Batak Safari Ramadan Wabub Bantaeng Sampaikan Pentingnya BersilaturrahimDPRD Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPj Walikota Tahun 2018DPRD Subang Gelar Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tahun 2018