Senin, 05 Maret 2012 - 07:04:29 WIB
Membongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian PerhubunganKategori: Jakarta - Dibaca: 474 kali

Baca Juga:Wow, Wanita Calo Anggaran Mengaku Staff Khusus Menkeu GentayanganPelaku Pemerkosa Siswa Hingga Hamil Ditangkap PolisiKapten Kapal : Tidak Benar KM Sabuk Nusantara 30 TenggelamKomisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional

- Kerugian Negara Diperkirakan Rp 15 Miliar

Jakarta, Jaya Pos

Permai Group yang disebut seba­gai milik terdakwa kasus korupsi Wisma Atlit Muhammad Nazaruddin dan Ketua Umum DPP Partai De­mokrat, Anas Urbaningrum diduga merajai ratusan proyek jumbo sepanjang tahun 2009 hingga 2010.

Bahkan ketika Na­zarud­din pun sudah terendus sebagai ‘mafia proyek’ dan akhirnya ditangkap setelah beberapa bulan menjadi buron, perusahaan-perusahaan yang dikendalikan Permain Group masih memenangkan sejumlah proyek besar ta­hun 2011 lalu pada sejumlah kementerian termasuk puluhan universitas di Indonesia.

Mulai edisi ini, Jaya Pos akan mengurai satu persatu proyek-proyek yang dimenangkan oleh kaki tangan Nazaruddin berikut dengan perusahaan-perusahaan yang digunakannya. Dari penelusuran Jaya Pos, salah satu perusahaan yang sering dipakai Permain Group untuk mengikuti tender di sejumlah kementerian terkhusus sejumlah universitas adalah PT Ananto Jempieter.

PT. Ananto Jempieter merupakan salah satu perusahaan jasa dan konstruksi yang tidak begitu terkenal. Perusahaan ini tercatat berdomisili di Jalan Radin Inten Duren Sawit, Jakarta Timur walaupun sejatinya di kantor tersebut perusahaan itu hanya menumpang, karena pemiliknya jarang berada disana.

Saham PT Ananto Jempieter dimiliki tiga orang yang masih satu keluarga yakni Masitoh yang juga sebagai Direktur Utama, HS dan H, keduanya menjadi komisaris.

Dalam dokumen dan penelusuran Jaya Pos, tahun 2011 saja perusahaan ini memenangkan empat proyek besar pada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Total nilai proyek untuk keempat paket itu kurang lebih Rp 106 miliar.

Salah satu proyek yang dijajal perusahaan ‘kaki tangan Nazaruddin’ ini adalah pekerjaan laboratorium pengujian dan kontrol kendaraan bermotor dengan anggaran Rp 38.500.000.000 pada Kemenhub tepatnya Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi.

Anggaran untuk proyek tersebut berasal dari DIPA STTD Bekasi Tahun Anggaran (TA) 2011. Pada akhir April 2011 lalu, proyek itu dimenangkan PT Ananto Jempieter dengan kontrak yang sangat tipis dari pagu yakni Rp 38.115.000.000.

Dalam tender proyek itu, PT Ananto Jempieter didaftar bersama dengan puluhan perusahaan yang dikoordinir satu orang, tiga diantaranya PT Kolam Intan Prima, PT Mariabe Samor, PT Angrilam Simta Mandiri dll. Dalam proses pemasukan surat penawaran harga (SPH), hanya enam perusahaan memasukkan penawaran yakni PT Kolam Intan Prima dengan harga penawaran Rp 27.304.374.020, PT Taha Sidinumakmur Jaya–PT Asean Jaya Jo Rp 30.415.000.000, PT Indonesia Road Development Rp 34.727.985.100, PT Ananto Jempieter Rp Rp 38.115.000.000, PT Mariabe Samor Rp 38.379.000.000 dan PT Angrilam Simta Mandiri Rp 38.474.700.000.

Setelah melewati proses evaluasi yang diduga hanya sebuah formalitas, PT Ananto Jempieter yang menawar Rp 38.115.000.000 diumumkan sebagai pemenang dengan dasar pertimbangan bahwa perusahaan pinjaman itu memenuhi kualifikasi, administrasi, teknis dan harga.

Di balik kemenangan PT Ananto Jempieter, sejatinya terjadi permainan antara seseorang yang menggiring semua perusahaan tersebut dengan panitia pengadaan barang dan jasa STTD Bekasi serta pejabat pembuat komitmen. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan satu group binaan Nazaruddin, dikendalikan seseorang yang belum tersentuh hukum.

Persekongkolan itu salah satunya adalah membuat penawaran PT Kolam Intan Prima jauh di bawah yakni Rp 27.304.374.020 namun disengaja tidak lulus dalam evaluasi administrasi dan teknis. Hal tersebut untuk meloloskan penawaran mendekati pagu yang ditawarkan PT Ananto Jempieter sebesar Rp 38.115.000.000. Diperkirakan kerugian negara dalam Pekerjaan Laboratorium Pengujian dan Kontrol Kendaraan Bermotor mencapai Rp 15 miliar rupiah, karena untuk kegiatan tersebut paling besar memakan biaya Rp 22 miliar.

Perusahaan pinjaman

Tidak salah lagi bahwa PT Ananto Jampieter merupakan perusahaan pinjaman dalam proses tender di STTD Bekasi tersebut. Hal tersebut juga diakui oleh Direktur Utama PT Ananto Jampieter, Masitoh melalui kuasa hukumnya, Kusnadi Hutahaean. “Masitoh mengaku bahwa perusahaannya dipinjam oleh seseorang. Sebagai imbalan, ia hanya mengaku mendapatkan fee (jasa) dari si peminjam,” kata Kusnadi yang tidak menyebutkan siapa orang yang meminjam perusahaan Masitoh.

Masitoh, manurut Kusnadi, mengaku bahwa ia yang menandatangani kontrak, namun dalam proses pelaksanaan ia tidak tahu menahu. “Dalam beberapa proyek yang dimenangkan PT Ananto Jempieter, Masitoh yakin tak ada masalah walaupun dia tidak langsung yang mengerjakan,” kata Kusnadi.

Di sekitar wilayah Kebon Sirih tepatnya di sekitar gedung DPRD DKI Jakarta, PT Ananto Jempieter memang dikenal sebagai perusahaan pinjaman. Pemiliknya, HS dikenal sejumlah di daerah itu. Bahkan beberapa orang kontraktor yang diwawancara Jaya Pos mengaku bahwa pernah meminjam PT Ananto Jempieter untuk mengikuti tender.

Jejak perusahaan HS juga pernah bermasalah bahkan hingga masuk ke persidangan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Serang. Pada Juli 2011 lalu, HS menjadi saksi kasus korupsi pengadaan sofware TIK SMP senilai Rp 5,3 miliar dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Eko E Koswara, Senin (11/7).

Saat itu ia dihadirkan sebagai saksi bersama Bantu Marpaung (Direktur Utama PT Buana Ramosari Gemilang) yang saat ini berstatus tersangka di Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi pengadaan alat bantu belajar mengajar (ABBM) di Kementerian Kesehatan TA 2010 yang dilaporkan Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I).

Saat itu Bantu Marpaung didaulat menjadi saksi sebagai Direktur PT Buana Gemilang Indah (BGI), sedangkan HS sebagai Direktur CV Ananto Sinar Kasih (ASK). Kedua perusahaan itu terdaftar sebagai peserta tender dalam pelelangan peroyek pengadaan software TIK senilai Rp 5,3 miliar.

Semua Harus Diusut

Secara terpisah, Direktur Eksekutif KP3I, Tom Pasaribu memberikan komentar atas merajalelanya kaki tangan Nazaruddin dalam tender di sejumlah kementerian. Ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejagung dan Mabes Polri serius mengungkap semua jaringan Nazaruddin yang turut menggorogoti anggaran Negara. “Masih sangat banyak yang harus dibongkar. Nazaruddin hanyalah penggiring di level atas, yang bermain di lapangan masih berkeliaran. Saya pastikan kelompok ini tahun lalu meraup proyek hingga triliunan rupiah,” ungkap Tom.

Tom menyebut nama-nama yang harus ditangkap lagi antara lain Robert Sinurat (pemilik PT Nuratindo Bangun Perkasa), Arifin Ahmad (pemilik PT Alfindo Nuratama Perkasa), Marisi (Direktur Utama PT Mahkota Negara), Gerhana (PT Exatech Technology Utama) dan yang lainnya.

Dalam kasus di STTD, Tom Pasaribu menyatakan akan menyerahkan data-datanya ke KPK. Menurutnya, KPK harus menyeret sejumlah pejabat Kemenhub diantaranya Ketua STTD Bekasi Ir Sugihardjo MSI, Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bardi SE. red


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerKejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50364)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (13451)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (12782)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8008)Mandi Seperti Manusia Petugas Yakin Bonita Adalah Harimau 'Jadi-Jadian' (5328)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (4839)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (3989)Dua Siswa Kelas 3 SMKN Tutur Dikeluarkan, Disuruh Buat Pernyataan Pengunduran Diri (3943)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (3782)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (3616)
Bedah JayaposKades Mekar Sari-Panimbang Diduga Manipulasi Data BSPS Kaum MiskinPadeglang, JAYAPOS - Sukarna Jaya, Kepala Desa Mekarsari, Kec Panimbang diduga memanipulasi data ...


Dana DAK Rehab, RKB dan Perpustakaan Sekolah Diduga Dipungli Hingga Ratusan Juta RupiahPerusakan Pagar Beton Diperintah Oleh TerdakwaPenggunaan Anggaran Pendidikan PAUD Mantan Pjs Mekar Jaya Diduga Tidak TransparanPungli di CV BB Travel Catut Nama Polres Penyidik Dilapor Ke Propam Polda KaltengPedestrian Merr-Kalidami Senilai Rp 3 Milyar Terkesan Asal JadiGalian C Desa Treman Kabupaten Minut Diduga Tidak Mengantongi IzinProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab
Laporan KhususWagub Berikan Jawaban pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi SumselPalembang, JAYAPOS -  Wakil Gubernur Suma­tera Selatan Ir H Ishak Mekki MM ...


Bupati OKI Minta Polisi Tindak Tegas Pembakaran LahanSrikandi Pasegeran Multi Peran di TMMDSembako Malam Disalurkan Kepada Warga Sasaran TMMD BanjarnegaraPeringatan Harganas XXV Tahun 2018, Bupati Irdinansyah Peroleh Tanda Kehormatan Manggala Karya KencaSuport Ibu-ibu Karanggondang Luar Biasa "Tak Ragu Langsir Material"Pemprov Jambi Dukung Pelestarian Olahraga Tradisional dan Liga SantriBerkah TMMD Bagi Pedagang Ternak