Senin, 27 Februari 2012 - 13:27:00 WIB
Kepala Inspektorat Pembantu Kota Jakarta Pusat: Kategori: Jakarta - Dibaca: 902 kali

Baca Juga:Arena Perjudian Beromset Miliaran Rupiah Sebulan Digrebek PolisiEksepsi Anak Proklamator DitolakLLC Segera Lounching di BatamDwiki Dharmawan Siap Tampil Pada Java Jazz

Setiap Pengaduan Akan Ditindaklanjuti

Jakarta Jaya Pos.

Dalam rangka memberikan tindakan tegas bagi para PNS yang bekerja di kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat akan dilakukan pemeriksaan dan panggilan serta akan ditindaklanjuti bilamana ada laporan maupun pengaduan baik dari masyarakat maupun dari para pemburu berita terkati adanya oknum yang diduga terlibat dalam setiap masalah bangunan.

Semua laporan dari masyarakat akan diproses dan atau akan didorong agar sesuai tupoksi dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik atau sebagai pejabat teras.                                     

Hal itu diungkapkan Ir Harun Ali, Kepala Kantor Inspektorat Jakarta Pusat yang temui Jaya Pos di ruang kerjanya belum lama ini. Dirinya yang didampingi ketiga anak buahnya mengatakan, sebagai Kepala Kantor Inspektorat Jakarta Pusat akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada siapapun yang diduga terlibat masalah bangunan. “Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di kantor Walikota Jakarta Pusat dalam melakukan tupoksi sebagai pelayan publik tidak sesuai aturan maupun ketentuan yang berlaku akan ditindak tegas,” ungkapnya.

Hal lain juga diungkapkan Harun, setiap pengaduan selalu ditindak lanjuti baik laporan pengaduan masyarakat langsung maupun dari berbagai sumber termasuk LSM. Namun dirinya mengaku tidak bisa memberikan hasil tindak lanjut pengaduan maupun pemeriksaan karena hal ini tidak diperbolehkan sesuai aturan di jajaran Inspektorat.

 “Hasil laporan maupun hasil pemeriksaan tersebut hanya boleh kita lapor serta kita informasikan kepada jajaran Inspektorat DKI, mohon maaf karena sudah sesuai aturan, tetapi kita hanya bisa memberikan saran maupun mendorong agar pegawai dan atau pejabat yang bertugas sebagai pelayanan publik bekerja sesuai aturan maupun ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Pihaknya juga berjanji akan selalu menindaklanjuti bentuk-bentuk penagaduan maupun laporan langsung masyarakat, guna menciptakan pelayanan publik berjalan tertib, lancar dan disiplin serta taat aturan main.

     Dirinya berharap kepada semua pihak yang mengadu kepada pihaknya agar diberikan laporan yang sejelas-jelasnya. “Dengan maksud agar kita bisa melakukan pemeriksaan dan malukan pemanggilan dengan segera,” tegas Ir Harun.Didit


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (116219)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (87731)Diduga Peras Pengusaha Toko Material dan Toko Emas, PPATK Diminta Audit Harta Pejabat KPP Pratama Ko (40679)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (22239)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (22192)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (16354)Ibunda Ajeng Mamamia Dimejahijaukan (15832)Gurame PJTV Ajang Penyaluran Artis Penyanyi (14978)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (13948)Dilaporkan Ke KPK, Pejabat DKI Korupsi Tanah Rp 49 Miliar (12121)
Bedah JayaposPengadaan Mamin Diduga Fiktif di Dinsos Provinsi JatimSurabaya, Jaya Pos   Seperti diberitakan pada edisi sebelumnya, terkait pengadaan makanan dan ...


Dana Pemeliharaan Pamsimas Diduga Ditilep Oknum DesaLanggar PP Nomor 109 Tahun 2012, Perusahaan Rokok Pasang Baliho Tanpa Pesan 'Merokok Membunuhmu'Usut Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas di Bappeda Musi RawasPembangunan Embung Senilai Rp 2 Milyar di Banyuwangi Gagal KonstruksiPT Triomas Diduga Merambah Kawasan Giosfer di SiakDiduga Terjadi Praktek Kongkalingkong, Menhub Batalkan Lelang Proyek Rp 39,3 Milyar di ATKP MakassarPPK ATKP Makassar Memilih Bungkam Soal Proyek Pengerukan Dan Pematangan Lahan Senilai 39,6 M
Laporan KhususOKI Pertahankan Opini WTP Ke Empat Kali dari BPK RIKayuagung, Jaya Pos Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ...


Kemiskinan Memaksaku Menjdi TKW (Bgn 1)Group Facebooker K2AM Gelar Baksos Panti Jompo BinjaiMaju Calon Bupati 2015-2020, Carlos Melgares Eks Warga Spayol Siap Membangun SamosirBantaeng Buka Program 1 Juta Rumah untuk NelayanSDAP Banten Tingkatkan Ketersediaan Air Baku dan Irigasi Yang LayakDisdik Gagas KKN Berbasis Desa TerpaduPeringatan Hardiknas Meriah di Kabupaten OKU