Sabtu, 11 Februari 2012 - 16:02:56 WIB
FGMP Kembali Lakukan Aksi, Mengungkap Dugaan CPNS Siluman di Lingkup Pemkab BuolKategori: Sulawesi Tengah - Dibaca: 523 kali

Baca Juga:Sukri Bey Dalang Korupsi Radio TetraDiduga Ada Suap Atas Vonis Bebas Kasus Cabul di PN SimalungunKaro Humas Pemprov Banten Hadiri HPN di JambiPertemuan Rahasia di Sel Cipinang Antara Nazaruddin Dengan Pengacara Tertangkap CCTV

Buol, Jaya Pos

Forum Gerakan Moral Pegawai (FGMP), kembali turun kejalan,melakukan aksi demonstrasi, Aksi yang terjadi baru-baru ini, FGMP mendatangi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Buol guna mempertanyakan rekruitmen pengangkatan Lidya Maria Evaline,SKM sebagai CPNS tahun 2009 serta kebijakan pengangkatan PNS dalam jabatan di lingkungan Pemkab Buol.

Di hadapan ratusan PNS, Salah seorang yang juga merupakan, dan/atau anggota FGMP, Anto Pake dalam orasinya di depan kantor BKD Buol, mengungkapkan kekesalannya terhadap kebijakan-kebijakan yang menurutnya tidak prosedural, itu terjadi di lingkungan BKD Buol, menyangkut pengangkatan CPNS yang di sinyalir perekrutannnya secara tekhnis, tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan perundang-undangan yang ada.

Lidya maria evalina SKM, adalah obyek utama yang menjadi sasaran para pendemo saat itu, pasalnya sejak di angkat menjadi CPNS, pada tempat tugas yakni Puskesmas Modo sepanjang itu pula menurut Yusanto Pake yang biasa di safa dengan panggilan Anto, oknum CPNS tersebut tidak pernah aktif.

Bahkan sangat eronis, sejak diangkat hingga bulan Mei 2011 gaji oknum bersangkutan justru dibayarkan melalui Badan Kepegawaian Daerah Buol berdasarkan daftar gaji. “Terus terang kami punya bukti tentang daftar gaji tersebut, dimana sesuai daftar gaji pegawai di BKD yang ada sama kami, ada tercantum nama Lidya Maria Evaline,SKM. Ada apa sebenarnya, sehingga gajinya melekat dalam daftar gaji di BKD Buol”, terang  Anto.

Ini adalah realita yang terjadi khususnya di internal BKD. Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan misalnya, bukan semata mata didasarkan pada aturan tapi cenderung karena keinginan. “Sebagai PNS yang tergabung dalam FGMP, sampai kapanpun kami terus berjuang  menentang semua bentuk kebijakan yang bertentangan dengan aturan. Baju dinas yang kami pakai, kami persembahkan untuk kemaslahatan negeri ini”, tandas Aruji.

Sementara, Ketua FGMP Sofyan Yusuf, dalam orasinya meminta pihak penegak hukum perlu menyikapinya. Karena hal itu terindikasi adanya bentuk pelanggaran aturan yang dilakukan pihak BKD itu sendiri. Dan pengungkapan masalah tersebut, tak lain sebagai bentuk kepedulian FGMP dalam menyoroti berbagai persoalan terkait adanya kebijakan kebijakan yang dinilai bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Menurut Sofyan, ini kebijakan yang kaku dan tidak perlu terjadi. Kondisi yang terjadi saat ini adalah sebuah pertanda bahwa pemerintahan saat ini dinilai tidak berjalan normal.

Nah, dengan kondisi tersebut, umumnya  para pegawai larut dan tidak mampu berbuat banyak untuk menuntut pembayaran haknya. Karena sebelumnya sudah ada penekankan, bahwa gaji para pegawai itu bisa dibayarkan setelah elesainya pemasukkan laporan pertanggungjawaban. “Ini apa hubungannya, pertanggung jawaban dengan pembayaran gaji pegawai. Sebenarnya, apapun alasanya gaji pegawai itu harus dibayarkan tepat waktu, tidak bisa ditunda tunda,” tandas Sofyan.

Bupati Buol H Amran Batalipu, maupun Kepala BKD Buol  Dra H. Nur­se­ha,­M.Si tidak berada ditempat. Meski demikian, Wakil Bupati Buol Ramli Kadadia yang sempat mendatangi kantor BKD dimana aksi FGMP itu berlangsung, menyatakan berjanji akan menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi, mengingat jangan sampai persoalan ini akan meluas dan akan melahirkan Fitna. AdK//ST


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59369)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51244)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (33155)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14719)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14009)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13845)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13603)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13011)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (9927)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9019)
Bedah JayaposTim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudBanjar, Jaya Pos Tunjangan Kinerja (Tunkin) pengganti Tunjangan Dae­rah (Tunda) yang bakal diterima ...


Warga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikBobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM BersubsidiSHM Ganda Diduga Dilakukan oleh Oknum Pegawai BPN Kota PekanbaruGus Irawan Yang Merekomondasikan, Abdul Karim Yang Kerjakan, Nilai Proyek Tidak Tahu Berapa ?Bangunan Pompanisasi Di Desa Gendro Mangkrak dan Perlu di AuditRS MMC Jambi Diduga Curangi Gaji Karyawan, Lebaran Terancam Tidak Terima THR
Laporan KhususPemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutLabusel, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali memperoleh opini Wajar ...


Pemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixLakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan SumutPatik Dalam Kehidupan Batak Safari Ramadan Wabub Bantaeng Sampaikan Pentingnya BersilaturrahimDPRD Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPj Walikota Tahun 2018DPRD Subang Gelar Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tahun 2018