Sabtu, 11 Februari 2012 - 16:02:56 WIB
FGMP Kembali Lakukan Aksi, Mengungkap Dugaan CPNS Siluman di Lingkup Pemkab BuolKategori: Sulawesi Tengah - Dibaca: 581 kali

Baca Juga:Sukri Bey Dalang Korupsi Radio TetraDiduga Ada Suap Atas Vonis Bebas Kasus Cabul di PN SimalungunKaro Humas Pemprov Banten Hadiri HPN di JambiPertemuan Rahasia di Sel Cipinang Antara Nazaruddin Dengan Pengacara Tertangkap CCTV

Buol, Jaya Pos

Forum Gerakan Moral Pegawai (FGMP), kembali turun kejalan,melakukan aksi demonstrasi, Aksi yang terjadi baru-baru ini, FGMP mendatangi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Buol guna mempertanyakan rekruitmen pengangkatan Lidya Maria Evaline,SKM sebagai CPNS tahun 2009 serta kebijakan pengangkatan PNS dalam jabatan di lingkungan Pemkab Buol.

Di hadapan ratusan PNS, Salah seorang yang juga merupakan, dan/atau anggota FGMP, Anto Pake dalam orasinya di depan kantor BKD Buol, mengungkapkan kekesalannya terhadap kebijakan-kebijakan yang menurutnya tidak prosedural, itu terjadi di lingkungan BKD Buol, menyangkut pengangkatan CPNS yang di sinyalir perekrutannnya secara tekhnis, tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan perundang-undangan yang ada.

Lidya maria evalina SKM, adalah obyek utama yang menjadi sasaran para pendemo saat itu, pasalnya sejak di angkat menjadi CPNS, pada tempat tugas yakni Puskesmas Modo sepanjang itu pula menurut Yusanto Pake yang biasa di safa dengan panggilan Anto, oknum CPNS tersebut tidak pernah aktif.

Bahkan sangat eronis, sejak diangkat hingga bulan Mei 2011 gaji oknum bersangkutan justru dibayarkan melalui Badan Kepegawaian Daerah Buol berdasarkan daftar gaji. “Terus terang kami punya bukti tentang daftar gaji tersebut, dimana sesuai daftar gaji pegawai di BKD yang ada sama kami, ada tercantum nama Lidya Maria Evaline,SKM. Ada apa sebenarnya, sehingga gajinya melekat dalam daftar gaji di BKD Buol”, terang  Anto.

Ini adalah realita yang terjadi khususnya di internal BKD. Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan misalnya, bukan semata mata didasarkan pada aturan tapi cenderung karena keinginan. “Sebagai PNS yang tergabung dalam FGMP, sampai kapanpun kami terus berjuang  menentang semua bentuk kebijakan yang bertentangan dengan aturan. Baju dinas yang kami pakai, kami persembahkan untuk kemaslahatan negeri ini”, tandas Aruji.

Sementara, Ketua FGMP Sofyan Yusuf, dalam orasinya meminta pihak penegak hukum perlu menyikapinya. Karena hal itu terindikasi adanya bentuk pelanggaran aturan yang dilakukan pihak BKD itu sendiri. Dan pengungkapan masalah tersebut, tak lain sebagai bentuk kepedulian FGMP dalam menyoroti berbagai persoalan terkait adanya kebijakan kebijakan yang dinilai bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Menurut Sofyan, ini kebijakan yang kaku dan tidak perlu terjadi. Kondisi yang terjadi saat ini adalah sebuah pertanda bahwa pemerintahan saat ini dinilai tidak berjalan normal.

Nah, dengan kondisi tersebut, umumnya  para pegawai larut dan tidak mampu berbuat banyak untuk menuntut pembayaran haknya. Karena sebelumnya sudah ada penekankan, bahwa gaji para pegawai itu bisa dibayarkan setelah elesainya pemasukkan laporan pertanggungjawaban. “Ini apa hubungannya, pertanggung jawaban dengan pembayaran gaji pegawai. Sebenarnya, apapun alasanya gaji pegawai itu harus dibayarkan tepat waktu, tidak bisa ditunda tunda,” tandas Sofyan.

Bupati Buol H Amran Batalipu, maupun Kepala BKD Buol  Dra H. Nur­se­ha,­M.Si tidak berada ditempat. Meski demikian, Wakil Bupati Buol Ramli Kadadia yang sempat mendatangi kantor BKD dimana aksi FGMP itu berlangsung, menyatakan berjanji akan menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi, mengingat jangan sampai persoalan ini akan meluas dan akan melahirkan Fitna. AdK//ST


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59627)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51480)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (48752)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14969)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14240)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14063)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13795)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13288)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11768)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9254)
Bedah JayaposAPBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong KadesSidoarjo, Jaya Pos Kepala Desa Pademonegoro Ispriyanto diduga cenderung tertutup dan memonopoli dalam ...


Realisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak TransparanLahan Pertanian Milik Pemprov Jatim Disewakan di Kecamatan Tutur, Uangnya Kemana ?Kasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka BaruDiduga Palsukan Produk Pabrikasi, U-Ditch Merek BCA Berstempel Calvary DipertanyakanBuruh PT Siwanggi Sejati Luhur Demo Karena Pembayaran Bonus Yang Tak SesuaiKasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka BaruPenggunaan ADD di Jorong Silungkang Tidak Transparan
Laporan Khusus20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dilantik dan DisumpahPadang Panjang, Jaya Pos Sebanyak 20 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang ...


Ilyas Panji Alam Sholat Idul Adha di Masjid An-NurPUBLIKASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019Bertemu di IPDN, Bupati Bantaeng Bincang Akrab dengan Wapres Demi Keutuhan NKRI Majelis Madiena Adakan Istigosah Dan TausiyahPimpin Upacara di IPDN, Pengamat: Bukti Bupati Bantaeng Punya Jejaring Kuat di PusatRanperda Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Datar di 2018 DiSetujuiPublikasi Kinerja Sekda Kabupaten Bogor Semester I Tahun 2019