Senin, 06 Februari 2012 - 15:22:58 WIB
Bupati Anambas Harus Beri Sanksi Berat Kepada Kepala ESDMKategori: Kepri - Dibaca: 1400 kali

Baca Juga:Ada Jejak Korupsi Jhony Allen di KuburanKejagung Lindungi Pelaku Korupsi Radio Tetra DKIMafia Dan Pejabat DKI 'Rampok' Tanah JandaIKLAN BARIS HARIANJAYAPOS.COM, Syarat, Ketentuan, Harga Pemasangan

Anambas, Jaya Pos

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Kepulauan Anambas, Romi Firman ST dengan sengaja menabrak Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atas pencairan secara sembarangan dana dari rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp 2.590.000.000 dan Rp 690 juta. Pencairan tahun 2010 lalu tersebut tidak memenuhi prosedur mekanisme APBD.

Indikasi kecurangan yang terjadi pada Dinas ESDM tersebut terungkap dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada pemeriksaan APBD Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau. Praktik yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab Romi Firman tersebut berindikasi mengakibatkan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak tercatat dalam realisasi anggaran di TA 2010, karena tidak adanya pembebanan ke APBD berdasarkan  Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM).

BPK menilai, semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah atas beban APBD dilakukan melalui kas umum daerah. Adapun untuk pengeluaran daerah sendiri, pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Seperti pengeluaran daerah sendiri didahului dengan permintaan  pembayaran oleh bendahara pengeluaran melalui, penerbitan Surat  Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS),

Surat  Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan (SPP-TU).

Adapun berdasarkan SPP tersebut, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD. Kemudian pembayaran dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD. Pembayaran kepada bendahara pengeluaran SKPD dilakukan melalui Bilyet Giro (BG) atau cek.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas transaksi pada rekening koran BUD Dinas ESDM Kabupaten Anambas, register SP2D BUD serta rekapitulasi bilyet giro yang diterbitkan BUD No. 0156229726 terdapat penerbitan delapan buah BG oleh BUD tanpa didukung dengan penerbitan SP2D oleh BUD. BG tersebut ditunjukan kepada bendahara pengeluaran SKPD Sekretariat Daerah, Dinas ESDM dan Kecamatan Siantan.

Seluruh BG tersebut telah dicairkan ke masing-masing rekening bendahara tepatnya pada bulan September, Oktober, dan November 2010. BPK memastikan prakti yang terjadi di Dinas ESDM Kabupaten Anambas atas pencairan dana Rp 2.590.000.000 menyalahi ketentuan yang berlaku, dikarenakan penerbitan BG untuk pencairan dana seharusnya didukung dengan adanya SP2D.

Adapun berdasarkan rekening koran BUD Nomor 0156229726, diketahui bahwa BUD telah menerbitkan satu buah BG sebesar Rp 690 juta dan BG tersebut ditujukan kepada bendahara pengeluaran SKPD Sekretariat Daerah, dan telah dicairkan pada tanggal 6 September 2010.

]Berdasarkan pemeriksaan atas register SP2D dan berkas SP2D, diketahui bahwa atas penerbitan dan pencairan BG tersebut, BUD baru menerbitkan SP2D pada tanggal 30 September 2010, yaitu setelah BG tersebut dikeluarkan dan dicairkan. Hal itu terjadi dikarenakan BUD

Kabupaten Kepulauan Anambas tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pencairan dana, begitupun khususnya pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran SKPD daerah, dinas ESDM dan Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, tidak mematuhi ketentuan yang berlaku atas pelaksanaan pengeluaran beban APBD.

Sejumlah praktisi dan aktivis di Kabupaten Anambas memberikan komentar bahwa praktik yang terjadi pada Dinas ESDM tersebut merupakan celah terjadi tindak pidana korupsi. Untuk itu, Bupati Anasmbas Tengku Mukhtaruddin  diminta memberikan sanksi berat kepada Kepala Dinas ESDM, Romi Firman atas kelalainnya yang dengan cara sengaja tidak melakukan pencairan anggaran berdasarkan aturan yang berlaku. Erfan


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (111941)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (80364)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (10607)Masyarakat Tapanuli Tengah Demo Didepan Kantor KPK Minta Ketua KPK Tangkap Bonaran Situmeang (7117)Dilaporkan Ke KPK, Pejabat DKI Korupsi Tanah Rp 49 Miliar (6319)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (5817)Harian JAYA POS (5648)Demo di Kantor Bupati Tapteng, Minta Bonaran Situmeang Segera Ditangkap (5345)Demo di Jakarta dan Tapteng Desak Tangkap Bonaran Situmeang (5335)Merasa Ditelantarkan Mawar Ungkap Kedekatannya Dengan Bupati Mappi (4610)
Bedah JayaposJudi Togel Marak Di Tapanuli Tengah, Agar Aman Diduga Oknum Polisi Terima UpetiSibolga, Jaya Pos Peredaran judi toto gelap (togel) di wilayah Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah ...


Persediaan Obat Kemoteraphy di RS Persahabatan 2 Minggu KosongTerlantarkan Hingga Meninggal Dunia dan Gelapkan Hak Karyawannya, PT LIH Tidak BerperikemanusiaanHampir Dua Tahun Sebagai Tersangka Asun Belum DiadiliKasubdit III Direskrim Umum Poldasu Diduga Bekingi Bandar Togel Kota SiantarDugaan Penyelewengan Dana Hibah Rp 6 M Untuk Nelayan Tahap Pengumpulan DataPengawasan PU Binamarga Sulsel Disorot Pekerjaan Jalan Pekkae Barru Soppeng Acak-Acakan?TI Rajuk Sungai Bulu Ajang ATM Oknum Aparat Petinggi Polda Babel Bungkam
Laporan KhususMengenali Gejala Awal Penyakit JantungSehat, Jaya PosJantung adalah sebuah otot yang memompa darah ke seluruh tubuh. Dalam suatu serangan jantung ...


HUT HARIAN JAYA POS KE VI DI GHITTARI COTTAGE PUNCAK BOGORHUT HARIAN JAYA POS KE VI DI GHITTARI COTTAGE PUNCAK BOGORHUT Harian Jaya Pos KE-VIHUT Harian Jaya Pos KE-VI" Kabarkan Kebaikan dan Kesalehan Indonesia, Kritis Terhadap Kekeliruan dan Kesalahan Bangsa "Pemahaman Hukum Kontrak Bagi Aparatur Pemerintahan Sangat PentingOKI Akan Jadi Penopang Lumbung Pangan Nasional