Senin, 06 Februari 2012 - 15:22:58 WIB
Bupati Anambas Harus Beri Sanksi Berat Kepada Kepala ESDMKategori: Kepri - Dibaca: 2380 kali

Baca Juga:Ada Jejak Korupsi Jhony Allen di KuburanKejagung Lindungi Pelaku Korupsi Radio Tetra DKIMafia Dan Pejabat DKI 'Rampok' Tanah JandaIKLAN BARIS HARIANJAYAPOS.COM, Syarat, Ketentuan, Harga Pemasangan

Anambas, Jaya Pos

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Kepulauan Anambas, Romi Firman ST dengan sengaja menabrak Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atas pencairan secara sembarangan dana dari rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp 2.590.000.000 dan Rp 690 juta. Pencairan tahun 2010 lalu tersebut tidak memenuhi prosedur mekanisme APBD.

Indikasi kecurangan yang terjadi pada Dinas ESDM tersebut terungkap dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada pemeriksaan APBD Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau. Praktik yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab Romi Firman tersebut berindikasi mengakibatkan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak tercatat dalam realisasi anggaran di TA 2010, karena tidak adanya pembebanan ke APBD berdasarkan  Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM).

BPK menilai, semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah atas beban APBD dilakukan melalui kas umum daerah. Adapun untuk pengeluaran daerah sendiri, pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Seperti pengeluaran daerah sendiri didahului dengan permintaan  pembayaran oleh bendahara pengeluaran melalui, penerbitan Surat  Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS),

Surat  Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan (SPP-TU).

Adapun berdasarkan SPP tersebut, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD. Kemudian pembayaran dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD. Pembayaran kepada bendahara pengeluaran SKPD dilakukan melalui Bilyet Giro (BG) atau cek.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas transaksi pada rekening koran BUD Dinas ESDM Kabupaten Anambas, register SP2D BUD serta rekapitulasi bilyet giro yang diterbitkan BUD No. 0156229726 terdapat penerbitan delapan buah BG oleh BUD tanpa didukung dengan penerbitan SP2D oleh BUD. BG tersebut ditunjukan kepada bendahara pengeluaran SKPD Sekretariat Daerah, Dinas ESDM dan Kecamatan Siantan.

Seluruh BG tersebut telah dicairkan ke masing-masing rekening bendahara tepatnya pada bulan September, Oktober, dan November 2010. BPK memastikan prakti yang terjadi di Dinas ESDM Kabupaten Anambas atas pencairan dana Rp 2.590.000.000 menyalahi ketentuan yang berlaku, dikarenakan penerbitan BG untuk pencairan dana seharusnya didukung dengan adanya SP2D.

Adapun berdasarkan rekening koran BUD Nomor 0156229726, diketahui bahwa BUD telah menerbitkan satu buah BG sebesar Rp 690 juta dan BG tersebut ditujukan kepada bendahara pengeluaran SKPD Sekretariat Daerah, dan telah dicairkan pada tanggal 6 September 2010.

]Berdasarkan pemeriksaan atas register SP2D dan berkas SP2D, diketahui bahwa atas penerbitan dan pencairan BG tersebut, BUD baru menerbitkan SP2D pada tanggal 30 September 2010, yaitu setelah BG tersebut dikeluarkan dan dicairkan. Hal itu terjadi dikarenakan BUD

Kabupaten Kepulauan Anambas tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pencairan dana, begitupun khususnya pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran SKPD daerah, dinas ESDM dan Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, tidak mematuhi ketentuan yang berlaku atas pelaksanaan pengeluaran beban APBD.

Sejumlah praktisi dan aktivis di Kabupaten Anambas memberikan komentar bahwa praktik yang terjadi pada Dinas ESDM tersebut merupakan celah terjadi tindak pidana korupsi. Untuk itu, Bupati Anasmbas Tengku Mukhtaruddin  diminta memberikan sanksi berat kepada Kepala Dinas ESDM, Romi Firman atas kelalainnya yang dengan cara sengaja tidak melakukan pencairan anggaran berdasarkan aturan yang berlaku. Erfan


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (119365)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (89553)Diduga Peras Pengusaha Toko Material dan Toko Emas, PPATK Diminta Audit Harta Pejabat KPP Pratama Ko (44687)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (40428)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (39097)Bayi Hasil Hubungan Gelap Dibuang di WC Sekitar Kabah ( Nestapa Pahlawan Devisa di Negeri Orang Bgn (35363)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (34164)Perusahaan Martua Sitorus Ngemplang Pajak Rp 7,2 Triliun? (30257)Ibunda Ajeng Mamamia Dimejahijaukan (29113)Gurame PJTV Ajang Penyaluran Artis Penyanyi (21808)
Bedah JayaposProyek Saluran Bulak Banteng Tengah Diduga Bentur PerpresSurabaya, Jaya Pos Mendekati akhir tahun anggaran 2016 Pemerintah Kota Surabaya gencar menggelontorkan ...


Rekanan Mendesak Kepolisian dan Kejaksaan Tindak Oknum DisdikKerusakan di Kawasan Hulu DAS Cimanuk, Akibatkan Banjir BandangBiaya Pembangunan Penyediaan Sarana Air Baku Intake Tirawan Mencapai Rp. 25 MilyarProyek Jalan Baru Lokal Tipe 2 Gagal Kontruksi, PT Diatasa Jaya Mandiri Layak Diblack ListTambang Emas Ilegal Leluasa Beraktifitas, 4 WNA Tiongkok Diringkus Polres SolselPeningkatan Jalan Dengok-BTS Pacitan Terindikasi Dikorupsi (bag 2)Kuasa Pengguna Anggaran Harus Beri Sanksi Tegas Rekanan Yang Asal-Asalan
Laporan KhususPawai Taaruf Pembukaan MTQ XVI Kabupaten Rohul 2016 MeriahPasir Pengaraian, Jaya Pos Pelaksanaan Pawai Taaruf pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XVI tingkat ...


Kades Sumber Deras Launching Budi Daya Jamur MerangAPBD Perubahan Kabupaten OKU Tahun 2016 Disetujui DewanWabub Tinjau Penanaman Padi Secara Nasional Dalam Bekerja, Wartawan Harus ProfesionalKumendong Terima Kunjungan DPRD KotamobaguMasyarakat Rumah Bayu Simalungun Gotong Royong Memperbaiki JalanGawai Dayak Se Kabupaten Melawi Dibuka Bupati