Minggu, 14 Juli 2013 - 07:30:19 WIB
Dana BLSM Dipotong Oknum Kades, Anggota Dewan BerangKategori: Bogor - Dibaca: 185 kali

Baca Juga:Dituduh Mencuri Kabel Tapi Barang Buktinya BajuDalam Tempo Empat Tahun DPRD Depok Lakukan 4 PAWTidak Masuk SMU Negeri Orang Tua ProtesSDAP Provinsi Banten Tingkatkan Pemerataan Kebersihan di Lingkungan KP3B

Bogor, Jaya Pos

Sejumlah anggota dewan yang duduk di kursi DPRD Kabupaten Bogor mengaku geram dan meminta aparat hukum menindak tegas para Kepala Desa (Kades) yang mengeluarkan kebijakan pemotongan dana bantuan BLSM dengan dalih apapun. Karena, bantuan tersebut merupakan hak mutlak warga penerima, walaupun terjadi gejolak sosial di masyarakat akibat carut marutnya daftar penerima.

“Kades jangan mengeluarkan aturan sendiri dengan melakukan pemotongan BLSM, dengan alasan pemerataan. Karena, itu sudah bertentangan dengan Juklak dan Juknis penyaluran BLSM,” ujar anggota DPRD Kabupaten Bogor dari fraksi Gerindra, Iwan Setiawan, saat ditemui kemarin.

Menurut Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bogor ini, pahit dan manisnya bantuan BLSM tetap harus disalurkan kepada penerima. Bagi warga miskin yang tidak terdaftar, diharapkan tidak menyalahkan Pemerintah Desa (Pemdes) dan para pengurus RT maupun RW. Karena, carut marutnya data tersebut bukan kesalahan pengurus wilayah.

“Data ini kesalahan pemerintah pusat, sehingga berdampak kepada para Kades, RT dan RW. Harus segera ada revisi penerima BLSM, jadi tidak terjadi gejolak di masyarakat,” imbuhnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Bambang Gunawan menegaskan, dirinya meminta aparat hukum untuk mengusut tuntas kasus pemotongan dana BLSM yang terjadi dibeberapa Desa di Kabupetan Bogor. Karena, pemotongan oleh para Kepala Desa dengan alasan pemerataan hanya akan menimbulkan kecurangan demi kepentingan pribadi.

“ Ini harus diusut tuntas, apalagi saya mendengar ada pemotongan di wilayah Kecamatan Ciawi. Celakanya, para penerima BLSM yang terdaftar hanya menerima Rp 20 ribu,” tegasnya.Ric


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (111950)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (80377)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (10639)Masyarakat Tapanuli Tengah Demo Didepan Kantor KPK Minta Ketua KPK Tangkap Bonaran Situmeang (7136)Dilaporkan Ke KPK, Pejabat DKI Korupsi Tanah Rp 49 Miliar (6339)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (5832)Harian JAYA POS (5661)Demo di Kantor Bupati Tapteng, Minta Bonaran Situmeang Segera Ditangkap (5352)Demo di Jakarta dan Tapteng Desak Tangkap Bonaran Situmeang (5344)Merasa Ditelantarkan Mawar Ungkap Kedekatannya Dengan Bupati Mappi (4614)
Bedah JayaposJudi Togel Marak Di Tapanuli Tengah, Agar Aman Diduga Oknum Polisi Terima UpetiSibolga, Jaya Pos Peredaran judi toto gelap (togel) di wilayah Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah ...


Persediaan Obat Kemoteraphy di RS Persahabatan 2 Minggu KosongTerlantarkan Hingga Meninggal Dunia dan Gelapkan Hak Karyawannya, PT LIH Tidak BerperikemanusiaanHampir Dua Tahun Sebagai Tersangka Asun Belum DiadiliKasubdit III Direskrim Umum Poldasu Diduga Bekingi Bandar Togel Kota SiantarDugaan Penyelewengan Dana Hibah Rp 6 M Untuk Nelayan Tahap Pengumpulan DataPengawasan PU Binamarga Sulsel Disorot Pekerjaan Jalan Pekkae Barru Soppeng Acak-Acakan?TI Rajuk Sungai Bulu Ajang ATM Oknum Aparat Petinggi Polda Babel Bungkam
Laporan KhususMengenali Gejala Awal Penyakit JantungSehat, Jaya PosJantung adalah sebuah otot yang memompa darah ke seluruh tubuh. Dalam suatu serangan jantung ...


HUT HARIAN JAYA POS KE VI DI GHITTARI COTTAGE PUNCAK BOGORHUT HARIAN JAYA POS KE VI DI GHITTARI COTTAGE PUNCAK BOGORHUT Harian Jaya Pos KE-VIHUT Harian Jaya Pos KE-VI" Kabarkan Kebaikan dan Kesalehan Indonesia, Kritis Terhadap Kekeliruan dan Kesalahan Bangsa "Pemahaman Hukum Kontrak Bagi Aparatur Pemerintahan Sangat PentingOKI Akan Jadi Penopang Lumbung Pangan Nasional