Minggu, 14 Juli 2013 - 07:30:19 WIB
Dana BLSM Dipotong Oknum Kades, Anggota Dewan BerangKategori: Bogor - Dibaca: 667 kali

Baca Juga:Dituduh Mencuri Kabel Tapi Barang Buktinya BajuDalam Tempo Empat Tahun DPRD Depok Lakukan 4 PAWTidak Masuk SMU Negeri Orang Tua ProtesSDAP Provinsi Banten Tingkatkan Pemerataan Kebersihan di Lingkungan KP3B

Bogor, Jaya Pos

Sejumlah anggota dewan yang duduk di kursi DPRD Kabupaten Bogor mengaku geram dan meminta aparat hukum menindak tegas para Kepala Desa (Kades) yang mengeluarkan kebijakan pemotongan dana bantuan BLSM dengan dalih apapun. Karena, bantuan tersebut merupakan hak mutlak warga penerima, walaupun terjadi gejolak sosial di masyarakat akibat carut marutnya daftar penerima.

“Kades jangan mengeluarkan aturan sendiri dengan melakukan pemotongan BLSM, dengan alasan pemerataan. Karena, itu sudah bertentangan dengan Juklak dan Juknis penyaluran BLSM,” ujar anggota DPRD Kabupaten Bogor dari fraksi Gerindra, Iwan Setiawan, saat ditemui kemarin.

Menurut Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bogor ini, pahit dan manisnya bantuan BLSM tetap harus disalurkan kepada penerima. Bagi warga miskin yang tidak terdaftar, diharapkan tidak menyalahkan Pemerintah Desa (Pemdes) dan para pengurus RT maupun RW. Karena, carut marutnya data tersebut bukan kesalahan pengurus wilayah.

“Data ini kesalahan pemerintah pusat, sehingga berdampak kepada para Kades, RT dan RW. Harus segera ada revisi penerima BLSM, jadi tidak terjadi gejolak di masyarakat,” imbuhnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Bambang Gunawan menegaskan, dirinya meminta aparat hukum untuk mengusut tuntas kasus pemotongan dana BLSM yang terjadi dibeberapa Desa di Kabupetan Bogor. Karena, pemotongan oleh para Kepala Desa dengan alasan pemerataan hanya akan menimbulkan kecurangan demi kepentingan pribadi.

“ Ini harus diusut tuntas, apalagi saya mendengar ada pemotongan di wilayah Kecamatan Ciawi. Celakanya, para penerima BLSM yang terdaftar hanya menerima Rp 20 ribu,” tegasnya.Ric


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (120014)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (89996)Diduga Peras Pengusaha Toko Material dan Toko Emas, PPATK Diminta Audit Harta Pejabat KPP Pratama Ko (45073)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (42807)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (40998)Bayi Hasil Hubungan Gelap Dibuang di WC Sekitar Kabah ( Nestapa Pahlawan Devisa di Negeri Orang Bgn (36462)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (34523)Perusahaan Martua Sitorus Ngemplang Pajak Rp 7,2 Triliun? (31127)Ibunda Ajeng Mamamia Dimejahijaukan (30071)Gurame PJTV Ajang Penyaluran Artis Penyanyi (22232)
Bedah JayaposDiduga Dana Pemeliharaan Berkala Jembatan Muara Tembesi Cs Dimark UpJambi, Jaya Pos Proyek Pemeliharaan Berkala Jembatan Muara Tembesi Cs diduga dananya dimark up ...


Kasus Korupsi Bupati Maros BerlanjutProyek Jalan Sandai-Senduruhan Ketapang Rp 15,5 M Diduga Dimark-UpPengadaan Alat Pertandingan Bermasalah,Yudha Undang Pengusaha Via SuratProyek IPLT Milliaran Rupiah Disinyalir Kurang BerkualitasProyek Tahun Anggaran 2016 Pemkab Samosir Terindikasi Asal JadiProyek Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang di Kec Pangkatan Asal JadiProyek Drainase DI. Pandjaitan Ketapang Diduga Tidak Sesuai Spektek
Laporan KhususPuskesmas di Way Kanan akan Menjadi Tempat PerawatanWay Kanan, Jaya Pos Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat menjadi salah satu prioritas program ...


Rumah Adat Mukomuko Kini Terbengkalai Dan Jadi KontroversiRapidin Lantik Pejabat Eselon II dan III Lingkungan PemkabPanji SSos: Pergeseran Pejabat Bukan Karena Suka Tidak Suka2017, Desa Lambangsari Tingkatkan Ekonomi RakyatAhmad Yani Buka Rapat Paripurna Istimewa Ke I DPRD OIPNS Dan Honorer Akan Diberi SanksiMazril S,Pdi Sosialisasi Produk Herbal Xenza Gold