Minggu, 14 Juli 2013 - 07:30:19 WIB
Dana BLSM Dipotong Oknum Kades, Anggota Dewan BerangKategori: Bogor - Dibaca: 597 kali

Baca Juga:Dituduh Mencuri Kabel Tapi Barang Buktinya BajuDalam Tempo Empat Tahun DPRD Depok Lakukan 4 PAWTidak Masuk SMU Negeri Orang Tua ProtesSDAP Provinsi Banten Tingkatkan Pemerataan Kebersihan di Lingkungan KP3B

Bogor, Jaya Pos

Sejumlah anggota dewan yang duduk di kursi DPRD Kabupaten Bogor mengaku geram dan meminta aparat hukum menindak tegas para Kepala Desa (Kades) yang mengeluarkan kebijakan pemotongan dana bantuan BLSM dengan dalih apapun. Karena, bantuan tersebut merupakan hak mutlak warga penerima, walaupun terjadi gejolak sosial di masyarakat akibat carut marutnya daftar penerima.

“Kades jangan mengeluarkan aturan sendiri dengan melakukan pemotongan BLSM, dengan alasan pemerataan. Karena, itu sudah bertentangan dengan Juklak dan Juknis penyaluran BLSM,” ujar anggota DPRD Kabupaten Bogor dari fraksi Gerindra, Iwan Setiawan, saat ditemui kemarin.

Menurut Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bogor ini, pahit dan manisnya bantuan BLSM tetap harus disalurkan kepada penerima. Bagi warga miskin yang tidak terdaftar, diharapkan tidak menyalahkan Pemerintah Desa (Pemdes) dan para pengurus RT maupun RW. Karena, carut marutnya data tersebut bukan kesalahan pengurus wilayah.

“Data ini kesalahan pemerintah pusat, sehingga berdampak kepada para Kades, RT dan RW. Harus segera ada revisi penerima BLSM, jadi tidak terjadi gejolak di masyarakat,” imbuhnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Bambang Gunawan menegaskan, dirinya meminta aparat hukum untuk mengusut tuntas kasus pemotongan dana BLSM yang terjadi dibeberapa Desa di Kabupetan Bogor. Karena, pemotongan oleh para Kepala Desa dengan alasan pemerataan hanya akan menimbulkan kecurangan demi kepentingan pribadi.

“ Ini harus diusut tuntas, apalagi saya mendengar ada pemotongan di wilayah Kecamatan Ciawi. Celakanya, para penerima BLSM yang terdaftar hanya menerima Rp 20 ribu,” tegasnya.Ric


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (118663)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (89328)Diduga Peras Pengusaha Toko Material dan Toko Emas, PPATK Diminta Audit Harta Pejabat KPP Pratama Ko (44463)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (38690)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (38119)Bayi Hasil Hubungan Gelap Dibuang di WC Sekitar Kabah ( Nestapa Pahlawan Devisa di Negeri Orang Bgn (34479)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (33641)Ibunda Ajeng Mamamia Dimejahijaukan (28585)Gurame PJTV Ajang Penyaluran Artis Penyanyi (21475)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (20336)
Bedah JayaposPreservasi dan Pelebaran Jalan Terindikasi Dikorupsi (Bag 2)Surabaya, Jaya Pos Dalam edisi 405 wartawan Harian Jaya Pos telah berhasil mengungkap beberapa penyimpangan ...


Centeng Kontraktor Bekingi Pembuangan LimbahPembangunan TRK SMPN 2 Gunung Kaler Diduga Tidak Sesuai SpekMasyarakat Mendesak Ahok Copot Sudin Penataan Kota Jakut Pekerjaan Peningkatan Saluran Pembuangan Bermasalah, Penegak Hukum Diminta Turun TanganAda Apa Antara Penyidik Polres Ketapang, Dengan Pelapor ?Mantan Kades Bakal Dipolisikan WarganyaPDAM Kapuas Tidak Terima Pipa Bocor
Laporan KhususSekjen Kemnaker RI Buka Secara Resmi Pelatihan Mekanik Otomotif di BLK BantaengBantaeng, ,Jaya Pos Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia, Abdul ...


Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pessel DigelarPanji Intruksikan Semua SKPD Realisasikan AnggaranHeri Amalindo Sholat Idul Fitri Bersama Warga PendopoWartawan dan Humas Pemko Bukittinggi Lakukan Studi Banding ke Pekan BaruKomisi IV Kunjungi Kantor PerumnasDSDAP Banten Akan Perbaiki 11 DILing Suwargi : Tidak Boleh Ada Bangunan di Sempadan