Minggu, 14 Juli 2013 - 07:30:19 WIB
Dana BLSM Dipotong Oknum Kades, Anggota Dewan BerangKategori: Bogor - Dibaca: 288 kali

Baca Juga:Dituduh Mencuri Kabel Tapi Barang Buktinya BajuDalam Tempo Empat Tahun DPRD Depok Lakukan 4 PAWTidak Masuk SMU Negeri Orang Tua ProtesSDAP Provinsi Banten Tingkatkan Pemerataan Kebersihan di Lingkungan KP3B

Bogor, Jaya Pos

Sejumlah anggota dewan yang duduk di kursi DPRD Kabupaten Bogor mengaku geram dan meminta aparat hukum menindak tegas para Kepala Desa (Kades) yang mengeluarkan kebijakan pemotongan dana bantuan BLSM dengan dalih apapun. Karena, bantuan tersebut merupakan hak mutlak warga penerima, walaupun terjadi gejolak sosial di masyarakat akibat carut marutnya daftar penerima.

“Kades jangan mengeluarkan aturan sendiri dengan melakukan pemotongan BLSM, dengan alasan pemerataan. Karena, itu sudah bertentangan dengan Juklak dan Juknis penyaluran BLSM,” ujar anggota DPRD Kabupaten Bogor dari fraksi Gerindra, Iwan Setiawan, saat ditemui kemarin.

Menurut Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bogor ini, pahit dan manisnya bantuan BLSM tetap harus disalurkan kepada penerima. Bagi warga miskin yang tidak terdaftar, diharapkan tidak menyalahkan Pemerintah Desa (Pemdes) dan para pengurus RT maupun RW. Karena, carut marutnya data tersebut bukan kesalahan pengurus wilayah.

“Data ini kesalahan pemerintah pusat, sehingga berdampak kepada para Kades, RT dan RW. Harus segera ada revisi penerima BLSM, jadi tidak terjadi gejolak di masyarakat,” imbuhnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Bambang Gunawan menegaskan, dirinya meminta aparat hukum untuk mengusut tuntas kasus pemotongan dana BLSM yang terjadi dibeberapa Desa di Kabupetan Bogor. Karena, pemotongan oleh para Kepala Desa dengan alasan pemerataan hanya akan menimbulkan kecurangan demi kepentingan pribadi.

“ Ini harus diusut tuntas, apalagi saya mendengar ada pemotongan di wilayah Kecamatan Ciawi. Celakanya, para penerima BLSM yang terdaftar hanya menerima Rp 20 ribu,” tegasnya.Ric


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (114814)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (84110)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (17461)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (14940)Dilaporkan Ke KPK, Pejabat DKI Korupsi Tanah Rp 49 Miliar (10392)Demo di Jakarta dan Tapteng Desak Tangkap Bonaran Situmeang (10176)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (10062)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (9878)Gurame PJTV Ajang Penyaluran Artis Penyanyi (9550)Masyarakat Tapanuli Tengah Demo Didepan Kantor KPK Minta Ketua KPK Tangkap Bonaran Situmeang (9046)
Bedah JayaposProyek Pengembangan Irigasi Sadang Hilir Loan Jica Sarat PenyimpanganMakassar, Jaya Pos Perbaikan infrastruktur pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan terus mendapat perhatian ...


Proyek P4-ISDA-IK di Lingkungan BBWSPJ 2013 Banyak PenyimpanganGapoktan Gema Desa Diduga Lakukan Pungli Berkedok TabunganPenegak Hukum Didesak Telusuri Kekayaan Kepsek SMAN 41 JakutDirjen KP3K Akui Belum Diberitahu SPDN Habis Kuota BBMAhli Waris Minta Kepastian Hukum, 33 Tahun Tanah Warisan Nenek Renta Belum Ganti RugiSawit PT. ALM Ketapang Disegel WargaMenpan Perintahkan Penarikan PNS dari BUMD, Ridwan Kamil Harus Tarik Lima PNS di PDAM Tirtawening
Laporan KhususPelaku Usaha Diharapkan Miliki Sertifikasi HalalBatu Licin, Jaya Pos Para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) diharapkan memiliki sertifikasi halal ...


Buka Akses Air Sugihan, Iskandar Resmikan Pembangunan Jembatan RasauBupati Sampaikan Nota Keuangan RAPBD Tahun 2015Pemkab Pelalawan Gelar Upacara Memperingati Hari Pahlawan NasionalPeringatan Hari Pahlawan di Kabupaten BintanDr Tigor: Renovasi Gereja HKBP Supaya Diperluas Untuk Dimanfaatkan Bagi Sekolah MingguPenertiban PKL Dilakukan Secara MarathonDPRD Provinsi Sumsel Gelar Rapat Paripurna I