Minggu, 12 Mei 2013 - 07:35:11 WIB
Pembagian Paket PL Tidak Merata, Borok Oknum DPKPA Mulai TerkuakKategori: Banten - Dibaca: 1045 kali

Baca Juga:Gelar Peletakan Batu Pertama Pembangunan Bandar Udara RanaiGedung Tak Layak, Murid SDN Sanja 1 Ikuti UN di Sekolah LainDana APBD Touna 2013 Teralokasi, Pekerjaan Timbunan dan VIP Room Bandara Ampana BerjalanKapolres Siantar Terkesan Tutup Mata Terhadap Togel

Pandeglang, Jaya Pos

Oknum Kepala Bidang Dinas Pendapatan Daerah (Kabid Dispenda) Kabupaten Pandeglang diduga main proyek Penunjukan Langsung (PL), diantaranya 3 paket PL Belanja Modal Pengadaan Komputer PC  Rp 16 juta dan Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook Rp 101.700.000 serta Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook GSO  Rp 199.250.000.

PL tersebut, disinyalir dijadikan ajang bisnis oleh oknum SKPD DPKPA sehigga ulah anak orang nomor satu Kabupaten Pandeglang ini boroknya mulai terkuak. Realisasi di lapangan terlihat jelas dalam pembagian proyek PL terkesan tebang pilih, siapa tebal dan berkuasa, itu yang dapat.
Sementara oknum DPKPA yang diduga main proyek PL berinisial R ketika mau dikonfirmasi terkait dugaan tersebut, sampai berita ini diturunkan selalu menghindar.

Kedatangan rombongan pengusaha pada waktu lalu, meminta penjelasan mengenai mekanisme penunjukan perusahaan ke Pemkab Pandeglang, khususnya kepada para SKPD yang ada.

Diantara beberapa perwakilan pengusaha yang tergabung dalam Forum Kesaksian Pengusaha Jasa Kontruksi (FKPJK) yaitu TB Erif Rizan (CV Atrako), Encep Zaenal (CV Graha Candi), M Idris (CV Batu Hideung), Agus Triana (CV Agung Kontraktor) dan Yani Trisa (PT Lencana Jamrud), melakukan audensi dengan pihak pemkab guna melakukan pemerataan terhadap proyek yang ada terutama PL.

Para pengusaha berharap, dalam audiensi bupati dapat menghadirkan seluruh SKPD. Namun sayangnya, apalagi untuk menghadirkan SKPD diantaranya Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan sejumlah SKPD lainnya, bahkan bupati sendiri tidak dapat hadir.

Erip menambahkan, seyogyanya, kehadiran para SKPD itu bisa menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme penunjukan perusahaan terkait proyek PL. “Kehadiran para SKPD itu sangat penting dalam audiensi ini, tetapi kami maklumi dengan ketidakhadiran bupati apalagi kami juga sudah mendapat respon baik dari pemkab terhadap keluhan kami sebagai pengusaha asli Pandeglang kami tetap menungu,” ujarnya.

Sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pihak pemkab, lanjutnya, dalam waktu dekat akan memangil dan mengundang setiap SKPD untuk menyelesaikan permasalah pemerataan PL, ternyata tidak ditepati.

Sehingga, tidak adanya pemerataan pembagian paket diduga oknum Kabid Dispenda mengarap semua pekerjaan PL seperti pengadaan computer sekitar 65 unit di Dinas DPKPA Kabupaten Pandeglang. Dalam hal ini, oknum berinisial R menggunakan salah satu CV milik orang lain dan belanja di salah satu toko computer M2M di kawasan Pandeglang.

Sementara ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya beberapa waktu lalu, R mengatakan bahwa proyek PL memang rawan korupsi.
Menyikapi hal ini, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto  dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPKRI) Hasan Bisri SE MM menjelaskan, yang menjadi sorotan kini, yakni terkait proyek PL dalam Perpres lelang.

Selain batas maksimal nilai proyeknya dinaikkan, syarat dan jenis barangnya juga ditambah. Bambang mengatakan, PL memungkinkan peluang terjadinya kongkalikong antara pejabat pemerintah dengan perusahaan rekanan. “Kemungkinan adanya pemberian gratifikasi sebagai ucapan terima kasih,” ujarnya.

Ditambahkan, pemerintah memang mengizinkan beberapa pengadaan barang untuk keperluan operasional, misalkan mobil, sepeda motor, dan sewa hotel untuk rapat ditunjuk langsung tanpa melalui proses tender. Batasan PL bahkan dinaikkan dari sebelumnya Rp50 juta menjadi Rp100 juta. “Memang, terkadang proses pengadaan dengan mekanisme sayembara bisa lebih mahal. Ia menegaskan, selama ini untuk pengadaan barang operasional maupun sewa hotel kebanyakan yang datang para broker,” ungkapnya.

Ditambahkan Bambang, ketentuan keadaan darurat itu masih multitafsir sehingga berpotensi untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dengan terpusatnya satker pengadaan barang dan jasa pada suatu lembaga di Unit Layanan Pengadaan (ULP) akan membuat semua proses pengadaan ditangani unit tersebut. ULP adalah unit organisasi pemerintah yang bersifat struktural yang bertugas melakukan pemilihan penyedia barang/jasa.
 

”Pihak-pihak yang ditempatkan di sana harus yang benar-benar awas. Karena semua proyek terpusat di sana sehingga potensi gratifikasi juga besar,” tegasnya. Bahkan, ia berharap ada laporan berkala dari ULP kepada pengawas internal masing-masing tiap tiga bulan.

Lain hal Hasan Bisri SE MM menegaskan, proyek PL lebih banyak nuansa nepotismenya. “Saya kira dengan dinaikkan menjadi Rp100 juta, potensi nepotisme akan lebih besar,” tegasnya.

Hasan   menegaskan, yang  perlu  diperkuat  untuk  mendukung pelaksanaan Perpres 34/2010 adalah Sistem Pengawasan Internal (SPI)-nya. Jika tidak, sama saja membuka ruang untuk penyelewengan anggaran yang lebih besar. “Adanya perpres baru ini akan membuat auditor BPK harus lebih teliti. Mana yang  benar-benar  masuk  kategori  darurat,  bukan  proyek  yang dipecah pecah hanya untuk klausul penunjukan langsung,” tegasnya. Iyan RL


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (121536)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (90928)Bayi Hasil Hubungan Gelap Dibuang di WC Sekitar Kabah ( Nestapa Pahlawan Devisa di Negeri Orang Bgn (63152)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (50511)Diduga Peras Pengusaha Toko Material dan Toko Emas, PPATK Diminta Audit Harta Pejabat KPP Pratama Ko (45783)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (45603)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (37450)Perusahaan Martua Sitorus Ngemplang Pajak Rp 7,2 Triliun? (32910)Ibunda Ajeng Mamamia Dimejahijaukan (31606)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (24031)
Bedah JayaposKades Stroke, BPD Pertanyakan Sikap Bupati SubangDesakan warga ini murni guna menciptakan kondusifitas pemerintahan dalam pelayanan terhadap warga dan ...


Tutupi Indikasi Persekongkolan Tender, ULP Ketapang Manipulasi Data?Pelaksanaan 2 Proyek Bandara Kuala Kurun, Diduga Tidak Sesuai Kontrak445 Mesin Parkir Jadi Mubazir, Ada Politik Dibalik Pengadaan ?Peningkatan Jalan Coban Blimbing-Wonosari Diduga Asal JadiHasil Kerjaan Amburadul Tanpa Referensi Dan Kemampuan Dasar PT Nasrip Indonesia Menang 3 PaketKanwil DJBC Riau dan Sumbar Musnahkan Barang Selundupan Senilai Rp13 M LebihDiduga Kongkalikong Antara Kontraktor dan Pejabat PU di Proyek Rigit Beton 6 M
Laporan KhususBerhasil Kendalikan Kaki Gajah Depok Raih PenghargaanDepok, Jaya Pos Pemerintah Kota (Pemkot) Depok meraih penghargaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia ...


Tahapan Seleksi Sekda Memasuki Penulisan MakalahBadan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor Tahun 2017Ketua Dewan Pimpin Paripurna Istimewa APBD-P 2017Inovasi Disbun Jatim Untuk Petani KakaoHUT Kabupaten Natuna Bupati Berikan Penghargaan Pada PegawaiJaksa Pangkalpinang Masuk SekolahPDAM Kab Melawi Peroleh Predikat WTP