Kamis, 07 Februari 2013 - 07:17:53 WIB
Kemenkeu Tunda IPO PT PosKategori: Jawa Barat - Dibaca: 377 kali

Baca Juga:Endang Setiawan Dilantik Menjadi KadesLelang Bandeng Kawak Meriahkan Hari Jadi SidoarjoSatu Keluarga Hilang di Gerokgak, Diduga Terlilit Utang, Sengaja KaburKelurahan Baru Bakal Dimekarkan di Kota Masohi

Bandung, Jaya Pos

Pemerintah memilih untuk menunda penawaran saham perdana (IPO) dari PT Pos Indonesia Persero. Hal ini disebabkan karena pemerintah ingin ada revaluasi aset dari perseroan.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan pada prinsipnya Kementerian Keuangan akan mendorong anak usaha BUMN menjadi perusahaan publik. “Tapi sebelum go public (perusahaan publik), maka perusahaan itu harus disehatkan,” kata Agus.

Menurut Agus, pemerintah memang menginginkan ada revaluasi aset khususnya bagi perusahaan yang ingin melakukan IPO, apalagi perusahaan tersebut adalah perusahaan BUMN. Dengan adanya revaluasi, maka harta kekayaan akan bisa diketahui secara jelas hingga optimalisasi korporasinya.

Namun bila sebaliknya, baik upaya penyehatan perusahaan, optimalisasi hingga urusan profit belum dilakukan, maka upaya untuk bisa go public akan susah dilakukan. “Jadi, salah kalau melihat mengapa BUMN tidak ada yang masuk IPO. Kita ingin dorong kesiapan untuk IPO tapi kesiapan BUMN harus benar. Kalau sudah siap, baik restrukturisasi, profit, turn over aset dan leverage bagus, baru go public,” jelasnya.

Seperti diberitakan, Kementerian BUMN akhirnya memilih untuk menunda IPO PT Pos Indonesia Persero. Pemerintah menginginkan adanya revaluasi aset sebelum IPO. PT Pos tetap optimis akan melakukan IPO pada tahun ini. Hal tersebut sebenarnya akan bisa terwujud dengan melihat revitalisasi yang dilakukan oleh PT Pos pada tahun lalu, dan PT Pos mengklaim bahwa pada tahun lalu mengalami peningkatan laba dari beberapa tahun kebelakang yang sangat besar.ND


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (72245)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (61055)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52809)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (20579)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16393)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15661)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15311)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (15005)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14831)Sanksi Tegas Menanti PNS yang Nambah Libur (11331)
Bedah JayaposKasus Suap, JPU Ketapang Tuntut Mantan Politikus PDI-P 1,5 Tahun PenjaraKetapang, Jaya Pos Perjalanan kasus suap dan gratifikasi yang menyeret mantan Ketua DPRD Ketapang, ...


KPU Pandeglang DidemoDinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Ciptakarya dan Penataan Ruang Kota Surabaya DipolisikanTambang Mas Liar Menjamur Lagi Di BengkayangKejati Kalteng Diminta Usut Dugaan Korupsi Proyek Penggantian Jembatan di KapuasSoal Hibah Gubernur 7 M Untung Bisa Dijerat TPPUKetua Kelompok Budi Karya Leniyanti Diduga Palsukan Data AnggotaBuntut Dugaan Penyelewengan Anggaran Pada Humas Mojokerto, Semakin Terkuak Dengan Adanya Jumpa Pers
Laporan KhususDesa Klambir Lima Kebon Adakan Pemilihan BPDHamparan Perak, Jaya Pos Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Deli Serdang mengadakan pemilihan ...


BumNag Sumpur Kudus Maju Dengan Segudang PrestasiDPRD Sampaikan Laporan Pansus Atas LKPJ Bupati Muba TA 2019Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor Dengan PancakarsaFachrori Launching Calendar of Event Upaya Promosikan Wisata JambiDPRD Muba Serahkan Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati TA 2019Menpan RB Tjahjo Kumolo: MPP Pekanbaru Terbaik di IndonesiaSahirah Dzakyyah Memilih Ponpes Darul Ulum Untuk Pendidikannya