Sabtu, 02 Februari 2013 - 08:03:28 WIB
Triliunan Proyek Ditjen Perhubungan Laut Dikuasai KartelKategori: Jakarta - Dibaca: 1070 kali

Baca Juga:PT PKM Tidak Kredibel, Proyek Rompi dan Topi BPS Harus Dievaluasi (Bongkar Monopoli Bgn 12)Mantan Presiden RI V Kunjungi Kampung Si Raja BatakWarga Desa Muliorejo-Payabakung, Desak Pemkab Deli Serdang Perbaiki JalanPentingnya Lubang Biopori

Mafia proyek pinjam perusahaan untuk dapatkan untung, mulai dari Surabaya hingga Tarutung.

Jakarta, Jaya Pos

Setelah ‘menelanjangi’ praktik mafia proyek di Kementerian Pertanian, Komisi Pemberantasan Korupsi perlu menelisik bau busuk pengadaan barang dan jasa pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubla Kemenhub). Jaringan mafia proyek diduga menguasai ratusan proyek jumbo berinilai triliunan rupiah pada instansi tersebut di tahun 2012. Hingga sekarang, Ditjen Hubla ditengarai dalam genggaman kartel yang memonopoli pengadaan barang dan jasa melalui proses tender yang diciptakan dengan persaingan semu.

Upaya membuktikan adanya praktik kartel dan korupsi di Ditjen Hubla tidak begitu susah.  Dari dokumen serta investigasi Jaya Pos di lapangan, proyek kakap di unit kerja tersebut dikuasai sekitar 30 perusahaan, sebagian besar diantaranya adalah PT ASI, PT PB, PT DTPS, PT MB, PT PTJ, PT ABP, PT DR, PT BPN, PT DBP, PT DUT, PT DK, PT FIP, PT M, PT NJN, PT PJIP, PT PDM, PT PCA, PT PSS, PT SSP PT S-TR Kso, PT TI, PT TA, PT TKU, PT KATI dan PT TSJM.

Rata-rata perusahaan tersebut mendapatkan dua hingga belasan kontrak kerja dari Ditjen Hubla. Salah satu perusahaan yang mendapatkan ‘jatah’ besar adalah PT DR. Perusahaan ini memenangkan tujuh proyek kakap untuk pembangunan kapal perintis.
Total kontrak ketujuh pekerjaan tersebut adalah Rp 197 miliar.

Terdapat indikasi kuat terjadinya praktik persekongkolan antara PT DR dengan pihak pengguna anggaran dan panitia serta persekongkolan horizontal dengan sejumlah perusahaan guna memenangkan kesembilan tender proyek tersebut. Untuk memenuhi syarat, dalam semua tender yang dimenangkan PT DR didaftar bersama-sama dengan perusahaan satu kelompok yakni, PT MB, PT FIP, PT DTPS, PT SSP, PT ASI, PT BTS dan PT BS.

Indikasi yang lebih meyakinkan terjadi praktik monopoli dalam tender yakni bahwa tidak hanya PT DR saja yang mendapat kontrak dari Ditjen Hubla. PT MB misalnya memenangkan proyek pembangunan kapal senilai Rp 48,5 miliar, PT FIP memenangkan proyek kapal sebesar Rp 16,8 miliar, PT DTPS mendapatkan dua proyek  kapal masing-masing dengan kontrak Rp 48 miliar dan Rp 16,8 miliar. Kemudian PT SSP juga memenangkan proyek kapal senilai Rp 33,8 miliar serta PT ASI dengan kontrak Rp 33,7 miliar.

Selain proyek pembangunan kapal, kegiatan lain di Ditjen Hubla juga dikuasai kartel, diantaranya proyek yang berhubungan dengan kenavigasian, peralatan komunikasi, pembangunan dermaga dan pembangunan fasilitas pelabuhan. Untuk menguasai proyek-proyek ini, kartel juga menggunakan banyak perusahaan pinjaman khususnya dari luar Jakarta. Untuk pekerjaan-pekerjaan ini banyak dimenangkan oleh sejumlah perusahaan yang berdomisili di Surabaya.

PT PJIP adalah salah satu perusahaan yang berdomisili di Surabaya, mendapatkan beberapa paket proyek besar dari Ditjen Hubla Tahun Anggaran 2012 lalu.

Proyek tersebut antara lain pembangunan dinding penahan abrasi alur Pelayaran Muara Sungai Manggar Rp 18,6 miliar, pembangunan fasilitas Pelabuhan Padang Tikar Rp 14,9 miliar, pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Waworada Rp 19 miliar, pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku Rp 15 miliar dan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Labuhan Lombok Rp 29 miliar.

Lain PT PJIP, lain lagi PT M yang berdomisili di Tarutung, Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara. Jejak perusahaan dari ‘udik/kampung’ ini sungguh menarik. Siapa sangka perusahaan ini bisa memenangkan dua paket proyek jumbo di Ditjen Hubla dengan total Rp 29 miliar.

Proyek tersebut terdiri dari pekerjaan konstruksi lanjutan pengadaan transportasi laut berupa fasilitas kenavigasian (SBNP) di Distrik Navigasi Kelas I Palembang senilai Rp 17,1 miliar dan pekerjaan konstruksi lanjutan pengadaan transportasi laut berupa fasilitas kenavigasian (SBNP) di Distrik Navigasi Sibolga; replacement rambu suar 9 titik dengan kontrak Rp 12,1 miliar.

Dari penelusuran lebih dalam, PT M dipinjam oleh seorang kontraktor asal Jakarta. Hal itu disengaja guna mengelabui publik agar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang bermain di Ditjen Hubla. Kontraktor tersebut diduga menguasai ratusan miliar proyek di instansi tersebut setiap tahun. Untuk pelaksanaannya, ia tidak menggunakan perusahaannya sendiri, namun memakai bendera orang lain.

Maraknya persekongkolan tender di Ditjen Hubla tentu merupakan salah satu modus untuk merampok uang negara yang dialokasikan melalui APBN. Praktik mafia proyek tersebut diduga sudah dilakukan secara sistematis dari hulu ke hilir, dari penggodokan anggaran hingga pencairan dana. 

Terdapat indikasi kuat terjadinya penggelembungan harga sejak penentuan harga, penentuan harga kontrak sangat mendekati HPS serta dugaan aliran dana mulai dari penggodokan anggaran di DPR, oknum pejabat Ditjen Hubla, panitia pengadaan serta seluruh perusahaan peserta yang telah terkoordinir. L30 P1000


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (112966)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (81879)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (14182)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (9399)Dilaporkan Ke KPK, Pejabat DKI Korupsi Tanah Rp 49 Miliar (8077)Masyarakat Tapanuli Tengah Demo Didepan Kantor KPK Minta Ketua KPK Tangkap Bonaran Situmeang (7969)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (7306)Harian JAYA POS (6500)Demo di Kantor Bupati Tapteng, Minta Bonaran Situmeang Segera Ditangkap (6328)Demo di Jakarta dan Tapteng Desak Tangkap Bonaran Situmeang (6084)
Bedah JayaposDiduga Proyek Bermasalah 3 LSM Laporkan ke KPKBantaeng, Jaya Pos Kegiatan reklamasi proyek dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga ...


Kejaksaan Akan Usut Dugaan Korupsi PDAM TirtaweningProyek peningkatan Sistem Lalu Lintas Kapal di Dumai, Publik Pertanyakan Bentuk Proyek dan KeberadaaAhli Waris Keluarga Tiga Menteng, Menuntut Pembayaran Ganti Rugi Lahan SDN No 14 dan 41Putihkan 5.000 Ha Sawit Ilegal Milik PT. BGA Group, Pejabat Ketapang Diisukan Terima Fee Rp 40 M52 unit Perumahan Dibangun PT Erminta Diduga Tanpa IMBButuh Perhatian Kapoldasu, Pemerasan dan Perampokan Marak di JalinsumDiduga Manager PT. PAL Main dengan Mafia Tanah
Laporan Khusus"Ida Hinadenggan ni Angka na Sarohai"Pengurus Pungun Manik Raja, Boru Dohot Bere/Ibeberena se Jabodetabek Didukuhkan Jakarta, Jaya Pos Acara ...


Tradisi Budaya Mudik Tradisi Mudik Bagi Kaum PerantauQuck Count dari Berbagai Lembaga Survei, Pasangan Jokowi-JK Unggul SementaraKelompok Tani Pribumi Kalbar Dukung Jokowi-JK Jadi Presiden RIGerakan Batak Bersatu Dukung Jokowi-JKBudaya Adat Totokng Simpang Pasir Dukung Jokowi-JKPuisi Gejolak Asmara & Kaca Oleh: Sarah Engeline Joseph. Mengapa Kita Memilih Jokowi-Jusuf Kalla?(2)