Minggu, 27 Januari 2013 - 10:11:18 WIB
Mobil Dinas STNK Ganda Marak di Kabupaten Garut, Diduga Pemkab Hamburkan AnggaranKategori: Jawa Barat - Dibaca: 350 kali

Baca Juga:Darmili Jadi Tersangka Tidak Ditahan, Muncul 12 Nama Baru Diduga Terlibat Dana FOKKongkalikong Rompi dan Topi BPSPT DA Lakukan Persekongkolan Menangkan Proyek Rp 77 M di BNPB dan Kemensos (Bongkar Monopoli Bgn 11)Undangan Pesta Bona Taon 2013 Limbong Mulana, Boru, Bere & Ibebere Se-Jabodetabek

Garut, Jaya Pos

Jaya Pos menemukan beberapa mobil dinas yang ganti plat nomor merah menjadi hitam. Kepala Dinas Pertanian dan Holotikultura Ir H. Tatang Hidayat, Kamis (10/01), melalui surat konfirmasi tertulis  menjawab bahwa pihaknya mengaku mengajukan secara pribadi terhadap perubahan plat nomor tersebut.

Dalam surat itu disebutkan, tujuannya, adalah untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan disaat kondisi sangat darurat, baik di level kabupaten, regional maupun nasional; Sebagai daya dukung keamanan ketika situasi kamtibmas sedang tidak kondusif baik di level kabupaten regional maupun nasional; Sesuai dengan tupoksi bahwa lingkup pekerjaan dinas TPH sangat luas, baik yang menyangkut wilayah, urusan sector maupun koordinasi lintas sektoral sehingga memerlukan sarana dan prasarana yang baik sekaligus dapat mendukung proses pekerjaan dengan cepat dan aman.

Penggantian plat, lanjutnya, tidak menyalahi aturan karena sesuai dasar hukum. Menurut UU No 22tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada pasal 68 ayat (5) dijelaskan bahwa selain tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan tanda nomor kendaraan bermotor khusus dan/atau tanda nomor kendaraan bermotor rahasia.

Ketentuan tersebut , paparnya, diatur dengan perturan Kapolri No 3 tahun 2012, pada bab II pasal 5 ayat 2 dijelaskan bahwa STNK/TNKB khusus bagi kendaraan bermotor dinas pejabat TNI , POLRI dan eselon I, II dan III.

“Semua mekanisme telah ditempuh sesuai dengan aturan yang berlaku, dan pihak yang berwenang Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat telah menerbitkan STNK/TNKB khusus dan rahasia berdasarkan Peraturan Kapolri itu,” ungkapnya, namun biaya yang dikeluarkan untuk mendapat plat nomor tersebut, Tatang bungkam.

Kepala Dinas SDAP H. UU Syripudin saat dikonfirmasi enggan berkomentar, dan menyuruh Jaya Pos ke Bagian Umum, Setda Garut yang telah memberinya dan memerintahkanya untuk dipakai, sedang pihaknya sendiri mengaku tidak tau apa maksud dan tujuanya lain dengan Tatang yang mengaku pihaknya yang telah mengajukanya secara pribadi.

Seperti apa penjabaran sebenarnya mengenai dasar hokum tersebut dan kepada siapa sebenarnya plat nomor khusus diberikan jika benar seperti dikatakan  H Tatang sangat bertabrakan dengan UU Transparansi Public. Dengan adanya perturan seperti itu rawan penyalahgunaan terhadap asset pemerintah dari mulai menghindari pertamax termasuk kejahatan lain karena kabur dari sorotan publik. Hartono


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (72252)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (61055)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52809)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (20580)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16393)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15661)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15311)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (15005)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14831)Sanksi Tegas Menanti PNS yang Nambah Libur (11331)
Bedah JayaposKasus Suap, JPU Ketapang Tuntut Mantan Politikus PDI-P 1,5 Tahun PenjaraKetapang, Jaya Pos Perjalanan kasus suap dan gratifikasi yang menyeret mantan Ketua DPRD Ketapang, ...


KPU Pandeglang DidemoDinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Ciptakarya dan Penataan Ruang Kota Surabaya DipolisikanTambang Mas Liar Menjamur Lagi Di BengkayangKejati Kalteng Diminta Usut Dugaan Korupsi Proyek Penggantian Jembatan di KapuasSoal Hibah Gubernur 7 M Untung Bisa Dijerat TPPUKetua Kelompok Budi Karya Leniyanti Diduga Palsukan Data AnggotaBuntut Dugaan Penyelewengan Anggaran Pada Humas Mojokerto, Semakin Terkuak Dengan Adanya Jumpa Pers
Laporan KhususDesa Klambir Lima Kebon Adakan Pemilihan BPDHamparan Perak, Jaya Pos Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Deli Serdang mengadakan pemilihan ...


BumNag Sumpur Kudus Maju Dengan Segudang PrestasiDPRD Sampaikan Laporan Pansus Atas LKPJ Bupati Muba TA 2019Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor Dengan PancakarsaFachrori Launching Calendar of Event Upaya Promosikan Wisata JambiDPRD Muba Serahkan Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati TA 2019Menpan RB Tjahjo Kumolo: MPP Pekanbaru Terbaik di IndonesiaSahirah Dzakyyah Memilih Ponpes Darul Ulum Untuk Pendidikannya