Minggu, 23 Februari 2020 - 07:47:04 WIB
Kasus YP Galuh Kini di Polda, KPK Diminta MensupervisiKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 51 kali

Baca Juga:Penyalahgunaan Narkoba Meningkat, BNK Majalengka MandulPat Gulipat Sertifikat di BPN SidoarjoPutusan PN Pangkep Kecewakan KorbanPembanguna Bandara Incluve Civil Ranai Mulai Dilelang

Bandung, Jaya Pos

Dugaan korupsi dana bantuan/hibah Gubernur Jawa Barat (Jabar) kepada Yayasan Pendidikan Galuh Cia­mis, kini ditangani Polda Jabar.
Sumber Jaya Pos di Polda Jabar menyebutkan bahwa kasus yang dilaporkan seorang warga Bandung tersebut belum jalan karena menunggu petunjuk pimpinan yang baru diganti.

“Betul ada pada kita laporan tersebut, kita menunggu petunjuk pimpinan yang baru diganti. Pelapor belum kita periksa karena ada pergantian pimpinan jadi menunggu petunjuk pimpinan yang baru,” ujar sumber kepada Jaya Pos, (19/2).

Seperti diberitakan Jaya Pos berturut-turut, YP Galuh yang mengelola Universitas Galuh Ciamis mendapat 2 kali bantuan dana hibah Gubernur Jabar. Bantuan pertama pada tahun 2015 senilai Rp 4,3 miliar, dan bantuan kedua dikucurkan tahun 2017 senilai Rp 2 miliar. Semua bantuan untuk Universitas yang memiliki 11.000 mahasiswa itu diperuntukan pembangunan infrastruktur.

Beberapa item kegiatan dengan nilai miliaran rupiah itu disinyalir dikerjakan secara swakelola oleh pihak Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis. Dalam Naskah Perjanjian Belanja Hibah antara pihak Pemprov Jabar dalam hal ini Dinas Pendidikan Jabar dengan pihak YPG pada tahun 2015 itu ditanda tangani oleh Ketua Umum YPG H Otong Husni Taufiq SIP MSi. Padahal, menurut sumber, Otong saat itu belum jadi Ketua YPG.

“Pada tahun 2015 itu, Unigal mendapat bantuan dana hibah dari gubernur sebesar Rp 4,3 miliar. Dana tersebut diperuntukan pembangunan gedung dekanat Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Pembuatan Bangunan Pintu Gerbang. Pengerjaannya oleh sebuah perusahaan disinyalir milik H Otong sendiri. Jadi sebenarnya biaya semuanya tidak sebesar itu. Sebagai contoh pintu gerbang, menurut kontraktor lainnya dengan fisik seperti itu biaya sampai Rp 782 juta itu sangat mahal. Sehingga diduga ada mark upnya,” ungkap sumber yang minta namanya dilindungi itu, ketika ditemui di sebuah restoran di kawasan alun-alun Ciamis.

“Untuk pembangunan sarana dan prasarana di kampus Unigal, saya rasa perlu diaudit. Diharapkan pihak Polda Jabar atau Kejaksaan melakukan pemeriksaan untuk semua bantuan hibah gubernur yang dikucurkan ke Unigal. Pihak provinsi yang melakukan monitoring dan evaluasi juga patut dipertanyakan. Secara kesat mata dapat dilihat seperti biaya pembangunan gerbang yang mencapai hampir Rp 800 juta. Padahal kontraktor lainnya sanggup bikin gerbang seperti itu paling mahal Rp 200 juta, artinya dimark up 400%. Sangat fantastis,” ungkap sumber.

Sumber lainnya mengungkapkan, untuk volume pekerjaan seperti itu menghabiskan 2.000 zak semen, itu tidak masuk akal. “Saya sudah hitung bersama konsultan, wajarnya hanya 750 sak. Juga harga lantai heible yang sampai Rp 3,3 juta/m3 itu mahal sekali. Lantai heible dengan harga Rp 2 juta saja udah paling mahal untuk harga saat itu (tahun 2015). Belum lagi harga cat tembok dulux bila kita cari harga di internet jelas sekali di mark up.

Belum lagi harga gedung dekanat Fakultas Ekonomi yang satu ruangan berlantai dua dibandingkan harga dua gedung dekanat Fakultas Pertanian dan Teknik yang luas ruangnya masing-masing sama, seharusnya dua kali harga gedung dekanat Fakultas Ekonomi. Kenyataannya dalam laporan pertanggungjawab keuangan cuma selisih Rp 100 juta, lebih mahal dari gedung dekanat Fakultas Ekonomi.

Seharusnya harganya 2 kali harga gedung dekanat Fakultas Ekonomi. Semuanya bisa diperiksa penyidik dari LPJ yang disampaikan kepada Disdik Jabar. Ada nota pembelian material bahan bangunan dari beberapa toko bangunan ditulis dengan tulisan yang identik atau sama. Ini sangat mencurigakan. Bisa saja ditulis oleh orang yang sama,” papar sumber.

Sumber menambahkan, Dinas Pendidikan Jabar belum lama ini pernah mengatakan bahwa Polda Jabar telah meminta beberapa dokumen bantuan dana hibah Gubernur Jabar untuk Universitas Pajajaran, Universitas Pendidikan Bandung, dan Universitas Islam Negeri Sunan Gunungjati.

Masih menurut sumber, anehnya pihak Polda Jabar tidak meminta dokumen dana hibah untuk Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis. “Bila cara kerja aparat penegak hukum seperti itu, patut dicurigai karena ini menyangkut dana ratusan miliar rupiah, tiap tahun lagi. Apalagi bila dikorupsi atau dananya diselewengkan untuk keperluan pribadi atau biaya politik yang terjadi setiap tahun,” sebutnya.

Untuk itu, sumber menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu turun tangan untuk mensupervisi Polda Jabar. “Biasanya lembaga-lembaga penerima bantuan, baik untuk pendidikan atau organisasi kemasyarakatan hanya dijadikan wadah penampung untuk mencuci uang atau money laundry. Mereka bisa dijerat TPPU”, tandasnya.

Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas, Dinas Pendidikaan Jawa Barat Yesa Sarwedi sebagai leading sector bantuan gubernur untuk perguruan tinggi mengatakan, pihak Disdik Jabar hanya memberi dana hibah saja dan tidak melakukan monitoring.

“Kita tidak melakukan monitoring evaluasi seperti proyek-proyek fisik milik pemprov di bidang pendidikan selama ini. Seperti pembangunan Ruang Kelas Baru di SMA/SMK. Waktu itu pernah bermasalah karena dana hibah dari provinsi tidak masuk ke rekening Yayasan Pendidikan Galuh tapi masuk ke rekening pribadi Ketua Yayasannya. Kita minta untuk diperbaiki dengan cara transfer ke rekening resmi yayasan,” ungkap Yesa ketika ditemui di ruang kerjanya, saat itu.

Pejabat Sekda Jabar saat itu, Daud Ahmad kepada Jaya Pos mengatakan bahwa sebenarnya Peraturan Gubernur untuk monitoring ada tapi karena jumlah bantuan dana hibah gubernur itu banyak sekali aparat tidak cukup untuk melakukan monitoring. “Mungkin ke depan kita pikirkan dan minta Polda Jabar bekerjasama dengan kita, karena personilnya sampai ke pelosok ada. Kalau toh kita monitor tidak cukup waktu setahun untuk mengcover semua penerima dana hibah,” kata Daud.

STIMIK dapat 7 M

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Mardira Bandung juga salah satu Perguruan Tinggi swasta yang mendapatkan kucuran dana bantuan hibah Gubernur Jabar tahun 2019.

Yomanius Untung dari STIMIK Mardira kepada Jaya Pos membenarkan lembaga pendidikan miliknya itu menerima bantuan dana hibah Gubernur Jabar. “Tahun 2019 kita mendapatkan Rp 7 miliaran. Kita pergunakan untuk pembangunan kampus di Majalengka. Tahun 2016 kita juga mendapatkan dana hibah gubernur (saya lupa nilainya). Pembangunan kampus di Majalengka sedang berlangsung dan belum rampung,” ujar mantan Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jabar itu, di kantor Soksi Jabar Jl Matraman, Bandung (20/2).

Dikatakannya, untuk bantuan dana hibah gubernur tahun 2019 rata-rata belum selesai khusus untuk pekerjaan konstruksi. “Cairnya ada yang September atau Oktober sehingga tidak bisa dipaksakan membuat LPJ di akhir tahun. Bila ada bikin LPJ di akhir tahun berarti ada something wrong. Bayangin membangun ruang kelas mulai bulan Nopember. Sebulan bikin laporan, kan jadi masalah. Karena ini bukan proyek pemerintah yang ada batas waktu pengerjaannya dan tidak boleh lewat tahun, jadi pelaporannya setelah pekerjaan pembangunannya selesai. Tidak masalah melewati tahun, hingga tahun berikutnya,” paparnya.

Kepada Jaya Pos, Yomanius Untung mengaku tidak keberatan bila lembaga pendidikan miliknya juga yang termasuk akan diperiksa Polda Jabar. “Pasti semua penerima datanya sudah ada di Polda Jabar. Saya tidak keberatan bila diperiksa. Mengapa kita membangun kampus di Majalengka karena harga tanah masih murah dan saya sebagai putra daerah ingin memajukan Majalengka yang APK (Angka Partisipasi Kasar) masyarakat di bidang pendidikan termasuk rendah karena biaya tidak terjangkau,” pungkas­nya.@lf


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (73790)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (61092)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52840)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (20981)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16424)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15693)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15323)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (15018)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14889)Sanksi Tegas Menanti PNS yang Nambah Libur (11491)
Bedah JayaposKasus Suap, JPU Ketapang Tuntut Mantan Politikus PDI-P 1,5 Tahun PenjaraKetapang, Jaya Pos Perjalanan kasus suap dan gratifikasi yang menyeret mantan Ketua DPRD Ketapang, ...


KPU Pandeglang DidemoDinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Ciptakarya dan Penataan Ruang Kota Surabaya DipolisikanTambang Mas Liar Menjamur Lagi Di BengkayangKejati Kalteng Diminta Usut Dugaan Korupsi Proyek Penggantian Jembatan di KapuasSoal Hibah Gubernur 7 M Untung Bisa Dijerat TPPUKetua Kelompok Budi Karya Leniyanti Diduga Palsukan Data AnggotaBuntut Dugaan Penyelewengan Anggaran Pada Humas Mojokerto, Semakin Terkuak Dengan Adanya Jumpa Pers
Laporan KhususDesa Klambir Lima Kebon Adakan Pemilihan BPDHamparan Perak, Jaya Pos Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Deli Serdang mengadakan pemilihan ...


BumNag Sumpur Kudus Maju Dengan Segudang PrestasiDPRD Sampaikan Laporan Pansus Atas LKPJ Bupati Muba TA 2019Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor Dengan PancakarsaFachrori Launching Calendar of Event Upaya Promosikan Wisata JambiDPRD Muba Serahkan Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati TA 2019Menpan RB Tjahjo Kumolo: MPP Pekanbaru Terbaik di IndonesiaSahirah Dzakyyah Memilih Ponpes Darul Ulum Untuk Pendidikannya