Kamis, 07 November 2019 - 06:26:08 WIB
Walikota Bersama Pimpinan DPRD Hadiri Rapat Dengar Pendapat BAP DPD Republik IndonesiaKategori: Jawa Timur - Dibaca: 144 kali

Baca Juga:Proyek Parkir RSUD Sidoarjo Sarat Permainan , Pemenang Proyek Ancam Pukul WartawanSudah 3 Kali Kajari Dumai Berganti, Proses Hukum Dugaan Pidana Korupsi DipertanyakanKorupsi Anggaran Pansus DPRD Kota Bandung, Ebet Hidayat Diancam 20 Tahun PenjaraTerdakwa Hasan Saputra Diminta Segera Ditahan

Mojokerto, Jaya Pos

Polemik terkait penyelesaian tanah eigendom verponding yang ada di Kota Mojokerto terus diupayakan status kepemilikannya oleh pemerintah Kota Mojokerto. Salah satunya status tanah di Kelurahan Miji yang saat ini masih menjadi permasalahan dengan pihak PT KAI. Untuk itu, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari memberikan pendampingan penuh dan dukungannya pada rapat de­ngar pendapat dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI).

Sengketa tanah di Kelurahan Miji dengan pihak PT KAI telah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Dimana pihak PT KAI mengklaim status tanah di Kelurahan Mini tepat di Miji Baru I Gang I sebagai lahan milik PT KAI. Namun dari dokumen yang dimiliki pemerintah daerah, lahan tersebut merupakan tanah bekas pabrik tetes milik perusahaan swasta Belanda-Ing­gris bernama United Molase Compagny (UMC) yang terletak di sisi selatan rel kereta api Stasiun Mojokerto.

“Dulu tanah tersebut ditata (dibersihkan dan diratakan) oleh Pemerintah Kotamadya Mojokerto pada tahun 1965 dan akan digunakan untuk pembangunan Kotamadya Mojokerto. Namun, sekitar tahun 1967 Camat Kota Mojokerto mengajukan permohonan kepada pemerintah kotamadya untuk memberikan kuasa kepada kepala desa agar lahan tersebut bisa diurus oleh warga,” jelas Ning Ita sapaan akrabnya.

Seiring waktu berjalan, lahan tersebut kemudian menjadi sengketa deng pihak PT KAI. Untuk itu, pemerintah kota terus berupaya mengajukan permohonan hak atas tanah negara atas status tanah di Kelurahan Miji. “Kami memiliki bukti-bukti pendukung, seperti kwitansi pembelian tanah dan girik Desa Miji, IMB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto tanggal 30 September 1974, bukti pembayaran Pajak Pendapatan Daerah dan masih banyak lainnya,” urai Ning Ita.

Dengan didampingi tiga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP), Kepala Badan Pembangunan Perencanaan Kota (Bappeko), Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan (PMPP) BPN Jatim, Lurah Miji dan perwakilan warga Miji, Ning Ita berharap permasalahan tanah di Kelurahan Miji dapat menemukan solusi.

“Alhamdulillah, hasil dari rapat dengar pendapat ini tadi BAP DPD RI berkomitmen membantu menyelesaikan masalah tanah Miji dengan PT KAI dan akan mengagendakan rapat dengar pendapat bersama Kementerian BUMN, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan, Kanwil BPN Jatim dan PT KAI. Kami pemerintah daerah akan terus memperjuangkan hak warga yang selama ini telah tinggal di sana sejak bertahun-tahun,” tegasnya.(Ad)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (66562)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (60956)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52720)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (18428)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16287)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15549)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15265)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (14956)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14718)Diduga Mabuk, Tarian Gemulai Siswi SMAN 1 Mojosari Mojokerto Viral (10935)
Bedah JayaposKejati Babel Usut Dugaan Penyimpangan Pembelian Biji TimahBangka Belitung, Jaya Pos Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang ...


Proyek Jl Pelang-Batu Tajam Ketapang Rp 56,4 M Terindikasi Gagal MutuKejari Kabupaten Bandung Setor Uang Pengganti Perkara Tipikor ke Kas NegaraDiduga Lakukan Pungli, Kepala Desa Dan Panitia PTSL Dilaporkan Ke Kejari PandeglangDiduga Belum Kantongi IMB, Pembangunan Tower Pemancar Dari Ratelindo Berjalan MulusPetugas Tahanan Kejari Kabupaten Bandung Amankan Pembesuk Bawa SabuDaud Pasaribu SH, : Fakta Persidangan, Objek Perkara Merupakan Harta Warisan Ibu Sinap Untuk PoniyemDewan Kunjungi Proyek 2.2 Milyar, Pelaksana Tuding Bekas PPK Persulit Mereka
Laporan KhususKerajinan Ijuk Panumbangan Tembus Pasar Tanah AirCiamis, Jaya Pos Kualitas produk sapu ijuk dari Desa Tanjungmulya Kecamatan Panumbangan sudah tak diragukan ...


Kesakralan Gunung Pusuk Buhit Perlu DipertahankanDPRD Muba Tanggapi Audiensi Baznas MubaSiap Tanggap Bencana, Kodim 0711 Pemalang Menamam Rumput VertiverPemkab Gumas Gelar Forum Konsultasi Publik Penyempurnaan Rancangan RKPD 2021Kabid Humas Polda Sulsel Silaturrahmi Dengan Wartawan MarosEbid Diana Putra: Kita Akan Wujudkan Masyarakat SejahteraPemkab Sukabumi Kembali Pertahankan Opini WTP