Sabtu, 27 Oktober 2012 - 07:29:11 WIB
Sudah 3 Kali Kajari Dumai Berganti, Proses Hukum Dugaan Pidana Korupsi DipertanyakanKategori: Riau - Dibaca: 397 kali

Baca Juga:Korupsi Anggaran Pansus DPRD Kota Bandung, Ebet Hidayat Diancam 20 Tahun PenjaraTerdakwa Hasan Saputra Diminta Segera DitahanNur Mahmudi Terobsesi Nyapres 2014Kadindik Kab. Tangerang ‘Restui" Pungli di SMPN 1 Kelapa Dua

Kota Dumai, Jaya Pos

Kasus dugaan pidana korupsi yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Dumai sejak 4 tahun silam, hingga saat ini masih menimbulkan pertanyaan bagi publik. Apalagi telah 3 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan 2 Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) bergantian tugas di Kejari Dumai, namun informasi kasus itu belum sampai pada tahap penuntutan di pengadilan. Padahal dari statemen pihak Kejari Dumai, beberapa kasus dugaan korupsi itu statusnya sudah dalam tahap penyidikan.

Adapun kasus itu, antara lain dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pangkalan kenavigasian-Kantor Distrik Navigasi Kelas I Dumai tahun 2007 lalu serta dugaan tindak pidana korupsi/penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pencadangan kawasan industri di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai pada Sekretariat Daerah Dumai Tahun Anggaran 2009 silam.

Saat Jaya Pos mencoba konfirmasi langsung baik kepada Kajari ataupun melalui Kasi Pidsus, namun terkendala disebabkan mekanisme yang diberlakukan. “Instruksi Kajari, kalau mau konfirmasi tentang hal tersebut harus membawa surat tugas dari redaksi. Jika tidak ada (surat tugas-Red), tidak dilayani, sebab itu adalah mekanisme yang diterapkan oleh Kajari baru,” ujar Staf di ruangan Seksi Intel itu.

Lambannya kerja pihak Kejari Dumai, disikapi dengan kritis oleh aktivis dari Lembaga Masyarakat Laksanakan Amanat Menurut Undang Undang (Laksamana Muda), Zainal Arifin dan Putra Irhas Samudra. Menurut mereka, siapapun yang terindikasi terlibat kasus korupsi mesti ditindak  sesuai dengan konstitusi. Cita-cita reformasi harus direalisasi, dan penegakan hukum tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

“Kasus korupsi mesti segera dituntaskan dengan baik oleh Kejari Dumai, jangan biarkan larut sampai bertahun-tahun. Apalagi jika pada kasus itu sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka, segera tindak secara profesional sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Masyarakat siap mendukung kejaksaan guna supremasi hukum,” Kritik Zainal, yang diamini oleh Putra.

Jangan hanya ketentuan untuk memasuki kantor Kejari Dumai yang ditertibkan oleh Kajari yang baru bertugas, respon Zainal terkait mekanisme memasuki Kejari. “Yang sangat penting adalah membina dan menertibkan mentalitas para bawahannya untuk komitmen dalam rangka penegakan hukum,” tambahnya.    

Sesuai data yang bernah diterima Jaya Pos dari Kejari Dumai, kasus dugaan korupsi pembangunan Pangkalan Kenavigasian sudah memasuki tahap akhir dan segera diserahkan ke Pengadilan Tipikor di Pekanbaru untuk disidangkan. Penyidik telah menyelamatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,2 miliar dari sebanyak 3 tersangka.  

Sedangkan dugaan korupsi penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pencadangan kawasan industri di Kelurahan Pelintung TA 2009 silam, pihak Kejari baru sepakat memanggil saksi-Saksi. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka meskipun nilai kerugian negara kemungkinan akan bertambah dari angka Rp 719,559 juta.

Sementara kasus lain yang sebelumnya dilakukan penyidikan oleh pihak Kepolisian Resort (Polres) Dumai, yaitu pidana korupsi uang Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dengan tersangka Alamsyah SH dan pidana korupsi uang SWDKLLJ dengan tersangka Yandri SE telah dikembalikan kepada pihak Polres Dumai untuk dilengkapi kembali.  Rön Hs/BN


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (73855)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (61093)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52841)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (20986)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16427)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15695)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15323)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (15018)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14895)Sanksi Tegas Menanti PNS yang Nambah Libur (11502)
Bedah JayaposKasus Suap, JPU Ketapang Tuntut Mantan Politikus PDI-P 1,5 Tahun PenjaraKetapang, Jaya Pos Perjalanan kasus suap dan gratifikasi yang menyeret mantan Ketua DPRD Ketapang, ...


KPU Pandeglang DidemoDinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Ciptakarya dan Penataan Ruang Kota Surabaya DipolisikanTambang Mas Liar Menjamur Lagi Di BengkayangKejati Kalteng Diminta Usut Dugaan Korupsi Proyek Penggantian Jembatan di KapuasSoal Hibah Gubernur 7 M Untung Bisa Dijerat TPPUKetua Kelompok Budi Karya Leniyanti Diduga Palsukan Data AnggotaBuntut Dugaan Penyelewengan Anggaran Pada Humas Mojokerto, Semakin Terkuak Dengan Adanya Jumpa Pers
Laporan KhususDesa Klambir Lima Kebon Adakan Pemilihan BPDHamparan Perak, Jaya Pos Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Deli Serdang mengadakan pemilihan ...


BumNag Sumpur Kudus Maju Dengan Segudang PrestasiDPRD Sampaikan Laporan Pansus Atas LKPJ Bupati Muba TA 2019Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor Dengan PancakarsaFachrori Launching Calendar of Event Upaya Promosikan Wisata JambiDPRD Muba Serahkan Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati TA 2019Menpan RB Tjahjo Kumolo: MPP Pekanbaru Terbaik di IndonesiaSahirah Dzakyyah Memilih Ponpes Darul Ulum Untuk Pendidikannya