Jumat, 23 Agustus 2019 - 06:10:58 WIB
Maladministrasi Pelayanan Mutasi Kendaraan di Samsat Kota Bekasi Semakin ParahKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 35 kali

Baca Juga:Kasus 303 Dilimpahkan ke Pengadilan, Diduga Kajari Simalungun Terlibat Terima SuapKabid Perizinan Tertentu Sidoarjo Diduga “Peras” Pengusaha Rp 100 JutaPembangunan Lanjutan RSU Daya Makassar Menuai Sorotan, Aparat Hukum Diminta Segera BertindakPSB Marak Jual-Beli Bangku ?

Bekasi, Jaya Pos

Pelayanan mutasi kendaraan di Samsat Kota Bekasi sarat dengan maladministrasi, dimana petugas melalukan kesewenangan untuk mencapai tujuan sendiri dengan jabatannya sebagai pelayan dan pemimpin loket, yaitu pada layanan mutasi ada pungutan liar (pungli) dengan dalih kekurangan berkas dan persyaratan pemilik kendaraan yang sedang melalukan pencabutan kendaraan, baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat, sama saja, tetap dilakukan tambahan biaya dan tidak mengacu pada PP No 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pantauan Jaya Pos di lapangan pada 29 Juli 2019 lalu, loket yang terletak di lantai 2 Samsat Kota Bekasi memang berbeda sendiri dibanding dengan pelayanan di lantai 1. Indikasi ini membuat ada cela terjadinya maladministrasi. Padahal, seharusnya semua layanan di lantai 1, karena gedungnya memang begitu luas.

Sementara, para pemohon mutasi kendaraan melalukan pendaftaran ke petugas loket, dimana saat pendaftaran itulah, maladministrasi terjadi sehingga biaya pungli diluar PP No 60 Tahun 2016 (PNBP) diminta bersama dengan PNBP. Seharusnya pihak samsat membuat bank resmi untuk penerimaan PNBP, karena itu setoran ke kas negara, bukan langsung petugas loket yang menerimanya.

Jelas dalam hal ini, kewenangan pihak bank yang ditunjuk perannya diambil alih oleh petugas loket. Akibatnya, biaya menjadi membengkak, dari biaya asli kendaraan bermotor roda dua Rp 150 ribu dan roda empat Rp 250 ribu, karena biaya digabung dengan setoran PNBP.

Seorang pengurus berinisial G mengungkapkan, harus membayar biaya mutasi kendaraan roda empat miliknya sebesar Rp 500 ribu, padahal biaya sebenarnya Rp 250 ribu. “Biaya mutasi disini, untuk pemilik yang tidak datang dikenakan Rp 500 ribu sudah ikut PNBP dan administrasi mutasi,” ujar G, inisial.

Perlu diketahui, sebelumnya Tim Ombudsman RI sudah menemukan adanya maladministrasi mutasi kendaraan di Samsat Kota Bekasi (web site Ombudsman RI), dimana keterkaitan antara petugas untuk mempersulit dan membuat biaya administrasi yang membengkak, tapi sampai saat ini petugas loket mutasi tetap tidak melalukan perubahan, maladministrasi pelayanan untuk mutasi kendaraan bermotor masih berlanjut.

Saat dikonfirmasi pihak samsat tidak ada yang bersedia untuk memberikan penjelasan terkait hal ini. Alasanya, meski dimuat di media, itu tidak berpengaruh. “Biar saja ditulis, entar capek sendiri,” ujar salah satu petugas loket. Tentu sikap ini suatu tindakan yang tidak mencerminkan Promoter sebagaimana dicanangkan Kapolri. (Gunawan)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59697)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (52368)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51549)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15039)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14304)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14131)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13849)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13356)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (12385)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9325)
Bedah JayaposKasus Tanah Kas Desa RancaudikSubang, Jaya Pos Sejak berlakunya regulasi Otonomi Desa, selain melahirkan hikmah juga mengundang masalah. ...


Terkait Izin Tambang Pasir Laut Galesong, Diduga Antara Pengusaha dan Oknum di Dinas ESDM Ada KonspiBobroknya Pengerjaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya, Hitungan Bulan Sudah RetakPenangkapan Kasus Narkoba Oleh Polres Pangkep Diduga Tidak Prosedural Dan RekayasaPembangunan Wisma Haji Lanjutan DipertanyakanPembangunan Gedung Produksi Kabupaten Dharmasraya Diduga Tidak Sesuai RABDenpom Pekanbaru Menertibkan Perjudian di TapungKades Sinamanenek Diduga Merugikan Warganya
Laporan KhususKetua PWI OKU Tutup Acara Penyuluhan Bahasa Indonesia dan Melantik PWI PeduliBaturaja, Jaya Pos Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Purwadi SP ...


Polsek Jatisari Adakan Sosialisasi Di PKBM Tunas Baru DPRD Muba Setujui Perubahan R-APBD TA 2019DPRD Minta Pemkab Muba Fokus Tingkatkan PADEka Kartika Lantik Anggota DPRD Provinsi Kepri45 Anggota DPRD Muba Periode 2019-2024 Resmi Dilantik50 Anggota DPRD Subang Periode 2019-2024 DilantikSrikandi Baru Terpilih dan Dilantik dari Dapil II