Rabu, 21 Agustus 2019 - 06:05:59 WIB
Pengelolaan DAK 64 Miliar, Disdik Ketapang Diduga Berkubang di Pusaran KKNKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 39 kali

Baca Juga:Pembangunan Lanjutan RSU Daya Makassar Menuai Sorotan, Aparat Hukum Diminta Segera BertindakPSB Marak Jual-Beli Bangku ?Semua Anggota DPR Ikut Main ProyekMenanti Lepasnya Topeng Kadiskominfo Anambas, Lagi-lagi, Borok Lama KS Terkuak

Ketapang, Jaya Pos

Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019 di Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp. 64 miliar diduga keras telah melanggar Petunjuk Teknis (Juknis) Permendikbud No. 1 Taahun 2019 dan berpotensi terjadinya unsur Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada Disdik Kabupaten Ketapang. Demikian dikatakan Drs. Hikmat Siregar selaku Sekjend LSM Gasak Kab. Ketapang.

Dikatakannya, jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan Se-Kalimantan Barat paling besar adalah di Kabupaten Ketapang yakni senilai Rp. 64 Miliar. Adapun rincian DAK tersebut terdiri dari TK/PAUD Rp. 3 miliar, SD Rp. 31 miliar dan SMP Rp. 30 miliar.

“Hasil investigasi kami di lapangan bahwa penyaluran DAK di Disdik Ketapang tahun 2019 diduga kuat telah melanggar Juknis Permendikbud No 1 Tahun 2019. Pelaksanaan yang seharusnya Swakelola oleh Panitia Pembangunan dan Satuan Pendidikan (P2S), namun yang terjadi adalah penyalahgunaan wewenang oleh pihak pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, yang telah mengarahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga/rekanan binaan. Untuk itu kami selaku sosial control akan mengawal proyek-proyek DAK tersebut,” pungkas Drs. Hikmat Siregar kepada jaya pos, Selasa (13/08).

Presiden RI Joko Widodo dalam beberapa pidatonya selalu menekankan dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah agar ditingkatkan pengawasannya sehingga dapat mengurangi kebocoran-kebocoran anggaran.

“Kami akan membantu aparat hukum untuk mengumpulkan data-data jika ada penyimpangan dan penyelewengan dana pemerintah. Dana ini bersumber dari hasil pajak rakyat untuk kemakmuran rakyat, tidak tertutup kemungkinan pihak ketiga/rekanan memberikan fee untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, sehingga sangat memungkinkan terjadi kebocoran-kebocoran dan akhirnya berdampak ke kualitas pelerjaan,” tambahnya melalui keterangan persnya.

Sementara, Drs. Heronimus Jahilin, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang saat dikonfirmasi (13/08) via WhatsApp terkait permasalahan dimaksud, belum memberikan ke­terangan. (Tim)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59697)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (52368)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51549)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15039)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14304)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14131)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13849)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13356)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (12385)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9325)
Bedah JayaposKasus Tanah Kas Desa RancaudikSubang, Jaya Pos Sejak berlakunya regulasi Otonomi Desa, selain melahirkan hikmah juga mengundang masalah. ...


Terkait Izin Tambang Pasir Laut Galesong, Diduga Antara Pengusaha dan Oknum di Dinas ESDM Ada KonspiBobroknya Pengerjaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya, Hitungan Bulan Sudah RetakPenangkapan Kasus Narkoba Oleh Polres Pangkep Diduga Tidak Prosedural Dan RekayasaPembangunan Wisma Haji Lanjutan DipertanyakanPembangunan Gedung Produksi Kabupaten Dharmasraya Diduga Tidak Sesuai RABDenpom Pekanbaru Menertibkan Perjudian di TapungKades Sinamanenek Diduga Merugikan Warganya
Laporan KhususKetua PWI OKU Tutup Acara Penyuluhan Bahasa Indonesia dan Melantik PWI PeduliBaturaja, Jaya Pos Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Purwadi SP ...


Polsek Jatisari Adakan Sosialisasi Di PKBM Tunas Baru DPRD Muba Setujui Perubahan R-APBD TA 2019DPRD Minta Pemkab Muba Fokus Tingkatkan PADEka Kartika Lantik Anggota DPRD Provinsi Kepri45 Anggota DPRD Muba Periode 2019-2024 Resmi Dilantik50 Anggota DPRD Subang Periode 2019-2024 DilantikSrikandi Baru Terpilih dan Dilantik dari Dapil II