Sabtu, 20 Oktober 2012 - 07:23:22 WIB
Semua Anggota DPR Ikut Main ProyekKategori: Jakarta - Dibaca: 291 kali

Baca Juga:Menanti Lepasnya Topeng Kadiskominfo Anambas, Lagi-lagi, Borok Lama KS TerkuakJamkesda dan Jampersal di Inhu Tak Jelas, Kepala Dinas Kebakaran JenggotPolsek Cengkareng Diduga Paksakan Kasus ke Ranah HukumEskavator Senilai Rp 1,3 Miliar Milik Dinas PU Ketapang Terkubur

Anggota Komisi X DPR RI hampir menitipkan proyek di Kemendikbud

Jakarta, Jaya Pos

Banyak pejabat di eksekutif yang diperalat oleh oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi tempat penitipan proyek. Akan tetapi banyak dari mereka yang tidak berani mengungkapkan fakta itu. Namun tidak demikian dengan Haris Iskandar. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sesditjen Dikti Kemendikbud) itu dengan berani mengungkapkan bahwa praktik titip proyek dilakukan hampir semua anggota Komisi X DPR yang membidangi pendidikan dan olahraga. Titip-menitip proyek ini bahkan diakui Haris sebagai hal yang lumrah.

Bola panas itu diungkapkan Haris Iskandar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta , Kamis (18/10). Dia diperiksa sebagai saksi untuk Angelina Sondakh, terdakwa kasus dugaan penerimaan suap penganggaran proyek di Kemendiknas serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Ia mengatakan, para oknum anggota DPR itu menitipkan proyek universitas kepada pihak pemerintah dalam hal ini Kemendikbud, termasuk kepada dirinya selaku pejabat. "Yang bilang (nitip) banyak, titip ini, titip itu, tapi semuanya diusulkan," ungkap Haris.

Kepada majelis hakim, Haris mengungkapkan bahwa Angelina Sondakh yang biasa disapa Angie pernah menitipkan proyek kepadanya dalam pertemuan makan siang di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta. "Ya dia (Angelina) titip, tolong diperhatikan," kata Haris.

Apa saja proyek yang dititipkan Angie dan di universitas mana? Haris mengaku lupa. Hakim menanyakan apakah Angie aktif membicarakan proyek universitas yang dititipkannya kepada Haris. Menjawab pertanyaan ini, Haris mengatakan, Angie tidak terlalu aktif. Ia menilai menitip proyek itu merupakan hal yang lumrah dilakukan anggota DPR. "Hampir semuanya (nitip) pak," ujarnya.

Kejanggalan 16 proposal

Dalam sidang itu, Haris juga mengungkapkan kejanggalan dalam proses pengajuan proposal proyek sarana dan prasarana perguruan tinggi. Menurutnya, proposal dari 16 universitas tiba-tiba sudah ada di tangan anggota DPR dan dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara pemerintah dan Komisi X DPR. Padahal, setiap universitas seharusnya mengajukan proposal melalui Dikti, bukan kepada anggota DPR. "Pada saat RDP, ada anggota DPR yang sudah memegang proposalnya sementara saya saja belum," kata Haris.

Menurut Haris, ada sekitar 16 proposal tambahan yang dibawa anggota dewan dan muncul dalam RDP. Nilai anggaran yang diajukan melalui proposal tersebut masing-masing minimal Rp 20 miliar. Dikatakannya, proposal yang tidak diketahui Dikti tersebut diberikan langsung oleh pihak universitas kepada anggota dewan. "Proposal-proposal tambahan yang muncul, tapi kita tidak punya, itu kategori empat, yang tidak kita usulkan dan dalam dinamika RDP muncul," ungkapnya.

Atas munculnya proposal-proposal tambahan ini, Haris selaku perwakilan pemerintah mengaku tidak bisa menolak untuk tidak membahasnya. Haris merasa mungkin saja proposal tersebut sebenarnya juga sudah dikirimkan pihak universitas ke Dikti, namun belum sampai.

Saat ditanya anggota majelis hakim apakah proposal usulan proyek tersebut boleh diajukan melalui anggota DPR, Haris menjawab hal itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Sesuai dengan peraturan perundangan, menurut Haris, DPR memiliki kewenangan membahas, tetapi tidak dapat mengajukan proposal dari universitas tersebut tanpa sepengetahuan Dikti.

Meskipun demikian, Haris mengaku saat itu pihaknya menerima saja 16 proposal tambahan tersebut karena mengira kalau pihak universitas belum mengerti akan prosedur pengajuan anggaran program sarana dan prasarana pendidikan tinggi. Pasalnya, menurut Haris, program peningkatan sarana dan prasarana universitas tersebut merupakan program baru.

Dia mengatakan, salah satu proposal yang diterima adalah pengajuan dari Universitas Cendana di Nusa Tenggara Timur. Setelah dibahas dalam RDP, nilai anggaran untuk universitas tersebut bertambah dari semula Rp 15 miliar menjadi Rp 50 miliar, lalu bertambah lagi menjadi Rp 70 miliar.

Dalam kasus ini, Angelina didakwa menerima pemberian atau janji berupa uang senilai total Rp 12 miliar dan 2.350.000 dollar AS (Rp 21 miliar) dari Grup Permai. Pemberian uang tersebut, menurut jaksa, diketahui Angelina sebagai commitment fee atau imbalan karena dia telah setuju mengupayakan agar anggaran proyek pada perguruan tinggi dan program pengadaan sarana dan prasarana olahraga dapat disesuaikan dengan permintaan Grup Permai.

Dalam kasus ini, Angelina Sondakh didakwa menerima pemberian atau janji berupa uang senilai total Rp 12 miliardan 2.350.000 dollar AS (Rp 21 miliar) dari Grup Permai. Pemberian uang tersebut, menurut jaksa, diketahui Angelina sebagai commitment fee atau imbalan karena dia telah setuju mengupayakan agar anggaran proyek pada perguruan tinggi serta program pengadaan sarana dan prasarana olahraga dapat disesuaikan dengan permintaan Grup Permai. JP-1


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (60015)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (54856)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51857)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15359)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14624)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14439)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (14132)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13697)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (13693)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9645)
Bedah JayaposPAD Dishub Bukittinggi Diduga Terjadi Kebocoran, Oknum ASN Tidak Beretika Perlu PembinaanBukittinggi, Jaya Pos Tingkat kebocoran sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi perparkiran di ...


Kasektor Citata Kramat Jati Diduga Lindungi Bangunan BermasalahProyek Jalan PUPR Lahat AmburadulPT DWK Diduga Produksi CPO Dioplos MikoTiang Oktagonal Segi 8 Bengkok, Dishub Surabaya Lakukan PembiaranKegiatan Pamsimas di Kabupaten Sidoarjo Diduga Mark UpPembangunan Gerai Pusat Oleh-Oleh Diduga Gunakan Bangunan LamaPendataan Dinas Sosial Bukittinggi Diduga Pilih Kasih Pada Warga Miskin
Laporan KhususPemkab Gumas Raih Penghargaan Dari Menkumham RIKuala Kurun, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Bagian ...


Menjelang Hari Jadi Kabupaten Indramayu Lantik WabupWalikota Padang Panjang Kembali Terima Penghargaan Pembina ProklimPemkab Bantaeng Raih Penghargaan STBM Award Tingkat NasionalJumaga Nadeak Kembali Dilantik Pimpin DPRD KepriPimpinan Tiga Daerah ke Bantaeng Ikuti Monev Bersama KPKHari Kesaktian Pancasila Pemkot Manado Gelar Upacara Bendera45 Anggota DPRD Labuhanbatu Periode 2019 - 2014 Dilantik