Kamis, 15 Agustus 2019 - 07:06:38 WIB
Kasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka BaruKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 53 kali

Baca Juga:Polsek Cengkareng Diduga Paksakan Kasus ke Ranah HukumEskavator Senilai Rp 1,3 Miliar Milik Dinas PU Ketapang TerkuburPuluhan Miliar Dana Tunjanan Sertifikasi Ratusan Guru Diduga DiselewengkanHUT HARIAN JAYA POS KE-V

Karawang, Jaya Pos

Pembangunan sebuah kawasan hunian harus harus mengantongi beberapa izin, diantaranya prinsip lokasi termasuk Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pemanfaatan penggunaan tanah hingga Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Biasanya setiap daerah memiliki ketentuan khusus terkait kriteria bangunan, misalnya ketentuan tinggi bangunan dan standar keamanan untuk mencegah kebakaran.

Dalam beberapa kasus, Pemerintah Daerah bahkan belum mengatur ketentuan teknis tertentu untuk membangun suatu proyek properti. Hal ini membuka ruang untuk pemberian diskresi dari kepala daerah maupun instansi terkait. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan para pengusaha properti untuk bermain dengan pejabat Pemda. Hal ini dilakukan agar proses perizinan proyek mereka bias berjalan secepat mungkin, Biasanya modus yang mereka pakai adalah menyuap para pejabat Pemda agar proses perizinan bisa segera dikeluarkan.

Perilaku para pengusaha tersebut bermuara dari rumitnya birokrasi perizinan, karena idealnya, proses perizinan proyek property tak lebih dari tiga bulan. Namun, dalam praktiknya, proses perizinan di Indonesia bias memakan waktu lebih dari tiga bulan bahkan bertahun-tahun. Situasi inilah yang mendorong para pengusaha properti melakukan praktik suap terhadap para pejabat Pemda terkait.

Kasus suap yang dilakukan pengusaha properti untuk memperlancar urusan perizinan proyeknya kembali terjadi, dan kali ini dilakukan oleh pengembang Lippo Group. Seperti diketahui, Lippo Group adalah pengembang yang membangun mega proyek hunian Meikarta bernilai investasi Rp. 278 triliun.

Dari awal proses perizinan, mega proyek ini memang diduga bermasalah dan hal ini terbukti dengan ditangkapnya beberapa pejabat Pemda Kabupaten Bekasi termasuk Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

Kasus ini sendiri terkuak setelah KPK melakukan operasi tangkap di Kabupaten Bekasi pada Oktober 2018 lalu. Sembilan orang tersebut adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, serta dua konsultan Lippo Group yaitu Henry Jasmen, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.  Sebelumnya, KPK juga telah menjerat sembilan orang yang terlibat dalam kasus Meikarta.

Nama-nama lainnya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor. Lalu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata RuangDinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi. Kesembilan orang tersebut telah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Bandung dan telah menerima vonis dengan hukuman yang berbeda-beda.

Dan yang terbaru, KPK telah menetapkan dua tersangka baru dalam kasus suap tersebut yaitu Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa dan mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto.

Iwa diduga menerima suap terkait Rancangan Detail Tata Ruang Bekasi sedangkan Bartholomeus diduga menyuap Bupati Bekasi Neneng HassanahYasin untuk mengurus perizinan proyek Meikarta.

Sekda Jabar diduga terima suap Rp 1 miliar, Iwa diduga meminta uang sebesar Rp 1 miliar kepada PT Lippo Cikarang melalui Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili untuk memuluskan proses RDTR di tingkat provinsi.

Bartholemus diduga menyuap Bupati Bekasi ketika itu, Neneng Hassanah Yasin, dengan uangs senilai total Rp 10,5 miliar untuk mengurus izin pembangunan Meikarta. Uang diberikan pada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin melalui orang kepercayaannya dalam beberapa tahap.

Bartholomeus diduga melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan tertangkapnya tersangka baru, maka tidak menutup kemungkinan bakal muncul tersangka baru lainnya. Hal ini tergantung pada hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan KPK terhadap para tersangka yang telah ditangkap.

Kita tunggu, apakah kasus suap mega proyek Meikarta ini juga akan menyeret pejabat negara lainnya dan kita harapkan agar KPK tetap tajam dalam memberantas para pejabat negara yang terindikasi menerima suap. Jangan sampai ada kecurigaan KPK itu tajam kebawah tapi tumpul keatas.

Kecenderungan kecurigaan ini didasari pada kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara yang digarap oleh KPK. Dalam berbagai kasus mega korupsi, KPK baru bisa menyentuh pejabat ditingkat bawah, tapi belum sampai ke aktor intelektualnya yang justru diduga adalah petinggi negara maupun petinggi partai di negeri ini. (Endang A Mulyana)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59697)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (52368)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51551)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15040)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14305)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14132)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13849)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13356)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (12385)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9325)
Bedah JayaposKasus Tanah Kas Desa RancaudikSubang, Jaya Pos Sejak berlakunya regulasi Otonomi Desa, selain melahirkan hikmah juga mengundang masalah. ...


Terkait Izin Tambang Pasir Laut Galesong, Diduga Antara Pengusaha dan Oknum di Dinas ESDM Ada KonspiBobroknya Pengerjaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya, Hitungan Bulan Sudah RetakPenangkapan Kasus Narkoba Oleh Polres Pangkep Diduga Tidak Prosedural Dan RekayasaPembangunan Wisma Haji Lanjutan DipertanyakanPembangunan Gedung Produksi Kabupaten Dharmasraya Diduga Tidak Sesuai RABDenpom Pekanbaru Menertibkan Perjudian di TapungKades Sinamanenek Diduga Merugikan Warganya
Laporan KhususKetua PWI OKU Tutup Acara Penyuluhan Bahasa Indonesia dan Melantik PWI PeduliBaturaja, Jaya Pos Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Purwadi SP ...


Polsek Jatisari Adakan Sosialisasi Di PKBM Tunas Baru DPRD Muba Setujui Perubahan R-APBD TA 2019DPRD Minta Pemkab Muba Fokus Tingkatkan PADEka Kartika Lantik Anggota DPRD Provinsi Kepri45 Anggota DPRD Muba Periode 2019-2024 Resmi Dilantik50 Anggota DPRD Subang Periode 2019-2024 DilantikSrikandi Baru Terpilih dan Dilantik dari Dapil II