Selasa, 16 Juli 2019 - 07:09:03 WIB
Pemerintah Segera Cairkan DAK Nonfisik Jenis Baru Tahun 2019Kategori: Laporan Khusus - Dibaca: 71 kali

Baca Juga:Pengusaha Bangun Rumah, Bongkar Tembok Pembatas Lapangan BolaWarga Jakpus Gantung Harapan Kepada Gubernur BaruPemberangkatan CJH Sulteng, Penerbangan Reguler Tidak TergangguKades Rimpian Lempar Tanggungjawab

Karawang, Jaya Pos

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik kepada daerah-daerah untuk tahun anggaran 2019. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) rencananya akan menyalurkan dana tersebut untuk tahap pertama pada bulan ini,

Untuk merealisasi hal tersebut Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 48/2019 tentang pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) nonfisik.

Sejalan dengan penerbitan PMK tersebut, Kemkeu juga menyalurkan DAK nonfisik jenis baru pada April 2019. DAK Nonfisik jenis baru tersebut terdiri dari Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya,Dana Pelayanan Kepariwisataan, dan Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS).

Adapun besaran alokasi DAK nonfisik jenis baru tahun 2019 adalah BOP Pendidikan kesetaraan sebesar Rp. 1,55 triliun, BOP Museum dan Taman Budaya sebesar Rp. 129,9 miliar, Pelayanan Kepariwisataan sebesar Rp. 213,1 miliar serta Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah sebesar Rp. 26,9 miliar. Sehingga total DAK nonfisik jenis baru untuk tahun ini mencapai Rp. 1,92 triliun.

Berdasarkan PMK tersebut, penyaluran dana untuk DAK nonfisik jenis baru dilaksanakan dalam dua tahap. Tiap tahapnya pemerintah pusat menyalurkan 50% dari total alokasi sehingga dari total seluruh tahun anggaran 2019. Pada tahap pertama tahun 2019 ini pemerintah akan mengucurkan DAK nonfisik jenis baru sebesar Rp. 959,2 miliar. Hal ini disampaikan oleh Direktur Dana Perimbangan DJPK Kementerian Keuangan (Kemkeu) Putut Hari Satyaka.

“Penyaluran tahap pertama bagi keempat jenis DAK nonfisik yang baru ini direncanakan pada bulan Maret. Sementara untuk penyaluran tahap kedua dijadwalkan paling cepat pada bulan Agustus.” tuturnya beberapa waktu lalu.

Lebih jauh Putut menambahkan bahwa penyaluran DAK nonfisik untuk jenis baru, berbeda dengan penyaluran DAK nonfisik jenis lama. Untuk penyaluran DAK nonfisik jenis baru ini, Pemerintah Pusat tidak membutuhkan laporan penyerapan dana dari Pemerintah Daerah (Pemda) pada tahun sebelumnya, mengingat tahun ini merupakan tahun pertama pelaksanaan bagi keempat DAK nonfisik jenis baru.

“Mengingat tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan bagi keempat jenis DAK nonfisik yang baru tersebut, maka laporan tahun lalu tidak menjadi persyaratan penyaluran,” tandasnya.

Sebaliknya, untuk menerima penyaluran DAK nonfisik jenis lama, Pemda perlu terlebih dahulu menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan penggunaan DAK nonfisik dari tahun sebelumnya sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 112 Tahun 2017. Tanpa pelaporan sesuai batas waktu dan format yang ditentukan, daerah tersebut tidak akan memperoleh penyaluran DAK nonfisik.

Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik lebih diarahkan untuk mengurangi beban masyarakat terhadap akses layanan publik. Untuk perbaikan kualitas kinerja seluruh bidang DAK Nonnisik, maka pengalokasian dan penyaluran dana didasarkan pada kinerja.

Kemdikbud Gandeng KPK Awasi Penggunaan Dana Pendidikan

Dalam nota keuangandan APBN 2019 disebutkan bahwa sebanyak 62,2% atau Rp. 308,4 triliun anggaran fungsi pendidikan disalurkan ke daerah. Anggaran tersebut di transfer ke daerah melalui mekanisme DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) baik fisik maupun nonfisik, BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

Besarnya anggaran dana pendidikan tentunya memerlukan pengawasan ketat dalam hal penggunaanya, karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengawasi penggunaan anggaran pendidikan tersebut.

Agus Rahardjo selaku Ketua KPK mengungkapkan bahwa dengan adanya kerjasama yang efektif antara KPK dan Kemdikbud, diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih baik bagi dunia pendidikan. Kedua belah pihak bahkan sudah sepakat segera membentuk tim teknis untuk mengembangkan sistem monitoring berbasis teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) atau e-monitoring.

“Dengan adanya kerjasama yang baik dengan teman-teman di Kementerian Dalam Negeri dan teman-teman di provinsi serta kabupaten, mudah-mudahan penggunaan dana pendidikan di daerah-daerah akan lebih bisa dikontrol, dan harapan kita memang anggaran pendidikan akan lebih efektif dan efisien,” jelasnya. (Endang AM)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59647)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51496)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (49447)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14979)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14258)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14076)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13807)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13302)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11866)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9275)
Bedah JayaposMaladministrasi Pelayanan Mutasi Kendaraan di Samsat Kota Bekasi Semakin ParahBekasi, Jaya Pos Pelayanan mutasi kendaraan di Samsat Kota Bekasi sarat dengan maladministrasi, dimana ...


Punya Beking di Kejagung, Pejabat Masih "Kutip" KontraktorPengelolaan DAK 64 Miliar, Disdik Ketapang Diduga Berkubang di Pusaran KKNTender Dibatalkan, Ada Tekanan Dahsyat ?Proyek Talud Pengaman Pantai Pering Diduga Tidak Sesuai SpekAPBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong KadesRealisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak TransparanLahan Pertanian Milik Pemprov Jatim Disewakan di Kecamatan Tutur, Uangnya Kemana ?
Laporan KhususAmryatul Anam dan Melan Puspitasari Terpillih Menjadi Pradana Ambalan Pandu-KunthiJawa Tengah, Jaya Pos Amryatul Anam dan Melan Puspitasari terpilih menjadi Pradana Ambalan Pandu-Kunthi pada ...


Sekang Dewek Nggo Dewek Volly Pantai, Staf Teritorial JuaraBupati Tasikmalaya: Teruslah Berkreasi, Berkarya Dalam Gerakan PramukaRaperda Perubahan APBD 2019 Disahkan20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dilantik dan DisumpahIlyas Panji Alam Sholat Idul Adha di Masjid An-NurPUBLIKASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019Bertemu di IPDN, Bupati Bantaeng Bincang Akrab dengan Wapres