Sabtu, 22 Juni 2019 - 06:40:47 WIB
Soal Penerbitan IMB Pulau Reklamasi BTP 'Sentil' AniesKategori: Jakarta - Dibaca: 82 kali

Baca Juga:Kepala Puskesmas Tulangan Halangi Wartawan Ambil Gambar ProyekJajang Rahmat Anak yang MalangHUT HARIAN JAYA POS KE- VSMPN 42 Surabaya Alergi Wartawan , Diduga Selewengkan Dana BOS dan Jual Buku BSE

BTP mengaku kecewa terhadap Anies yang menyinggung dirinya dalam penerbitan IMB. Dia menyebut semua janji Anies soal reklamasi sudah banyak jejak digitalnya.

Jakarta, Jaya Pos

Heboh terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pulau reklamasi menimbulkan spekulasi di te­ngah masyarakat khususnya warga ibukota.
Bagaimana tidak, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut IMB pulau reklamasi diterbitkan dengan bersandar pada Pergub No 206 Tahun 2019 yang dibuat di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

Akibatnya, Ahok tak terima dengan pernyataan Anies. “Aku udah malas komentarinya. Kalau pergub aku bisa terbitkan IMB reklamasi, sudah lama aku terbitkan IMB. Aku pendukung reklamasi untuk dapatkan dana pembangunan DKI yang bisa capai di atas Rp 100-an triliun dengan kontribusi tambahan 15 persen NJOP setiap pengembang jual lahan hasil reklamasi,” kata Ahok yang kini mengaku lebih akrab disapa BTP itu, sebagaimana dilansir detik.com, Rabu (19/6).

BTP mengatakan, Pergub tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E hasil reklamasi Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara diterapkan untuk warga yang sudah membeli rumah di pulau reklamasi. Dia heran pergub yang diterbitkannya dijadikan dasar hukum oleh Anies untuk menerbitkan semua IMB bangunan di pulau reklamasi.

“Intinya, pergub itu aku keluarkan buat bantu rakyat DKI yang keburu punya rumah tetapi tidak bisa buat IMB dan khusus pulau reklamasi,” sebut BTP.

Bahkan, dirinya menyamakan Anies dengan oknum anggota DPRD DKI Jakarta yang menolak NJOP 15 persen saat pembahasan Perda Tata Ruang di Pulau Reklamasi. Dirinya pun menyayangkan tudingan Anies tersebut. “Sekarang karena gubernurnya pintar ngomong, pergub aku sudah bisa untuk IMB reklamasi tanpa perlu perda lagi. Yang ada kewajiban 15 persen dari nilai NJOP dari pengembang untuk pembangunan DKI. Anies memang hebat, bisa tidak mau 15 persen buat bangun DKI. Sama halnya dengan oknum DPRD,” jelas BTP.

BTP mengaku kecewa terhadap Anies yang menyinggung dirinya dalam penerbitan IMB. Dia menyebut semua janji Anies soal reklamasi sudah banyak jejak digitalnya. “Sudah keterlaluan cari alasan buat nutupi omongannya sendiri. Dia lupa hidup di zaman digital yang semua rekam omongan kita terekam semua,” jelasnya.

Sebelumnya, Anies mengatakan bangunan yang ada di pulau reklamasi legal karena aturan Pergub No 2016 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E hasil reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Menurut Anies, pergub yang dibuat BTP itu menjadi dasar hukum pengembang atas bangunan yang ada di pulau reklamasi. “Jika tidak ada Pergub 206/2016 itu, maka tidak bisa ada kegiatan pembangunan apapun di sana, otomatis tidak ada urusan IMB dan lain-lain karena memang tidak punya dasar hukum untuk ada kegiatan membangun. Begitu ada pergub, maka pengembang punya dasar hukum atas pembangunan di sana,” kata Anies, Rabu (19/6).

Bahkan sebelumnya, Gubernur Anies meminta publik untuk membedakan antara penghentian reklamasi dan IMB yang terbit untuk bangunan-bangunan yang sudah berdiri di sana.

Dari jawaban resmi Anies yang diterima lewat Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta Benny Agus Chandra, gubernur menyatakan IMB tersebut bukan soal reklamasi sudah dihentikan atau tidak, tapi soal izin pemanfaatan lahan hasil reklamasi dengan cara mendirikan bangunan.

“Dikeluarkan atau tidak IMB, kegiatan reklamasi telah dihentikan. Jadi, IMB dan reklamasi adalah dua hal berbeda,” ujar Anies, Kamis (13/6).
Anies pun menegaskan akan tetap konsisten dengan janjinya sejak masa kampanye Pilgub DKI 2017 yakni menghentikan reklamasi serta memanfaatkan untuk kepentingan publik atas lahan atau daratan hasil reklamasi masa lalu.

Kemudian, Anies menjelaskan reklamasi itu merupakan program pemerintah yang dituangkan dalam Kepres No 52 Tahun dan dalam Perda No 8 Tahun 1995. Pada saat itu, pemerintah membuat perjanjian untuk bekerja sama dengan pihak swasta pada tahun 1997.

“Perjanjian ini mengharuskan pihak swasta melakukan reklamasi dengan imbalan mendapat hak memanfaatkan lahan seluas 35 persen,” katanya.
Namun, kata Anies, sebelumnya lahan hasil reklamasi 100 persen dikuasai swasta. Bahkan, dahulu pulau itu menjadi areal tertutup sehingga publik tidak bisa masuk.

Dan, setelah ia menjadi Gubernur DKI Jakarta, seluruh daratan itu dimiliki Pemprov DKI sesuai dengan ketentuan yang ada. “Kami pun buka seluruh kawasan pulau itu untuk publik. Kedaulatan ditegakkan, ketentuan hukum kita jadikan pedoman,” ujar Anies.

Lebih lanjut, Anies menugaskan BUMD milik Pemprov DKI yaitu Jakpro untuk mengelola dan memanfaatkan lahan hasil reklamasi tersebut.
Kini, lahan hasil reklamasi yang dikelola swasta, lanjut Anies hanya sebesar 35 persen yang harus merujuk pada Pergub DKI No 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK).

Menurut gubernur, berdasarkan PP No 36 tahun 2005, ketika kawasan belum memiliki RTRW dan RDTR, maka pemda dapat memberikan persetujuan pendirian bangunan untuk jangka waktu sementara.

“Pulau C dan D sudah ada di RTRW DKI Jakarta namun belum ada di RDTR DKI Jakarta. Oleh karenanya, Gubernur saat itu mengeluarkan Pergub 206 tahun 2016 dengan mendasar pada PP tersebut. Jika tidak ada pergub tersebut maka tidak bisa ada kegiatan pembangunan di lahan hasil reklamasi. Suka atau tidak suka atas isi Pergub 206 Tahun 2016, itu adalah fakta hukum yang berlaku dan mengikat,” tuturnya.

Di samping itu, Anies menyatakan Pemprov DKI saat ini sedang melakukan revisi RDTR, sehingga pemanfaatan ruang akan diatur dengan lebih pasti.
Sebelumnya, terbitnya IMB sejumlah bangunan di kawasan reklamasi yang telah dihentikan Anies menjadi polemik.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan sebaiknya penerbitan IMB terhadap bangunan yang sudah berdiri di pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta dilakukan setelah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) selesai.

Perlu diketahui proyek reklamasi di Teluk Jakarta dihentikan Anies pada tahun lalu. Dan pada pertengahan tahun lalu Anies bahkan ikut menyegel bangunan di pulau hasil reklamasi yang sudah jadi.(sumber detik.com)

 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59560)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51416)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (43545)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14905)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14180)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14007)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13743)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13204)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11042)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9182)
Bedah JayaposGetwien Menduga Ada Pihak Sengaja Rekayasa Kasus Menantunya Untuk Cari NamaRiau, Jaiya Pos Terkait tuduhan dan fitnah yang tersebar di berbagai media yang menyebutkan bahwa Mindo ...


Ketua BPD Bukit Kemuning Tuding Kades Gelapkan DDKangkangi Izin, Aktivitas Mall Matahari dan Gedung Novita Pertaruhkan Nyawa Pengunjung UNTIRTA Pertanyakan Tanah Hibah Yang Diberikan Pemkab PandeglangPekerjaan Bersumber DD di Desa Boddi Kecamatan Mandalle Terkesan AmburadulPungli di Lapas Kapuas Resahkan NapiMerek U-Ditch Bercampur Pek Saluran Pumpungan 3 Menyimpang Dinas Lakukan PembiaranDiduga Persulit Warga Mengurus Dokumen, Andar: Copot Lurah dan Kasie Pemerintahan Kelurahan Rawamang
Laporan KhususBupati OKI Buka Gerak PKK dan BBGRM XVI Kayuagung, Jaya Pos Posisi stategis Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan, yang ...


Rencana Proyek RSUD di Pantura Capai Rp 500 MTMMD, Wujud Nyata Kemanunggalan TNI-RakyatBupati Tanjab Barat Pimpin Rapat Persiapan HUT RI Ke 74 dan Tanjab Barat Ke 54Pemerintah Segera Cairkan DAK Nonfisik Jenis Baru Tahun 2019Bupati Ketapang Pimpin Upacara Pembukaan TMMD 105 Adat Suku BatakJelang Pemecahan Rekor Dunia Menyelam Massal di Manado