Sabtu, 22 Juni 2019 - 06:28:38 WIB
Uhum Dalam Kehidupan Masyarakat BatakKategori: Laporan Khusus - Dibaca: 148 kali

Baca Juga:Kepala Puskesmas Tulangan Halangi Wartawan Ambil Gambar ProyekJajang Rahmat Anak yang MalangHUT HARIAN JAYA POS KE- VSMPN 42 Surabaya Alergi Wartawan , Diduga Selewengkan Dana BOS dan Jual Buku BSE

Catatan: Aliman Tua Limbong (Wartawan Jaya Pos) - Bagian ke Sebelas

Sebelum kolonial Belanda masuk ke wilayah tanah Batak, masyarakat Batak sudah mengenal Uhum dalam istilah Indonesia disebut hukum. Namun perlu dipahami, hukum yang diberlakukan pada saat itu adalah hukum tidak tertulis, akan tetapi sifatnya tetap mengikat.

Pada umumnya hukum itu diberlakukan sesuai dengan daerah atau wilayah masing-masing yang penetapannya berazaskan musyawarah mufakat secara bersama. Ada beberapa hukum yang telah ditentukan, misalnya Hukum Adat, Hukum Pertanahan, Hukum Perekonomian, Hukum Perkawinan, Hukuman tentang Pemeliharaan Ternak, Hukuman Martabat (Sanksi Sosial) dan masih banyak lagi yang perlu dituangkan di tulisan ini.

Hukum adat adalah hukum yang diberlakukan tokoh adat, raja bius bersama raja turpuk. Misalnya jika seseorang melakukan hubungan intim terhadap saudara kandungnya, maka para Raja Bius dan Tokoh Adat membuat ketentuan untuk memisahkan mereka. Jika hubungan tersebut tetap dipertahankan maka Raja Bius bersama Tokoh Adat berhak mengusir mereka dari kampung itu.

Hukum Pertanahan, hukum yang telah ditentukan antar garis marga yang kita kenal dengan Hak Golat. Adalagi istilah tabah pangeahan, lahan kosong namun bisa dikelola keturunan yang memiliki hak Golat tersebut. Kemudian ada lagi istilah Punsu tali yakni lahan kosong yang bisa dikelola Panjae (yang baru berumah tangga) namun jika dalam waktu 5 tahun tidak boleh dikuasai orang lain.

Hukum perekonomian dimana masyarakat diwajibkan membayar blasting jika menjual ternak. Hukum perkawinan, sudah ditentukan tidak bolek kawin atau menikah sesama saudara kandung, tidak boleh kawin sesama garis keturunan. Jika hal itu dilanggar maka ada sanksinya seperti telah dijelaskan.

Hukum pertanian atau biasa disebut aturan pertanian, sudah diatur sedemikian rupa. Misalnya musim pola tanam sudah ditentukan bulannya bahkan tanggalnya. Jika hal tersebut dilanggar, petugas akan diberi sanksi denda atau yang lain, tergantung kesepatan pembuat peraturan tersebut. Istilahnya disebut mangaliling.

Hukum ternak. Pada zamannya pemeliharaan ternak sudah ditentukan yang disebut dengan jampalan (lahan kosong). Ditetapkan sanksi, jika ternak masuk ke kadang orang disepakati akan dikenakan denda, tergantung kesepakatan. Istilah itu dikenal dengan pitara.

Hukuman martabat dikenal dengan istilah sekarang ilmu santet (parrasun-rasun). Jika hal tersebut ditemukan di tengah masyarakat, sulit melakukan sanksinya sebab penemuan buktinya sangat sulit. Maka hukumnya disepakati sanksi sosial. Artinya apapun kegiatannya, suka maupun duka, masyarakat tidak diperbolehkan menghadirinya.

Jika seseorang memiliki ilmu santet, ketika ditanya tidak mau mengakuinya maka akan dipotong seekor ternak lalu makan bersama. Namun sebelum makan bersama, terlebih dahulu disumpah yang bunyinya: “Siapun memiliki ilmu santet tersebut, karena tidak ada pengakuan, biarlah dia mati terkapar seperti ternak ini (marpinahan sigadap-gadap)”.

 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (60476)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (57599)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52266)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15782)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15067)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14863)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (14734)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (14546)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14157)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (10078)
Bedah JayaposTernyata Pembangunan RPS SMKN 3 Kuala Kapuas Sudah Molor 1 Bulan lebihKuala Kapuas, Jaya Pos Jangka waktu 5 (lima) bulan 150 hari kerja, yang direncanakan untuk membangun ruang ...


Galian C Tidak Miliki Izin Marak di PasbarOknum PT Adira Pasaman Barat Tipu KonsumenDiduga Tidak Sesuai Spek dan RAB Pekerjaan TPT AmbrolPembangunan Pamsimas Di Desa Putat Diduga Mark UpDua Periode Jabatan Bupati Agam, Jalan dan Jembatan di Kecamatan Ampek Nagari Masih Ditemukan Rusak Goliong, Kontraktor Asal Sungailiat Bangka MeradangLSM Gasak Desak Kejagung Awasi Kejari Ketapang Tangani Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa
Laporan KhususDisbun Jatim Genjot Produktifitas Kakao JatimSurabaya, Jaya Pos Dinas Perkebunan Jawa Timur (Jatim) konsisten secara terus-menerus menggenjot ...


FESTIVAL SITU FRONT CITY (SFC) TAHUN 2019Kembangkan Geopark, Pemkab Sukabumi MoU dengan JepangRaih WTP Lima Kali Berturut, Pemkab Tanah Datar Dianugerahi Penghargaan Tingkat NasionalWabup Shodiq Pastikan Warga Terdampak Kabut Asap Terlayani Walikota Kota Depok M Idris: Al Qur'an Merupakan Pedoman HidupPemkab OKU Peringati Hari Sumpah Pemuda Tahun 2019Roni Mulyadi Dt Bungsu Ketua DPRD Tanah Datar 2019-2024