Senin, 20 Mei 2019 - 06:18:22 WIB
SHM Ganda Diduga Dilakukan oleh Oknum Pegawai BPN Kota PekanbaruKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 97 kali

Baca Juga:Pekerjaan Drainase Km 177 Tambarana Poso Roboh, Kontraktor Harus BertanggungjawabWawan Ridwan, Sekdes Gandawesi Dituding Dalangi Pemberitaan SepihakBorok Kinerja Kadiskominfo Anambas Mulai TerkuakSMPN 10 Kota Sukabumi Sekolah Unggulan Olahraga

Pihak Firman Tampubolon sudah pernah membuat Laporan Polisi dengan No. LP/48/I/2009 tertanggal 13 Ja­nuari 2009 dengan pelapor an. Rustam yang melaporkan penyerobotan tanah oleh Wan Muslim dan surat Polda Riau No. B 74/II/2009/Reskrim tentang permintaan pengukuran ulang tanah. (sumber data dari surat BPN Kota Pekanbaru ke ahli waris tanggal 25 Oktober 2016).

Pekanbaru, Jaya Pos

Tujuan utama pendaftaran tanah adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak dengan diberikan suatu tanda bukti kepemilikan hak berupa sertifikat.

Penerbitan sertifikat seringkali membawa akibat hukum bagi pihak yang dituju maupun pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, sehingga tidak jarang terjadi sengketa yang dibawa ke hadapan sidang pengadilan.

Agar hal itu tidak terjadi, untuk itulah pemerintah menyusun suatu peraturan yang mengatur tentang pertanahan di Indonesia dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, untuk selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan UUPA.

Keberadaan UUPA dimaksudkan untuk memberikan dasar-dasar dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam penerbitan sertifikat diperlukan proses yang melibatkan pihak pemohon, para pemilik tanah yang bersebelahan, Pamong Desa serta pihak dari instansi yang terkait untuk memperoleh informasi dan surat-surat sebagai alas hak yang berhubungan dengan permohonan sertifikat tersebut.

Penjelasan lisan maupun tertulis dari pihak yang terkait mempunyai peluang untuk terjadinya pemalsuan, kadaluwarsa bahkan adakalanya tidak benar atau fiktif sehingga timbul sertifikat cacat hukum.

Namun dalam praktek sering terjadi adanya sertifikat palsu ataupun sertifikat ganda di masyarakat, sehingga pemegang hak atas tanah perlu mencari informasi tentang kebenaran data fisik dan data yuridis tanah yang bersangkutan di kantor Pertanahan setempat.

Pada umumnya masalah baru muncul dan diketahui adanya sertifikat ganda, yaitu untuk sebidang tanah diterbitkan lebih dari satu sertipikat yang letak tanahnya saling tumpang tindih, ketika pemegang sertifikat yang bersangkutan akan melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang bersangkutan.

Munculnya kasus-kasus seperti ini salah satunya akibat dari lemahnya kinerja dan pengawasan dari pihak BPN setempat, khususnya dalam persoalan administratif sertifikat hak milik tanah yang tidak sedikit berasal dari tumpang tindih sertifikat kepemilikan tanah.

Salah satu contoh kasus sengketa tanah yang terjadi saat ini adalah pada lahan milik Firman Tampubolon dengan sertifikat hak milik nomor: 3458/Labuh Baru Barat, SU Nomor 4494/Labuh Baru Barat/2009 yang dikeluarkan oleh BPN kota Pekanbaru tanggal 1 Desember 2009 sebagai sertifikat pengganti karena SHM No. 1459/Labuh Baru. GS No. 132 Tahun 1995 dengan lokasi tanah terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru seluas 18.810 M2, rusak.

Masalah yang terjadi adalah, di atas tanah milik Firman Tampubolon dengan sertifikat hak milik nomor: 3458/Labuh Baru Barat/2009 seluas 18.810 M2 tersebut terdapat penguasaan atas lahan miliknya tersebut dimana di atas tanah beliau tersebut sudah ada kaplingan tanah dan beberapa orang sudah menduduki tanah tersebut.

Anehnya, ada beberapa orang yang juga telah memiliki sertifikat hak milik dan SKGR di atas tanahnya tersebut.

Atas permasalahan ini, pihak Firman Tampubolon sudah membuat Laporan Polisi dengan Nomor LP/48/I/2009 tertanggal 13 Januari 2009 dengan Pelapor An Rustam yang melaporkan penyerobotan oleh Wan Muslim dan surat Polda Riau No B 74/II/2009/Reskrim tentang permintaan pengukuran ulang tanah. (Sumber data dari surat BPN Kota Pekanbaru ke ahli waris tanggal 25 Oktober 2016).

Pengukuran pengumpulan data fisik telah dilaksanakan tanggal 10 April 2015 dan dihadiri oleh pemohon dan kelompok pemilik kavlingan yang berasal dari oknum BPN yang diketahui berstatus pegawai BPN. Pada 19 November 2015 dilaksanakan gelar eksternal yang dihadiri pemohon dan kelompok pemilik kavlingan yang berasal dari Wan Muslim.

Tanggal 23 Februari 2016 kembali dilanjutkan gelar eksternal dan dilakukan pengecekan di lapangan yang dihadiri oleh para pihak, perangkat desa, RT/RW, Lurah Labuh Baru Barat, aparatur Kecamatan Payung Sekaki dan pihak Polresta Pekanbaru.

Setelah 3 tahun kasus penyerobotan tidak kunjung selesai oleh BPN, pihak korban yang dirugikan diwakili ahli waris, istri dari Firman Tampubolon (alm) Rosmery Br Hasibuan bersama Jaya Pos memenuhi undangan dari pihak BPN, Selasa (7/5), dalam undangan gelar perkara di kantor BPN Kota Pekanbaru. Dimana dalam undangan tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala BPN Kota Pekanbaru Ronald FPM Lumbangaol SH MM.
Sebelumnya, surat konfirmasi Jaya Pos yang pernah dilayangkan ke pihak BPN.

Sementara rapat gelar perkara dipimpin oleh Lazwardi L Tobing, Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan.
Tobing menjelaskan bahwa permasalahan ini sudah pernah ditindaklanjuti oleh BPN Kota Pekanbaru sekitar tahun 2016 tetapi tidak ada penyelesaiannya.

Permasalahan ini telah diproses pada tahun 2016 di BPN Kota Pekanbaru, tetapi tidak diteruskan ke Kanwil sebab pihak Kanwil yang berhak memutuskan permasalahan tersebut.

“Pada tanggal 25 Oktober 2016 pihak BPN telah mengeluarkan surat dengan nomor 2506/200.3.14.71/X/2016 mengenai pemberitahuan tidak dapat dilakukannya pengembalian batas dan sampai saat ini pihak BPN Kota Pekanbaru belum menghasilkan sebuah keputusan apapun,” ujarnya.

Dalam pertemuan gelar perkara, ahli waris Rosmery Hasibuan lalu mempertanyakan kanapa bisa terbit sertifikat di atas sertifikat? Tobing lalu menjawab, itu bisa saja dilakukan oleh oknum dan bukan hanya di sini, di tempat lain juga sering terjadi seperti itu.

Tobing menegaskan bahwa dalam kasus ini, yang menjadi penentu hasil keputusan ada di tangan Kanwil dan semua data akan mereka siapkan untuk ditindaklanjuti ke tingkat lebih tinggi yaitu Kanwil. “Gelar perkara ini akan kita lanjutkan 2 minggu lagi dari sekarang,” tutupnya.(Tim)

 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59474)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51340)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (38603)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14818)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14119)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13931)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13682)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13117)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (10471)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9111)
Bedah JayaposDana Pokir Desa Bojonegara Diduga Dijadikan Ajang BancakanSubang, Jaya Pos Para pelaku tindak pidana korupsi bukan orang-orang susah yang butuh uang buat bayar sewa ...


Korupsi Dana Desa, Dua Oknum Kades Asal Sukabumi DihukumMasyarakat Minta Bupati Turun Tangan Selesaikan Kasus Penutupan Jalan Pengadaan Alat Timbang DAK Ketapang, Kadisperindag Diduga Lakukan Pembohongan PublikProyek Siluman: Galian C dan Klaser di Desa Treman Diduga Tidak Memiliki Izin Proyek Lapangan Sepak Bola Konvensional Pagesangan Diduga Menyimpang, Dispora Surabaya Lakukan PembMantan Plt Camat Kapuas Murung Divonis 4 Tahun Penjara, Denda 200 JutaPelebaran Jalan Lingkar Samosir Kurang Profesional
Laporan KhususBupati Sergai Gelar Halal Bihalal Bersama Ratusan Masyarakat Perbaungan dan Pantai CerminSergei, Jaya Pos Bupati Sergai, H Soekirman gelar halal bihalal bersama Camat Perbaungan dan Camat Pantai ...


Meriahkan HUT Ke-235 Kota Pekanbaru, SMPN 35 Pekanbaru Gelar Lomba Permainan TradisionalSilaturahmi Masyarakat di Hamparan Perak Berjalan BaikWaasops Panglima TNI Cek Kesiapan Akhir Satgas Yonif 406/Ck Pamtas RI-PNGBupati Banyumas Nominator Penerima Satyalencana PembangunanUhum Dalam Kehidupan Masyarakat BatakFachrori Umar Sebut Danau Sipin Siap Untuk Gelaran Kejurnas DayungKorem 071/Wk Halal Bihalal Pererat Silaturahmi dan Kebersamaan