Sabtu, 18 Mei 2019 - 16:25:56 WIB
DPRD Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPj Walikota Tahun 2018Kategori: Laporan Khusus - Dibaca: 99 kali

Baca Juga:Borok Kinerja Kadiskominfo Anambas Mulai TerkuakSMPN 10 Kota Sukabumi Sekolah Unggulan OlahragaGubernur Terima Perwakilan Pengusaha dan Pekerja, Terkait Usulan Penetapan UMK/UMP BantenEksploitasi Pekerja oleh Outsourching di Disparbudpora Sidoarjo

Tanjungpinang, Jaya Pos

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang menggelar rapat paripurna penyampaian Surat Keputusan (SK) DPRD tentang rekomendasi ter­hadap LKPj Walikota tahun anggaran 2018, di ruang ra­pat paripurna dewan, di Senggarang, Selasa (14/5/2019).

Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang Ahmad Da­ni Pasaribu dan dihadiri Walikota Tanjungpinang Syahrul. Paripurna dinyatakan kuorum dan dilanjutkan.

Ketua Pansus LKPj Muhammad Arif menyampaikan, dalam LKPj tahun 2018 dilaporkan bahwa pada tahun anggaran 2018 tidak ada program dan kegiatan tugas pembantuan yang diterima oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dari pemerintah pusat.

Setelah membaca dan menganalisa LKPj yang di­sampaikan pemerintah dae­rah, maka DPRD merekomendasikan agar Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat lebih intens melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, supaya kedepan Pemerintah Kota Tanjungpinang mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan sesuai dengan kebutuhan.

Kemudian, mendorong kepala daerah untuk terus berkoordinasi dan berkomunikasi yang berkaitan de­ngan urusan pemerintahan. Karena, Penganggaran Dana Tugas Pembantuan dituangkan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-LA).

Rekomendasi kedua tentang penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Dalam LKPj dilaporkan bahwa tahun 2018 Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi, kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

Terkait dengan hal tersebut DPRD mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Khususnya penyelenggaraan pemilu se­rentak yang baru saja lewat dapat berjalan dengan kondisi yang kondusif.

Kemudian, DPRD memandang bidang pariwisata sebagai salah satu sektor ung­gulan. Karena itu, DPRD Tanjungpinang merekomendasikan agar peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara di Kota Tanjungpinang dapat diselaraskan dengan pengembangan dan inovasi destinasi. Salah satunya melalui realisasi Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

DPRD juga merekomendasikan, agar Pemerintah Kota Tanjungpinang menyusun strategi sinergitas lintas sektor dan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi terpadu dan menyeluruh. Selai itu, DPRD juga memberikan rekomendasi atas beberapa kerjasama dengan perguruan tinggi. Kerjasama dengan perguruan tinggi, diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap keberadaan lembaga penelitian dan pengemba­ngan yang ada di Pemerintah Kota Tanjungpinang, dalam membantu merumuskan kebijakan-kebijakan yang didasari kajian-kajian akademis. Sehingga arah pembangunan dapat tercapai dengan baik.

Arif menambahkan, dari hasil pembahasan bersama Bappelitbang Kota Tanjungpinang ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diberikan catatan. Ia menjelaskan, pemberian catatan itu dilihat dari segi serapan anggaran, kinerja dan kesesuaian anggaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018.

Adapun OPD-OPD yang menjadi catatan DPRD terutama OPD yang berkaitan dengan urusan wajib yang menyangkut hajat hidup orang banyak yakni, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR dan Dinas Perkim, serta Dinas Lingku­ngan Hidup.

Berdasarkan masukan dari Bappelitbang, lanjutnya, daya serap dan kinerjanya agak kurang. Mungkin ada dari sisi lainnya lebih, tapi pada posisi yang lainnya perlu menjadi catatan terkait beberapa program-program yang disampaikan.

“Permasalahan di bebe­rapa OPD tersebut salah sa­tunya terkait laporan capaian fisik. Capaian fisik dilaporkan 100 persen, namun rea­lisasinya tidak sampai 100 persen,” tukas M Arif usai rapat.

Di akhir paripurna Walikota Syahrul menerima dokumen catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang Ahmad Dani Pasaribu. Tampak hadir sejumlah Kepala OPD dan Camat, serta Lurah di jajaran Pemko Tanjungpinang. (Marudut/Adv)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59474)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51340)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (38603)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14818)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14119)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13931)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13683)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13118)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (10472)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9112)
Bedah JayaposDana Pokir Desa Bojonegara Diduga Dijadikan Ajang BancakanSubang, Jaya Pos Para pelaku tindak pidana korupsi bukan orang-orang susah yang butuh uang buat bayar sewa ...


Korupsi Dana Desa, Dua Oknum Kades Asal Sukabumi DihukumMasyarakat Minta Bupati Turun Tangan Selesaikan Kasus Penutupan Jalan Pengadaan Alat Timbang DAK Ketapang, Kadisperindag Diduga Lakukan Pembohongan PublikProyek Siluman: Galian C dan Klaser di Desa Treman Diduga Tidak Memiliki Izin Proyek Lapangan Sepak Bola Konvensional Pagesangan Diduga Menyimpang, Dispora Surabaya Lakukan PembMantan Plt Camat Kapuas Murung Divonis 4 Tahun Penjara, Denda 200 JutaPelebaran Jalan Lingkar Samosir Kurang Profesional
Laporan KhususBupati Sergai Gelar Halal Bihalal Bersama Ratusan Masyarakat Perbaungan dan Pantai CerminSergei, Jaya Pos Bupati Sergai, H Soekirman gelar halal bihalal bersama Camat Perbaungan dan Camat Pantai ...


Meriahkan HUT Ke-235 Kota Pekanbaru, SMPN 35 Pekanbaru Gelar Lomba Permainan TradisionalSilaturahmi Masyarakat di Hamparan Perak Berjalan BaikWaasops Panglima TNI Cek Kesiapan Akhir Satgas Yonif 406/Ck Pamtas RI-PNGBupati Banyumas Nominator Penerima Satyalencana PembangunanUhum Dalam Kehidupan Masyarakat BatakFachrori Umar Sebut Danau Sipin Siap Untuk Gelaran Kejurnas DayungKorem 071/Wk Halal Bihalal Pererat Silaturahmi dan Kebersamaan