Jumat, 05 April 2019 - 05:16:38 WIB
Empat Ranperda Ditanggapi Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota PadangKategori: Laporan Khusus - Dibaca: 122 kali

Baca Juga:Masyarakat Minta Jalan Punggur Segera DilebarkanKantor Kepala Desa Langkan Selalu TutupPengerjaan Jalan Susukan - Sukarame DipertanyakanPencuri Motor Babak Belur Dihajar Massa

Padang, Jaya Pos

Dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang, Senin (18/3) lalu, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyampaikan tanggapannya atas empat Ranperda inisiatif yang berasal dari 4 komisi di DPRD setempat.

Empar Ranperda tersebut diantaranya, pengelolaan perparkiran, pengelolaan dan pelestarian cagar budaya, penyelenggaraan kota layak anak dan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil.

“Kami (Pemkab Padang) sangat menyambut baik usulan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut, sebagaimana hal ini merupakan bagian pelaksana­an fungsi kedewanan dalam pembentukan perda sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,” ujarnya.

“Empat ranperda ini pen­ting bagi kita untuk dijadikan peraturan daerah (perda) ke depan, karena ini merupakan kebutuhan dan memiliki tujuan yang sama yakni mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan kemajuan Kota Padang,” sebut Mahyeldi.

Ia melanjutkan, ranperda ini merupakan yang sa­ngat strategis dan merupakan dukungan DPRD Kota Padang kepada Pemko Padang. Berpedoman dari hal tersebut, agar ranperda ini lebih tepat sasaran dan dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat perlu dilakukan harmonisasi, sosialisasi dan sinkronisasi dengan peraturan yang lebih tinggi.

“Tentunya dengan harapan, ranperda yang akan kita sepakati nantinya tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” imbuhnya.

Mahyeldi mengulas, terkait Ranperda Pengelolaan Perparkiran, ia berharap nan­tinya akan mewujudkan pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan pusat kegiatan atau angkutan jalan. Kemudian mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran, tertib lalu lintas dan angkutan jalan serta terwujudnya penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di bidang perparkiran.

“Ranperda ini sangat penting mengingat saat ini kita butuh pengaturan perparkiran yang belum terkelola secara baik dan pembangunan gedung parkir representatif di beberapa tempat strategis atau keramaian,” ucapnya.

Sementara terkait Ranperda Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya menurut Wako, sebagai salah satu kota tertua di Indonesia yang memasuki usia ke-347, Kota Padang sarat dengan peninggalan bersejarah, baik berupa bangunan-bangunan tua serta benda cagar budaya.

“Hal ini merupakan modal besar bagi Kota Padang untuk menggali, memelihara dan mempertahankan situs dan bangunan cagar budaya untuk dilestarikan. Yaitunya sebagai tonggak sejarah bagi generasi muda dalam memahami kekayaan budaya bangsa dan daerah. Kita tentu berharap, ranperda ini akan mampu mempertahankan keberadaan benda dan bangunan cagar budaya yang ada di Kota Padang, karena juga berdampak dalam peningkatan kunjungan wisatawan, objek penelitian dan sebagai saksi sejarah di masa mendatang,” urainya.

Selanjut terkait Ranperda Penyelenggaraan Kota La­yak Anak, Mahyeldi berharap akan memberikan perlindu­ngan bagi anak dari kekerasan, pelecehan serta pihak yang mempekerjakan anak di bawah umur.

“Memang, kita sudah berpikir dan berbuat ke arah sana melalui berbagai upaya dan inovasi. Salah satunya berbuah hasil dengan diterimanya penghargaan Kota Layak Anak (KLA) bagi Kota Padang dari pemerintah pusat. Namun untuk penajamannya lagi kita sangat membutuhkan dukungan dari DPRD,” tukasnya.

Memang disadari, lanjut dia, pemberdayaan kepada nelayan dan pembudidaya ikan di Padang masih belum optimal dilakukan. Hal ini disebabkan karena belum adanya regulasi bagi daerah dalam pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.

“Dalam ranperda ini perlu dilakukan penyesuaian perubahan dan penambahan terhadap beberapa materi atau muatan. Antara lain penyediaan prasarana usaha perikanan, jaminan risiko penangkapan ikan dan pembudidaya ikan, jaminan keamanan dan keselamatan. Selanjutnya sebagai fasilitasi dan bantuan hukum, kemitraan usaha serta kemudahan akses ilmu penge­tahuan, teknologi dan informasi,” tegasnya.

”Inilah beberapa harapan sehingga nanti dengan masukan-masukan ini, ketika ranperda menjadi perda nantinya tentu akan lebih dinamis dan bisa cepat untuk diprioritaskan,” ujarnya mengakhiri.

Rapat raripurna ini juga diikuti 3 Wakil Ketua DPRD, Sekretaris DPRD dan seluruh anggota DPRD Kota Padang, unsur Forkopimda serta para pimpinan OPD di lingkup Pemko Padang.(Ren/Dms)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59627)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51480)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (48752)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14969)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14240)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14063)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13795)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13288)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11768)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9254)
Bedah JayaposAPBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong KadesSidoarjo, Jaya Pos Kepala Desa Pademonegoro Ispriyanto diduga cenderung tertutup dan memonopoli dalam ...


Realisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak TransparanLahan Pertanian Milik Pemprov Jatim Disewakan di Kecamatan Tutur, Uangnya Kemana ?Kasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka BaruDiduga Palsukan Produk Pabrikasi, U-Ditch Merek BCA Berstempel Calvary DipertanyakanBuruh PT Siwanggi Sejati Luhur Demo Karena Pembayaran Bonus Yang Tak SesuaiKasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka BaruPenggunaan ADD di Jorong Silungkang Tidak Transparan
Laporan Khusus20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dilantik dan DisumpahPadang Panjang, Jaya Pos Sebanyak 20 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang ...


Ilyas Panji Alam Sholat Idul Adha di Masjid An-NurPUBLIKASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019Bertemu di IPDN, Bupati Bantaeng Bincang Akrab dengan Wapres Demi Keutuhan NKRI Majelis Madiena Adakan Istigosah Dan TausiyahPimpin Upacara di IPDN, Pengamat: Bukti Bupati Bantaeng Punya Jejaring Kuat di PusatRanperda Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Datar di 2018 DiSetujuiPublikasi Kinerja Sekda Kabupaten Bogor Semester I Tahun 2019