Kamis, 21 Maret 2019 - 07:20:27 WIB
Kebebasan Pers Dan Penyimpangan Profesi JurnalisKategori: Laporan Khusus - Dibaca: 57 kali

Baca Juga:Dinas Peternakan Tolitoli Lakukan Pemerataan Kelompok Ternak SapiPejabat di Dinas PU Ketapang Korupsi Proyek MCKBanyak Berkas Palsu Beredar di Imigrasi BlitarDiduga Dianiaya, Puluhan Siswa SMKN 1 Kelautan dan Perikanan Melarikan Diri

Pers diharapkan dapat memberikan berita dengan se obyektif mungkin, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi ketimpangan dalam suatu pemberitaan.

Karawang, Jaya Pos

Secara konstitusional kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat di Indonesia dijamin dalam UUD 1945 setelah amandemen, yaitu pasal 28 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam pasal 28 F yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia.

Sistem pers memang tidak terlepas hubungannya de­ngan sistem sosial dan sistem politik suatu masyarakat atau bangsa, karena hubungan pers itu adalah dengan pemerintah dan masyarakat dimana hubungan atau interaksi keduanya tidak bisa dihilangkan. Kemerdekaan pers adalah hak asasi warga Negara yang hakiki dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran serta memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada masa reformasi pemerintah juga memberikan kemudahan untuk memperoleh SIUPP, akibat dari kebijakan tersebut jumlah pemohon SIUPP membengkak lebih dari sepuluh kali lipat jika di bandingkan dengan masa Orde Baru.

Pemerintah juga membubarkan Departemen Penerangan yang dianggap mengekang kebebasan pers, yang ada hanya dewan pers yang bertugas mengawasi dan menetapkan pelaksanaan kode etik, juga sebagai mediator antara masyarakat, pers dan pemerintah apabila ada yang dirugikan.

Pers yang bebas merupakan salah satu komponen yang paling esensial dari masyarakat yang demokratis sebagai prasyarat bagi perkembangan sosial dan ekonomi yang baik. Keseimbangan antara kebebasan pers dengan tanggung jawab sosial menjadi suatu hal yang penting. Namun perlu dijaga jangan sampai ada tirani media terhadap publik. Publik harus mendapatkan informasi yang benar, dan bukan sekedar benar menurut media.

Pers diharapkan dapat memberikan berita dengan se obyektif mungkin, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi ketimpangan dalam suatu pemberitaan. Banyak hal negatif yang timbul akibat kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas dan pola komunikasi yang tidak beretika dapat memicu terjadinya perpecahan dan sebagainya. Terlalu bebas, terkadang malah berkesan ngawur, berita simpang siur hingga tidak bisa membedakan mana yang benar dan yang salah.

Fenomena pers Indonesia di era reformasi diwarnai oleh tidak terkendalinya pertumbuhan media terutama media cetak. Profesi wartawan seolah menjadi profesi yang mudah dilakukan orang dengan latar belakang apapun. Di sisi lain, akibat persaingan bisnis yang ketat banyak media baru yang tidak mampu bertahan dan pada akhirnya bubar.

Uniknya meski medianya sudah bubar tapi wartawannya tetap bergentanyangan dengan bermodalkan kartu pers yang dimiliki sebelumnya. Karena tidak adanya jaminan kesejahteraan dari perusahaan media yang sudah bubar, hal ini berujung pada upaya pemerasan atau permintaan imbalan saat peliputan berita. Padahal soal kesejahteraan wartawan bukan tanggung jawab sumber berita.

Berlindung pada Undang-Undang Pers yang menjamin bahwa wartawan dilindungi dalam proses mencari informasi serta segala hal yang menghalang-halangi peliputan berita dapat dikenakan sanksi pidana atau denda, maka profesi wartawan dianggap sakti oleh sebagian orang. Padahal yang dilindungi oleh undang-undang adalah kegiatan jurnalistiknya, sementara segala sesuatu yang diluar kegiatan jurnalistik seperti pemerasan dan lain sebagainya maka akan diterapkan undang-undang lain yang berlaku.

Dalam era reformasi sekarang ini, konflik antara masyarakat dengan wartawan dalam kegiatan jurnalistinya tidak hanya terjadi di kota besar. Potensi konflik masyarakat dengan media massa kerap terjadi di kawasan pedesaan. Hal ini disebabkan ketidaktahuan masyarakat desa termasuk perangkat desa, kepala sekolah, tokoh masyarakat maupun pelaku usaha kecil akan media massa dan para awaknya yang bertugas di lapangan.

Terkadang mereka seringkali menjadi obyek untuk kepentingan tertentu oleh orang-orang yang mengaku sebagai awak atau wartawan media massa. Akibatnya muncul kesalahan persepsi tentang profesi wartawan dan seringkali dinilai sengat negatif karena ulah sejumlah oknum yang mengaku-ngaku sebagai wartawan tapi tidak menjalankan tugas profesi wartawan sesuai kode etik jurnalistik. Dan oknum tersebut seringkali disebut wartwan bodrex.

Umumnya mereka melakukan aksinya dengan modus ancaman tehadap sumber berita, dikaitkan dengan potensi kasus yang bisa diungkap. Namun pada ujung pembicaraan mereka menawarkan solusi dengan membayar sejumlah uang dengan jaminan tidak akan diberitakan. Kebanyakan yang menjadi korban ulah oknum wartawan bodrex ini adalah dari kalangan aparat desa, pengusaha kecil, guru SD hingga pengelola event.

Penanganan wartawan bodrex ini bisa dilakukan dengan sosialisasi secara berkala tentang profesi wartawan kepada masyarakat, serta melaporkan kepada polisi jika ada tindakan yang dilakukan wartawan diluar tugas jurnalistiknya. Hal ini perlu dilakukan untuk memperbaiki citra profesi wartawan yang telah terkontaminasi oleh oknum wartawan bodrex, sekaligus mengembalikan fungsi dan tugas wartawan sesuai kode etik jurnalistik. (Endang AM)

 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59284)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51147)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (26212)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14470)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13897)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13597)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13506)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12900)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (9221)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8918)
Bedah JayaposDiduga Kurir Sabu Bergentayangan Di Daerah Sungai SembilanDumai, Jaya Pos Informasi dan sejumlah keterangan yang dirangkum dari masyarakat di wilayah Kecamatan Sungai ...


Korban Tsunami Alami Kerugian, Petinggi Balai TN Ujungkulon Terkesan Lakukan PembiaranKinerja BLP2A Kota Surabaya Layak Di Sorot Terkait Aset Kendaraan dan Kepemilikan BPKBGubernur Sulut Patut Tinjau Kinerja Kadis Kominfo Jety PuluDiduga DD Ganggaeng Tahun 2018 Tak Direalisasi, Kecamatan Picung Ambil Jurus Gubernur Sulut Patut Tinjau Kinerja Kadis Kominfo Jety PuluKontruksi Jalan Paving Baru Mleto Di Korupsi? Pengawasan Dinas Tutup MataProyek Survey Data Base Berbasis Web GIS 1,1 Miliar Terindikasi Fiktif
Laporan KhususLurah Baru Menjadi Semangat Baru Bagi Kelurahan Pondok Cabe IlirTangsel, Jaya Pos Baru tiga bulan menjabat Kepala Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Munadi melakukan gebrakan ...


Sekda: Jabatan Pegawai Sesuai Kompetensi Lahirkan Pemerintahan Yang BaikPemkab Tangerang Peduli Pola Hidup Bersih Dan Sehat Di Pondok PesantrenBupati Banyumas Lantik 7 Camat BaruTanah Datar Raih Terbaik I PPD Tiga Tahun Berturut-TurutFachrori Yakinkan Konjen Singapura Berinvestasi di JambiBupati PALI Resmikan 12 Unit Pasar RakyatPemkab Labuhanbatu Terima Penghargaan Nirwasita Tantra Award 2018