Kamis, 21 Maret 2019 - 07:16:34 WIB
Pemdes Patimban Diduga Lakukan Pungli SKD/SKA Hingga Ratusan Juta RupiahKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 167 kali

Baca Juga:Dinas Peternakan Tolitoli Lakukan Pemerataan Kelompok Ternak SapiPejabat di Dinas PU Ketapang Korupsi Proyek MCKBanyak Berkas Palsu Beredar di Imigrasi BlitarDiduga Dianiaya, Puluhan Siswa SMKN 1 Kelautan dan Perikanan Melarikan Diri

Subang, Jaya Pos

Dugaan tindakan pungli yang berlangsung sejak lama di tubuh Pemerintah Desa (Pemdes) Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat seakan tak tersentuh aparat pe­negak hukum.

Tipikor Polres Subang dan Satgas Saber Pungli Kabupaten Subang, diminta segera periksa oknum Pemdes Patimban yang diduga telah melakukan pungutan liar (Pungli) uang garapan ribuan hektar tanah timbul/Negara (TN) hingga ratusan juta bahkan milyaran rupiah, yang saat ini dijadikan lokasi pembangunan Pelabuhan Internasional.

Padahal, bila merujuk ketentuan yang berlaku Pemdes dilarang mengutip biaya administrasi terhadap jasa layanan masyarakat. Hal itu seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Pedesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (Permendes PDTT) No.1 /2015, Jo Psl 22, ayat (1) berbunyi desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa, ayat (2) Jasa layanan itu, meliputi ; a). Surat Pengantar b). Surat Rekomendasi dan c). Surat Keterangan. Dengan begitu pungutan yang dikutip dari warga yang ingin memperoleh Surat Keterangan Desa (SKD) dan Surat Keterangan Amprahan (SKA) dianggap pungli. Sementara praktek pungli bagian dari perbuatan korupsi.

Informasi yang berhasil dihimpun Jaya Pos dari berbagai sumber menyebut, warga yang mengajukan permohonan garapan tanah timbul/Negara (TN) harus mengantongi Surat Keterangan Desa (SKD) atau Surat Keterangan Garapan (SKG) dari Pemdes setempat.

Tapi ternyata tidak mudah, untuk memperoleh dokumen hak garap setiap warga pemohon harus merogoh koceknya hingga Rp.2,5 juta/SKD untuk disetor kepada Pemdes setempat. “Saya bersama sejumlah KK lainnya telah mengajukan permohonan garapan tanah timbul ke desa, saya memohon luasnya sekitar dua hektar. Untuk mendapat SKD saya menyetor Rp.2,5 juta,” ujar R (57 th) penduduk setempat.

Saat itu menurut mereka, sudah ratusan lebih warga yang mengajukan SKD/SKG, agar bisa menggarap lahan timbul di kawasan pesisir pantai desa tersebut. Bahkan, menurut mereka, kutipan biaya tidak hanya dikenakan terhadap warga yang mengajukan permohonan SKD/SKG tanah darat saja, tapi bagi mereka yang ingin menandai garapan tanah timbul masih berbentuk laut (cakupan lahan/tanah timbul) agar bisa memperoleh dokumen Surat Keterangan Amprahan (SKA) juga dikutip biaya sebesar Rp.500 ribu/bidang/pancer.

“Mereka yang berminat menggarap tanah timbul masih berbentuk laut, istilahnya amprahan atau mengamprah, juga dikutip biaya Rp.500.000,-/bidang/pancer,” ujarnya.

Ketika ingin dikonfirmasi Jaya Pos melalui surat bernomor 08/JP-Biro/Konf/2018, Kades Patimban, Darpani Taufik tidak berkenan merespon. Namun, kepada sejumlah media online lokal Darpani mengakui, adanya pungutan sejumlah uang terhadap warga yang mengajukan SKD/SKG/SKA. Tetapi uang pungutan itu dimasukan ke Kas Desa untuk digunakan keperluan pembangunan desa. “Uangnya masuk ke kas desa, sebagai sumber penerimaan APBDes merupakan PAD,” ucapnya.

Menurut Darpani, diterbitkannya SKD/SKG dan SKA berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) dan direkomendasi Panitia Amprahan. Pihaknya menegaskan, tidak sembarangan dalam membuat kebijakan Amprahan (Pematokan kawasan laut untuk cakupan lahan timbul), karena sudah berdasarkan Perdes dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pihak Pemkab dan BPN Subang.

“Saya tahu, laut memang aset milk negara/pemerintah. Makanya saya tidak sembarangan. Saya buat Perdes sebagai payung hukum amprahan. Perdes tersebut bukan semata produk desa, karena telah ada kajian hukum dari Pemkab (BagianHukum dan Pemerintahan Setda kab.Subang) dan BPN,” paparnya.

Darpani berdalih, kebijakan Amprahan diterbitkan sebagai antisipasi mencegah konflik atau rebutan tanah timbul/negara di kalangan masyarakat. “Tanah timbul, kan berbeda dengan tanah negara.

Sebelumnya tidak ada bentuk fisiknya, tetapi tanah timbul fisiknya karena proses sedimentasi. Makanya untuk mencegah konflik (rebutan) solusinya dengan model Amprahan. Jadi sejak dini sudah diantisipasi, masing-masing warga pemohon dapat sekian hektar. Sehingga begitu jadi tanah timbul, diharapkan tidak rebutan lagi, sekaligus untuk menyelematkan aset negara,” tandasnya.

Keterangan diperoleh Jaya Pos, klaim Kades Patimban Darpani terkait pembuatan Perdes pungutan SKD/SKA itu kontradiksi, lantaran permohonan rekomendasi/pengesahan Perdes No.7 tahun 2013, tentang Tata Tertib Garapan Tanah/Lahan Timbul/Negara ditolak oleh Pemkab Subang melalui surat bernomor : 180.01/1424/HK, tanggal 11 Oktober 2016 yang ditandatangani Asda Bidang Tata Praja H.Asep Nuroni,S.Sos.M.Si saat itu.”Dengan begitu Perdes itu batal demi hukum,” ujar aktifis DPD FBB Kab.Subang yang juga pemerhati Pemerintahan RAA.Hakim,S.Ip saat ditemui di kantornya (4/2/2019).

Hakim yang jebolan Unpad jurusan public policy ini menambhakan, “Jikapun Perdes itu di rekomendasi/disahkan Bupati tetap saja batal demi hukum, lantaran bertentangan dengan regulasi pemerintah lebih atas. Hal ini seperti merujuk PMDN Nomor 11/2014, Jo Psl 3 berbunyi Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan labih tinggi,” ujarnya.

“Terkait dengan regulasi pengaturan tanah timbul/negara itu menjadi ranahnya pemerintah atas, jadi bukan ranahnya pemerintah desa sebagaimana diatur di Permen ATR/BPN No.9 tahun 1999,tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Lebih teknisnya diatur melalui Surat Edaran (SE) Menteri ATR/BPN nomor : 410-1293 tahun 2006, tentang Penertiban tanah timbul/negara dan tanah Reklamasi, ditegaskan jika tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai oleh negara, dimana penguasaan pemilikan serta penggunaannya diatur oleh Kementerian terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.

Tetapi pada kenyataannya, saat ini tanah timbul/negara di wilayah Desa Patimban secara bebas diperjual belikan, terlebih lagi ramainya pembangunan pelabuhan. Pembelinya tak tanggung-tanggung dari kalangan perusahaan besar, utamanya dari kota metropolitan Jakarta dan sekitarnya.“Pemkab Subang diminta harus segera merespon, terutama soal status tanah timbul/negara ini,” ujar Asep, tokoh desa setempat.(@Bh)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59435)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51309)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (37069)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14786)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14085)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13903)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13659)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13088)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (10232)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9082)
Bedah JayaposBangunan Pompanisasi Mangkrak, Dinas Pertanian Akan Melakukan Sidak Pasuruan, Jaya Pos Setelah adanya pemberitaan oleh harian jaya pos terkait ada­nya bangunan ...


LPK-SM RAKYAT SEJAHTERA Akan Turunkan Tim Investigasi Terkait PompanisasiKejati Kalteng Telisik Dugaan Korupsi Proyek Jalan Kapuas Seberang Senilai Rp 5,8 MAPBDes Kedungwonokerto Jadi Ajang Cari Untung ?Tim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudWarga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikBobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM Bersubsidi
Laporan KhususBupati Bantaeng Pantau Proses Terminal Darah PuskesmasBantaeng, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng terus melakukan inovasi di sektor kesehatan. Salah ...


DPRD Sumsel Setujui LKPJ Gubernur Sumsel Tahun 2018DPRD Lahirkan Perda Inisiatif Kepemudaan dan Mengkritisi Kinerja PemkoSerahkan Bantuan Bagi Korban Kebakaran Pangkal Duri, Fachrori: Jangan Lama-lama Bersedih, Segeralah Pemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutPemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixLakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan Sumut