Rabu, 20 Maret 2019 - 06:22:35 WIB
41 Desa di Pangandaran Tak Capai Target PBBKategori: Jawa Barat - Dibaca: 80 kali

Baca Juga:Pejabat di Dinas PU Ketapang Korupsi Proyek MCKBanyak Berkas Palsu Beredar di Imigrasi BlitarDiduga Dianiaya, Puluhan Siswa SMKN 1 Kelautan dan Perikanan Melarikan DiriHampir 1 Tahun Kecamatan Subi Gelap Gulita

Pangandaran, Jaya Pos

Dari 93 desa yang ada di Kabupaten Pangandaran, dike­tahui pada tahun 2018 sebanyak 41 desa tidak mencapai target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 100 persen. Padahal, tahun sebelumnya hanya sekitar 20 desa yang tidak tercapai targetnya.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran, Drs Hendar Suhendar MM, berdasarkan hasil evaluasi sementara permasalahannya karena ada kesalahan pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), lalu pemiliknya tidak berada di tempat atau sulit ditagih.

Karena itu pihaknya meminta kepada kepala desa agar diinventarisir permasalahannya, kalau salahnya di SPPT agar segera dilakukan perbaikan. “Padahal dulu diberi waktu untuk memperbaiki SPPT selama dua bulan supaya diverifikasi. Kalau ada yang salah cepat kembalikan ke kami untuk dilakukan perbaikan, jangan disimpan saja,” ujar Hendar saat launching pendistribusian SPPT PBB sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) 2019 oleh Bupati Pangandaran, H Jeje Wiradinata seusai pelaksanaan Musrenbang 2020 di Hotel Pantai Indah Timur, Pangandaran, Rabu (6/3).

Begitu juga bila wajib pajaknya tidak ada di Pa­ngandaran, kata Hendar, segera laporkan supaya bisa dikoordinir oleh pihak BPKD Pangandaran. “Kalau wajib pajak­nya ada di Jakarta atau di Bandung misalnya, ya kami kejar kesana, apalagi kalau tagihannya mencapai miliaran rupiah,” katanya.

Hendar mengatakan, karena target dari 41 desa itu tak tercapai, maka pajak hutang totalnya mencapai Rp 1,3 mi­liar. Bila hutang ini tidak ditindaklanjuti akan menimbulkan denda sehingga terus berbunga.

“Yang menjadi pertanyaan, apakah SPPT-nya diberikan tidak kepada wajib pajaknya. Hanya saya takutkan bila SPPT-nya hanya disimpan di kantor desa, akan yang akan terkena denda nya pasti desanya,” ujar Hendar.

Hendar berharap agar komunikasi dan koordinasi antara pihak pemerintah desa dengan pihaknya lebih ditingkatkan. “Kami kan punya pasukan tim khusus penarikan retribusi PBB.

Permasalahan ini menjadi perhatian bagi Pemkab Pa­ngandaran, sehingga Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata menyatakan akan turun langsung memantau dan mengetahui permasalahan yang terjadi. Bahkan dirinya membenarkan ada 41 desa retribusi PBB-nya tak mencapai target.

“Bila pada Mei mendatang belum melunasi, kami akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah permasalahannya di PBB atau ada permasalahan lain,” H Jeje mengakhiri.(Mamay)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59369)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51244)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (33155)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14719)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14009)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13845)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13603)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13011)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (9927)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9019)
Bedah JayaposTim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudBanjar, Jaya Pos Tunjangan Kinerja (Tunkin) pengganti Tunjangan Dae­rah (Tunda) yang bakal diterima ...


Warga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikBobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM BersubsidiSHM Ganda Diduga Dilakukan oleh Oknum Pegawai BPN Kota PekanbaruGus Irawan Yang Merekomondasikan, Abdul Karim Yang Kerjakan, Nilai Proyek Tidak Tahu Berapa ?Bangunan Pompanisasi Di Desa Gendro Mangkrak dan Perlu di AuditRS MMC Jambi Diduga Curangi Gaji Karyawan, Lebaran Terancam Tidak Terima THR
Laporan KhususPemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutLabusel, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali memperoleh opini Wajar ...


Pemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixLakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan SumutPatik Dalam Kehidupan Batak Safari Ramadan Wabub Bantaeng Sampaikan Pentingnya BersilaturrahimDPRD Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPj Walikota Tahun 2018DPRD Subang Gelar Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tahun 2018