Rabu, 20 Maret 2019 - 06:22:35 WIB
41 Desa di Pangandaran Tak Capai Target PBBKategori: Jawa Barat - Dibaca: 120 kali

Baca Juga:Pejabat di Dinas PU Ketapang Korupsi Proyek MCKBanyak Berkas Palsu Beredar di Imigrasi BlitarDiduga Dianiaya, Puluhan Siswa SMKN 1 Kelautan dan Perikanan Melarikan DiriHampir 1 Tahun Kecamatan Subi Gelap Gulita

Pangandaran, Jaya Pos

Dari 93 desa yang ada di Kabupaten Pangandaran, dike­tahui pada tahun 2018 sebanyak 41 desa tidak mencapai target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 100 persen. Padahal, tahun sebelumnya hanya sekitar 20 desa yang tidak tercapai targetnya.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran, Drs Hendar Suhendar MM, berdasarkan hasil evaluasi sementara permasalahannya karena ada kesalahan pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), lalu pemiliknya tidak berada di tempat atau sulit ditagih.

Karena itu pihaknya meminta kepada kepala desa agar diinventarisir permasalahannya, kalau salahnya di SPPT agar segera dilakukan perbaikan. “Padahal dulu diberi waktu untuk memperbaiki SPPT selama dua bulan supaya diverifikasi. Kalau ada yang salah cepat kembalikan ke kami untuk dilakukan perbaikan, jangan disimpan saja,” ujar Hendar saat launching pendistribusian SPPT PBB sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) 2019 oleh Bupati Pangandaran, H Jeje Wiradinata seusai pelaksanaan Musrenbang 2020 di Hotel Pantai Indah Timur, Pangandaran, Rabu (6/3).

Begitu juga bila wajib pajaknya tidak ada di Pa­ngandaran, kata Hendar, segera laporkan supaya bisa dikoordinir oleh pihak BPKD Pangandaran. “Kalau wajib pajak­nya ada di Jakarta atau di Bandung misalnya, ya kami kejar kesana, apalagi kalau tagihannya mencapai miliaran rupiah,” katanya.

Hendar mengatakan, karena target dari 41 desa itu tak tercapai, maka pajak hutang totalnya mencapai Rp 1,3 mi­liar. Bila hutang ini tidak ditindaklanjuti akan menimbulkan denda sehingga terus berbunga.

“Yang menjadi pertanyaan, apakah SPPT-nya diberikan tidak kepada wajib pajaknya. Hanya saya takutkan bila SPPT-nya hanya disimpan di kantor desa, akan yang akan terkena denda nya pasti desanya,” ujar Hendar.

Hendar berharap agar komunikasi dan koordinasi antara pihak pemerintah desa dengan pihaknya lebih ditingkatkan. “Kami kan punya pasukan tim khusus penarikan retribusi PBB.

Permasalahan ini menjadi perhatian bagi Pemkab Pa­ngandaran, sehingga Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata menyatakan akan turun langsung memantau dan mengetahui permasalahan yang terjadi. Bahkan dirinya membenarkan ada 41 desa retribusi PBB-nya tak mencapai target.

“Bila pada Mei mendatang belum melunasi, kami akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah permasalahannya di PBB atau ada permasalahan lain,” H Jeje mengakhiri.(Mamay)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59627)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51480)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (48752)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14969)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14240)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14063)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13795)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13288)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11768)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9254)
Bedah JayaposAPBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong KadesSidoarjo, Jaya Pos Kepala Desa Pademonegoro Ispriyanto diduga cenderung tertutup dan memonopoli dalam ...


Realisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak TransparanLahan Pertanian Milik Pemprov Jatim Disewakan di Kecamatan Tutur, Uangnya Kemana ?Kasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka BaruDiduga Palsukan Produk Pabrikasi, U-Ditch Merek BCA Berstempel Calvary DipertanyakanBuruh PT Siwanggi Sejati Luhur Demo Karena Pembayaran Bonus Yang Tak SesuaiKasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka BaruPenggunaan ADD di Jorong Silungkang Tidak Transparan
Laporan Khusus20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dilantik dan DisumpahPadang Panjang, Jaya Pos Sebanyak 20 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang ...


Ilyas Panji Alam Sholat Idul Adha di Masjid An-NurPUBLIKASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019Bertemu di IPDN, Bupati Bantaeng Bincang Akrab dengan Wapres Demi Keutuhan NKRI Majelis Madiena Adakan Istigosah Dan TausiyahPimpin Upacara di IPDN, Pengamat: Bukti Bupati Bantaeng Punya Jejaring Kuat di PusatRanperda Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Datar di 2018 DiSetujuiPublikasi Kinerja Sekda Kabupaten Bogor Semester I Tahun 2019