Rabu, 20 Maret 2019 - 06:15:04 WIB
Otong Khusni : Bukan Hanya 5 Meter, 80 % Pekerjaan Drainase Harus DibongkarKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 110 kali

Baca Juga:Pejabat di Dinas PU Ketapang Korupsi Proyek MCKBanyak Berkas Palsu Beredar di Imigrasi BlitarDiduga Dianiaya, Puluhan Siswa SMKN 1 Kelautan dan Perikanan Melarikan DiriHampir 1 Tahun Kecamatan Subi Gelap Gulita

Pandeglang, Jaya Pos

Pembangunan drainase di Jalan Raya Simpang Labuan–Cibaliung tepatnya di Kampung Solodengeun kini menjadi sorotan beberapa lembaga pemerhati pembangunan dan masyarakat. Pasalnya, dalam pelaksanaan pekerjaan fisik tersebut diduga sudah tidak mengindahkan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Seperti yang diberitakan Jaya Pos sebelumnya, Otong Khusni salah satu warga menegaskan pembangunan drainase tersebut asal jadi. Menurutnya pihak pemborong ataupun pelaksana proyek dalam hal ini sudah dengan terang-terang­an ‘maling’ uang negara. Otong menambahkan lebar dari pemasangan pondasi bawah drainase tersebut setelah dicek ulang hanya 20 bahkan ada yg 10 centimeter saja, “Setelah dicek kembali ke lokasi, pemasangan pondasi bawah lebarnya hanya 20 centi bahkan ada yang 10 centimeter saja hampir rata-rata “ tuturnya.

Sementara itu informasi yang didapat Jaya Pos PT. Hutama Prima selaku penyedia jasa atau pihak pelaksana proyek tersebut telah memecat mandor yang dinilai buruk dalam pekerjaannya dan akan membongkar sepanjang 5 meter saja drainase yang sudah terpasang dan dinilai kurang maksimal.

Namun Otong menegaskan 80 % pekerjaan harus dibongkar, “Bukan 5 meter saja. 80 % pekerjaan tersebut harus dibongkar, Bukan mandor yang harus dipecat, konsultan, pelaksana, yang paling wajib dipecat, terus kapan pihak perusahaan membongkar pekerjaan yang asal-asalan itu, kenapa asal-asalan ,? Dikarenakan di kerjakannya bukan pake tangan sama otak. Melainkan sama kaki dan dengkul “ tegasnya.

Dalam hal ini Otong meminta kepada pihak PPK 1 Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah II Provinsi Banten selaku pemilik kegiatan, agar segera bertindak ataupun menindak pihak dari PT. Hutama Prima sebagai penyedia jasa dan PT. Multhi PHI Beta Cs sebagai konsultan supervisi, agar dikemudian hari tidak salah dalam menunjuk ataupun memberikan pekerjaan ke pihak yang tidak benar dalam pembangunan. (Yan)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59435)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51309)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (37069)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14786)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14085)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13903)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13659)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13088)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (10232)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9082)
Bedah JayaposBangunan Pompanisasi Mangkrak, Dinas Pertanian Akan Melakukan Sidak Pasuruan, Jaya Pos Setelah adanya pemberitaan oleh harian jaya pos terkait ada­nya bangunan ...


LPK-SM RAKYAT SEJAHTERA Akan Turunkan Tim Investigasi Terkait PompanisasiKejati Kalteng Telisik Dugaan Korupsi Proyek Jalan Kapuas Seberang Senilai Rp 5,8 MAPBDes Kedungwonokerto Jadi Ajang Cari Untung ?Tim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudWarga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikBobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM Bersubsidi
Laporan KhususBupati Bantaeng Pantau Proses Terminal Darah PuskesmasBantaeng, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng terus melakukan inovasi di sektor kesehatan. Salah ...


DPRD Sumsel Setujui LKPJ Gubernur Sumsel Tahun 2018DPRD Lahirkan Perda Inisiatif Kepemudaan dan Mengkritisi Kinerja PemkoSerahkan Bantuan Bagi Korban Kebakaran Pangkal Duri, Fachrori: Jangan Lama-lama Bersedih, Segeralah Pemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutPemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixLakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan Sumut