Selasa, 19 Maret 2019 - 06:46:26 WIB
Rusun Warugunung Memiliki Hutang, DPBT Kota Surabaya Harus Bertanggung JawabKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 238 kali

Baca Juga:Banyak Berkas Palsu Beredar di Imigrasi BlitarDiduga Dianiaya, Puluhan Siswa SMKN 1 Kelautan dan Perikanan Melarikan DiriHampir 1 Tahun Kecamatan Subi Gelap GulitaForak Desak Kejati Jambi Tuntaskan Beberapa Kasus Koruspi

Surabaya, Jaya Pos

Terdapat kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 8.415.875.916,67 merupakan utang pada Perum Perumnas yang jatuh tempo lebih dari satu tahun sampai dengan tahun 2026 dari nilai pokok utang sebesar Rp.14.581.153.000,00 dalam rangka perolehan rumah susun sewa.

Kewajiban ini sesuai perjanjian nomor 648.21/1412.1/ 402.601/97DIRUT/507/22/V/97 tanggal 9 Mei 1997 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Perum Perumnas di lokasi Kelurahan Warugunung Kecamatan Karang Pilang Kotamadya Tingkat II Surabaya, dimana serah terima objek kerjasama telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima.

Perum Perumnas membangun rumah susun di atas tanah milik Pemerintah Kota Surabaya Setelah bangunan selesai dibangun, Perum Perumnas menyerahkan bangunan rumah susun sewa kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk dikelola. Menurut data sumber yang dapat dipercaya hasil review atas laporan hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan tindak lanjutnya diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut.

a. Aset berupa bangunan Rusun sewa Warugunung dan sarana prasarananya belum diakui sebagai aset lainnya,

b. Pemerintah Kota Surabaya belum menganggarkan pendapatan sewa serta pengeluaran untuk biaya pengelolaan rusun dan pengembalian investasi kepada Perum Perumnas,

c. Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama Operasi Rusun Sewa Warugunung belum diakui,

d.Terdapat realisasi pengembalian investasi kepada Perum Perumnas lebih kecil senilai Rp.2.786.630.788,00 dari yang seharusnya.

Alhasil diketahui DPBT tidak melakukan koordinasi dengan bidang akuntansi untuk melaporkan aktivitas kerjasama aset Rusun atas informasi adanya perjanjian Rusun kepada BPKPD.

Perjanjian kerja sama disebutkan berakhir setelah Pemerintah Kota Surabaya menyelesaikan pengembalian biaya produksi rusun sewa beserta prasarananya kepada Perum Perumnas.

Pengembalian investasi yang disetorkan kepada Perum Perumnas yaitu sebesar hasil sewa setelah dikurangi biaya pengelolaan penyesuaian tarif sewa juga diatur yang akan ditetapkan tersendiri dalam berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Sebagai lampiran dalam perjanjian tersebut, Perum Perumnas telah menyusun jadwal atau skedul pembayaran atas pengembalian investasi dengan perkiraan jangka waktu pengembalian selama 30 tahun, termasuk di dalamnya perkiraan kenaikan tarif secara berkala.

Berdasarkan perhitungan Perum Perumnas, diketahui bahwa pengembalian investasi yang seharusnya sudah diterima per 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp.5.437.713.500,00, namun realisasinya hanya sebesar Rp.1.824.646.392,00.

Dengan demikian realisasi pengembalian investasi tersebut jauh lebih kecil dari jumlah yang diharapkan diterima oleh Perum Perumnas dalam jadwal, yaitu selisih kurang sebesar Rp.3.613.067.108,00 (Rp.5.437.713.500,00 Rp.1.824 .646.392,00). Selisih kurang tersebut terjadi karena kenaikan tarif sewa tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diperkirakan dalam jadwal dan cenderung lebih kecil.

Warga seputaran lokasi Rusun ketika dikonfirmasi Jaya Pos terkait pengelolaan Rusun membenarkan bahkan berasumsi aset yang tidak dicatat berupa bangunan rumah susun Warugunung dan sarana prasarananya lemah dan berisiko hilang atau dikuasai oleh pihak lain dan mengatakan terdapat ketidak cermatan dari awal perjanjian ketidak patuhan abaikan ketentuan berakibat pembebanan hutang dan berpotensi kerugian.

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pertimbangan atas kondisi penyewa yaitu masyarakat menengah ke bawah. Lemahnya pengawasan BPKPD terkait kegiatan pengelolaan Rusun oleh DPBT berakibat timbulnya hutang pembebanan atas kerja sama pengelolaan berkaitan de­ngan Rusun Warugunung dirasa belum memadai, karena abaikan ketentuan terbaru tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, SAP dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pemerintah Kota Surabaya mencatat aset lainnya dari kerjasama pengelolaan Rusun Warugunung sebesar Rp.4.969.192.500,00 yaitu hanya senilai tanah Pemerintah Kota Surabaya yang disertakan dalam kerjasama pembangunan rumah susun di lokasi Warugunung Kecamatan Karangpilang, sesuai perjanjian dengan Perum Perumnas No.648.21.1412.1 /402.601/97 dan Nomor Dirut/507/22/V/97 tanggal 9 Mei 1997. (Junn)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59435)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51309)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (37069)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14786)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14085)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13903)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13659)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13088)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (10232)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9082)
Bedah JayaposBangunan Pompanisasi Mangkrak, Dinas Pertanian Akan Melakukan Sidak Pasuruan, Jaya Pos Setelah adanya pemberitaan oleh harian jaya pos terkait ada­nya bangunan ...


LPK-SM RAKYAT SEJAHTERA Akan Turunkan Tim Investigasi Terkait PompanisasiKejati Kalteng Telisik Dugaan Korupsi Proyek Jalan Kapuas Seberang Senilai Rp 5,8 MAPBDes Kedungwonokerto Jadi Ajang Cari Untung ?Tim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudWarga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikBobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM Bersubsidi
Laporan KhususBupati Bantaeng Pantau Proses Terminal Darah PuskesmasBantaeng, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng terus melakukan inovasi di sektor kesehatan. Salah ...


DPRD Sumsel Setujui LKPJ Gubernur Sumsel Tahun 2018DPRD Lahirkan Perda Inisiatif Kepemudaan dan Mengkritisi Kinerja PemkoSerahkan Bantuan Bagi Korban Kebakaran Pangkal Duri, Fachrori: Jangan Lama-lama Bersedih, Segeralah Pemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutPemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixLakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan Sumut