Senin, 01 Oktober 2012 - 07:00:33 WIB
Pejabat di Dinas PU Ketapang Korupsi Proyek MCKKategori: Kalimantan Barat - Dibaca: 428 kali

Baca Juga:Banyak Berkas Palsu Beredar di Imigrasi BlitarDiduga Dianiaya, Puluhan Siswa SMKN 1 Kelautan dan Perikanan Melarikan DiriHampir 1 Tahun Kecamatan Subi Gelap GulitaForak Desak Kejati Jambi Tuntaskan Beberapa Kasus Koruspi

Ketapang, Jaya Pos

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran (TA) 2011 melaksanakan pekerjaan pembangunan sanitasi/MCK Plus di Desa Lembah Hijau I Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Nomor: 05.C/HP/XIX.PNK/05/2012 yang dikeluarkan pada Tanggal 1 Mei 2012, telah ditemukan adanya penyimpangan yang berpotensi  adanya unsur–unsur tindak pidana korupsi pada paket pekerjaan tersebut.

Pembangunan sanitasi/MCK Plus di Desa Lembah Hijau I Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, seharusnya dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) melalui kontrak Nomor: 298/PPK-DAK/CK/2011 tanggal 11 Juli 2011 senilai Rp186.810.000 dengan sumber dana sebesar Rp132.080.000 dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sebesar Rp54.000.000 dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemkab Ketapang tahun 2011. Jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender mulai 11 Juli 2011.

Berdasarkan dokumen kontrak pekerjaan tersebut terdapat beberapa item pekerjaan, diantaranya pekerjaan pendahuluan, pondasi, rangka badan, konstruksi rangka atas dan atap, lantai, dinding dan plafond serta beberapa item pekerjaan lainnya.

Berdasarkan penelaahan pada laporan realisasi fisik dan keuangan Dinas PU Ketapang per 31 Desember 2011, diketahui bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sanitasi/MCK Plus Desa Lembah Hijau, Kecamatan Nanga Tayap,  realisasi pembayarannya tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan.

Dari laporan tersebut ditemukan  oleh BPK-RI  bahwa telah dilakukan pencairan uang muka melalui dokumen SP2D Nomor: 5455/SP2D-LS/2011. Tanggal 18 Agustus 2011 sebesar Rp74.724.000 atau sebesar 40% dari nilai kontrak. Sementara prestasi fisik pekerjaan nihil (0%).

Menurut LHP BPK, pencairan 40% tersebut diterima oleh oknum di Dinas PU Ketapang berinisial FF, didalam proyek tersebut FF bertindak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)  dan sebagai fasilitator masyarakat.

Atas permasalahan tersebut menurut LHP BPK, telah mengakibatkan  unsur kerugian Negara, dan hal tersebut terjadi diakibatkan karena beberapa faktor, diantaranya bahwa PPTK dinilai memiliki I’tikad kurang baik telah menggunakan uang muka pelaksanaan proyek untuk kepentingan pribadinya serta kurangnya pengendalian Kepala Dinas PU Ketapang, Ir. Darmansyah kepada PPTK dan PPK atas pekerjaan Pembanguan Sanitasi / MCK Plus  desa Lembah Hijau.

Sementara saat ini FF sedang berstatus terdakwa atas kasus penipuan dan penggelapan dan sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Ketapang. Berbagai komentar bermunculan dari kalangan masyarakat Kabupaten Ketapang, masyarakat meminta agar penyidik tidak hanya menindak FF atas kasus penipuan dan penggelapannya saja, namun kasus korupsinya juga  harus ditindaklanjuti, dan Kadis PU Ketapang harus bertanggung jawab atas SP2D yang dikeluarkan.Hardi


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59474)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51340)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (38603)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14818)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14119)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13931)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13683)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13117)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (10471)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9111)
Bedah JayaposDana Pokir Desa Bojonegara Diduga Dijadikan Ajang BancakanSubang, Jaya Pos Para pelaku tindak pidana korupsi bukan orang-orang susah yang butuh uang buat bayar sewa ...


Korupsi Dana Desa, Dua Oknum Kades Asal Sukabumi DihukumMasyarakat Minta Bupati Turun Tangan Selesaikan Kasus Penutupan Jalan Pengadaan Alat Timbang DAK Ketapang, Kadisperindag Diduga Lakukan Pembohongan PublikProyek Siluman: Galian C dan Klaser di Desa Treman Diduga Tidak Memiliki Izin Proyek Lapangan Sepak Bola Konvensional Pagesangan Diduga Menyimpang, Dispora Surabaya Lakukan PembMantan Plt Camat Kapuas Murung Divonis 4 Tahun Penjara, Denda 200 JutaPelebaran Jalan Lingkar Samosir Kurang Profesional
Laporan KhususBupati Sergai Gelar Halal Bihalal Bersama Ratusan Masyarakat Perbaungan dan Pantai CerminSergei, Jaya Pos Bupati Sergai, H Soekirman gelar halal bihalal bersama Camat Perbaungan dan Camat Pantai ...


Meriahkan HUT Ke-235 Kota Pekanbaru, SMPN 35 Pekanbaru Gelar Lomba Permainan TradisionalSilaturahmi Masyarakat di Hamparan Perak Berjalan BaikWaasops Panglima TNI Cek Kesiapan Akhir Satgas Yonif 406/Ck Pamtas RI-PNGBupati Banyumas Nominator Penerima Satyalencana PembangunanUhum Dalam Kehidupan Masyarakat BatakFachrori Umar Sebut Danau Sipin Siap Untuk Gelaran Kejurnas DayungKorem 071/Wk Halal Bihalal Pererat Silaturahmi dan Kebersamaan