Senin, 01 Oktober 2012 - 07:00:33 WIB
Pejabat di Dinas PU Ketapang Korupsi Proyek MCKKategori: Kalimantan Barat - Dibaca: 512 kali

Baca Juga:Banyak Berkas Palsu Beredar di Imigrasi BlitarDiduga Dianiaya, Puluhan Siswa SMKN 1 Kelautan dan Perikanan Melarikan DiriHampir 1 Tahun Kecamatan Subi Gelap GulitaForak Desak Kejati Jambi Tuntaskan Beberapa Kasus Koruspi

Ketapang, Jaya Pos

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran (TA) 2011 melaksanakan pekerjaan pembangunan sanitasi/MCK Plus di Desa Lembah Hijau I Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Nomor: 05.C/HP/XIX.PNK/05/2012 yang dikeluarkan pada Tanggal 1 Mei 2012, telah ditemukan adanya penyimpangan yang berpotensi  adanya unsur–unsur tindak pidana korupsi pada paket pekerjaan tersebut.

Pembangunan sanitasi/MCK Plus di Desa Lembah Hijau I Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, seharusnya dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) melalui kontrak Nomor: 298/PPK-DAK/CK/2011 tanggal 11 Juli 2011 senilai Rp186.810.000 dengan sumber dana sebesar Rp132.080.000 dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sebesar Rp54.000.000 dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemkab Ketapang tahun 2011. Jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender mulai 11 Juli 2011.

Berdasarkan dokumen kontrak pekerjaan tersebut terdapat beberapa item pekerjaan, diantaranya pekerjaan pendahuluan, pondasi, rangka badan, konstruksi rangka atas dan atap, lantai, dinding dan plafond serta beberapa item pekerjaan lainnya.

Berdasarkan penelaahan pada laporan realisasi fisik dan keuangan Dinas PU Ketapang per 31 Desember 2011, diketahui bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sanitasi/MCK Plus Desa Lembah Hijau, Kecamatan Nanga Tayap,  realisasi pembayarannya tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan.

Dari laporan tersebut ditemukan  oleh BPK-RI  bahwa telah dilakukan pencairan uang muka melalui dokumen SP2D Nomor: 5455/SP2D-LS/2011. Tanggal 18 Agustus 2011 sebesar Rp74.724.000 atau sebesar 40% dari nilai kontrak. Sementara prestasi fisik pekerjaan nihil (0%).

Menurut LHP BPK, pencairan 40% tersebut diterima oleh oknum di Dinas PU Ketapang berinisial FF, didalam proyek tersebut FF bertindak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)  dan sebagai fasilitator masyarakat.

Atas permasalahan tersebut menurut LHP BPK, telah mengakibatkan  unsur kerugian Negara, dan hal tersebut terjadi diakibatkan karena beberapa faktor, diantaranya bahwa PPTK dinilai memiliki I’tikad kurang baik telah menggunakan uang muka pelaksanaan proyek untuk kepentingan pribadinya serta kurangnya pengendalian Kepala Dinas PU Ketapang, Ir. Darmansyah kepada PPTK dan PPK atas pekerjaan Pembanguan Sanitasi / MCK Plus  desa Lembah Hijau.

Sementara saat ini FF sedang berstatus terdakwa atas kasus penipuan dan penggelapan dan sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Ketapang. Berbagai komentar bermunculan dari kalangan masyarakat Kabupaten Ketapang, masyarakat meminta agar penyidik tidak hanya menindak FF atas kasus penipuan dan penggelapannya saja, namun kasus korupsinya juga  harus ditindaklanjuti, dan Kadis PU Ketapang harus bertanggung jawab atas SP2D yang dikeluarkan.Hardi


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59697)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (52393)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51551)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15040)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14306)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14132)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13849)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13356)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (12386)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9325)
Bedah JayaposKasus Tanah Kas Desa RancaudikSubang, Jaya Pos Sejak berlakunya regulasi Otonomi Desa, selain melahirkan hikmah juga mengundang masalah. ...


Terkait Izin Tambang Pasir Laut Galesong, Diduga Antara Pengusaha dan Oknum di Dinas ESDM Ada KonspiBobroknya Pengerjaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya, Hitungan Bulan Sudah RetakPenangkapan Kasus Narkoba Oleh Polres Pangkep Diduga Tidak Prosedural Dan RekayasaPembangunan Wisma Haji Lanjutan DipertanyakanPembangunan Gedung Produksi Kabupaten Dharmasraya Diduga Tidak Sesuai RABDenpom Pekanbaru Menertibkan Perjudian di TapungKades Sinamanenek Diduga Merugikan Warganya
Laporan KhususKetua PWI OKU Tutup Acara Penyuluhan Bahasa Indonesia dan Melantik PWI PeduliBaturaja, Jaya Pos Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Purwadi SP ...


Polsek Jatisari Adakan Sosialisasi Di PKBM Tunas Baru DPRD Muba Setujui Perubahan R-APBD TA 2019DPRD Minta Pemkab Muba Fokus Tingkatkan PADEka Kartika Lantik Anggota DPRD Provinsi Kepri45 Anggota DPRD Muba Periode 2019-2024 Resmi Dilantik50 Anggota DPRD Subang Periode 2019-2024 DilantikSrikandi Baru Terpilih dan Dilantik dari Dapil II