Sabtu, 16 Maret 2019 - 06:51:20 WIB
Mediasi Keluarga Ngatawi Dan Karmi Dilakukan di Balai Desa NgadirejoKategori: Jawa Timur - Dibaca: 227 kali

Baca Juga:Hampir 1 Tahun Kecamatan Subi Gelap GulitaForak Desak Kejati Jambi Tuntaskan Beberapa Kasus KoruspiRencana Walikota Nur Mahmudi Ismail Ditentang Ketua DPRDRapor Merah Bagi Kinerja Diskominfo Kab Anambas

Pasuruan, Jaya Pos

Mediasi keluarga Karmi dan Ngatawi dilakukan dengan mendatangkan Mariyanto sebagai sakasi karena disebut-sebut mengetahui perihal pembayaran gadai atau pihak Karmi menganggap jual beli lahan di Balai Desa Ngadirejo, Rabu (13/3/19).

Mariyanto saat ditanya oleh Carik Desa Ngadirejo mengatakan, “Kalau masalah pembayaran, dia yang menye­rahkan dan ingat jam 11 siang,” ujarnya. Akan tetapi Sumini menyangkal dan mengatakan kalau yang menyerahkan uang tiga juta adalah Otin pada hari Selasa sekitar jam 9 pagi. 

Carik Desa menganggap, untuk sementara yang punya bukti kepemilikan adalah Hajjah Karmi. Sedangkan Kepala Desa mengatakan sudah konsultasi dengan camat dan mengatakan bahwa kalau jaman tahun 96, hal seperti itu sudah sah. Carik meminta kepada Karmi, asli dari surat segel jual beli dan dijawab bahwa hanya itu bukti yang dia punya dan tidak ada yang lain. 

Selepas acara mediasi, sambil beramah tamah Karmi menanyakan kepada Jaya Pos, kenapa dalam penulisan tidak meminta nara sumber dari pihaknya atau keluarga Otin. Dan Karmi juga menjelaskan akan mewakafkan tanah itu untuk tempat ibadah. 

Jaya Pos yang merasa sudah berusaha mencari informasi dari kedua belah pihak menjelaskan bahwa Jaya Pos dijanjikan oleh pihak Desa Ngadirejo untuk mediasi dengan Karmi juga menanti keluarga Karmi untuk konfirmasi dan baru minggu kemarin bisa konfirmasi secara langsung dan sudah ditulis keterangan Karmi di Jaya Pos dan dan pihak Karmi bisa melakukan hak jawab Jika memang diperlukan. 

Ketua LPK-SM Rakyat Sejahtera, Sumarsono menjelaskan, “Saya apresiasi pihak desa yang sudah memfasilitasi kedua belah pihak, akan tetapi dalam hal ini sangat saya sayangkan pihak desa tidak bisa mempertimbangkan keabsahan surat segel yang disodorkan oleh pihak Ibu Karmi,” ujarnya. 

Masih menurut Sumarsono, “Kalau pihak desa bilang itu kejadian masih di jaman kepemerintahan kepala desa dulu terus ya tidak akan selesai masalahnya, di surat yang disodorkan itu banyak kejanggalan seperti nomor surat tidak ada, tahun surat yang beda, kertas segel hanya copy-an saja dan tanda tangan Sumini juga tidak diakui oleh Sumini,” jelasnya. 

“Lalu di Buku Krawangan Desa tidak ada peralihan apapun, Sehingga kalau mau jujur kita melihat data dan keterangan kedua belah pihak ini perlu diperdalam dan biar tidak ada masalah di kemudian hari harus ada proses administrasi yang jelas dan sesuai perosedur demi kebaikan bersama, umpama di pemerintahan yang dulu ditemukan ada kesalahan maka harus ada perbaikan. Terus kita disini kalau dilihat secara proses dan bukti yang disodorkan ke kita, dilihat dari isi surat itu menerangkan Ibu Sumini tertera sebagai penjual. Padahal pada saat itu Bu Karsiti sebagai orang tuanya masih hidup, akan tetapi saat ini sudah meninggal di tahun 2013 lalu,” jelasnya.

Akhirnya kedua belah pihak tanda tangan kesepakatan sudah mediasi akan tetapi surat yang diterbitkan pihak desa hanya sementara. Bahwa, untuk saat ini pihak desa mengakui tanah yang disengketakan dimiliki Karmi, akan tetapi apabila dikemudian hari kedua belah pihak merasa ada bukti yang cukup bisa melakukan proses yang seharusnya. 

Sedangkan Camat Tutur, Drs Eddy Supriyanto MM mengatakan hal yang berbeda dengan pernyataan Kepala Desa Ngadirejo, camat mengatakan masih belum tahu bukti dan kronologi secara detail dan akan segera memanggil kepala desa untuk meminta kejelasan terkait masalah ini, “Mungkin besok saya akan ke desa untuk cek data yang ada karena tanpa data saya tidak bisa bilang apa apa, semoga besok tidak ada rapat mendadak” ungkap Camat Tutur, melalui ponselnya, Kamis, (14/3/19).(Sp)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59367)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51240)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (33091)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14715)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14007)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13842)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13600)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13009)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (9914)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9018)
Bedah JayaposTim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudBanjar, Jaya Pos Tunjangan Kinerja (Tunkin) pengganti Tunjangan Dae­rah (Tunda) yang bakal diterima ...


Warga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikBobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM BersubsidiSHM Ganda Diduga Dilakukan oleh Oknum Pegawai BPN Kota PekanbaruGus Irawan Yang Merekomondasikan, Abdul Karim Yang Kerjakan, Nilai Proyek Tidak Tahu Berapa ?Bangunan Pompanisasi Di Desa Gendro Mangkrak dan Perlu di AuditRS MMC Jambi Diduga Curangi Gaji Karyawan, Lebaran Terancam Tidak Terima THR
Laporan KhususPemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutLabusel, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali memperoleh opini Wajar ...


Pemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixLakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan SumutPatik Dalam Kehidupan Batak Safari Ramadan Wabub Bantaeng Sampaikan Pentingnya BersilaturrahimDPRD Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPj Walikota Tahun 2018DPRD Subang Gelar Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tahun 2018