Sabtu, 29 September 2012 - 06:32:24 WIB
Rencana Walikota Nur Mahmudi Ismail Ditentang Ketua DPRDKategori: Depok - Dibaca: 288 kali

Baca Juga:Rapor Merah Bagi Kinerja Diskominfo Kab AnambasRatusan Guru Demo, Dana Sertifikasi 5 Bulan Tidak TurunKasus Simulator Mengarah ke KapolriBupati Simalungun DR JR Saragih Diskriminatif, PMS Terima Bantuan Hibah Rp1 Miliar

Rencana Walikota Nur Mahmudi Ismail mencari sensasi dengan memberi subsidi tiket Kereta Rel Listrik (KRL) commuter line kepada para pengguna KRL ditentang Ketua DPRD Depok, Rintis Yanto.

Depok, Jaya Pos

Sebab, ide tersebut tidak didasari aturan perundangan yang jelas, hanya mencari popularitas saja. “Tidak ada dasarnya pemberian subsidi itu. Mau diambil alokasi anggaran dari pos apa. Semua harus jelas. Kalau bansos jelas tidak bisa karena belum tentu yang diberikan subsidi itu masuk dalam kategori rawan sosial,” kata Rintis, kemarin.

Menurut Rintis, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak boleh memberikan hibah atau bantuan sosial (bansos) kepada perorangan yang tidak termasuk dalam kategori rawan sosial. Kendati ada 54.809 penumpang KRL dari lima stasiun di Depok, namun tak semua merupakan warga Depok. Hal itu perlu dikaji secara detil. Belum lagi, dikhawatirkan adanya salah sasaran dalam pemberian subsidinya. Misalnya saja, kata dia, orang dengan taraf ekonomi menengah keatas diberikan subsidi. “Itu kan menjadi salah sasaran. Saya rasa tidak tepat untuk memberikan subsidi tiket KRL,” kata dia.

Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Depok itu mengatakan, wali kota seharusnya lebih memfokuskan pada pembangunan Kota Depok dan mendengarkan keluhan warganya. Misalnya saja terkait pelebaran jalan atau perbaikan tata ruang kota. “Ada baiknya wali kota membuat satu jalan baru sehingga kemacetan dapat berkurang,” cetus Rintis.

Dicontohkan dia, hak pengguna jalan pun hingga kini belum terpenuhi. Diantanya, jembatan penyebrangan orang (JPO). Depok hanya memiliki dua JPO, bahkan satu diantaranya dalam kondisi usang. “sistem transportasi harus dibenahi. San saya minta wali focus pada hal tersebut,” ucapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Nur Mahmudi Ismail mengatakan akan memberikan subsidi tiket kereta dalam rangka membantu masrayakat Depok yang menggunakan jasa KRL. Hal itu sebagai respon dari rencana kenaikan harga tiket yang mencapai Rp 2.000 dan berlaku pada 1 Oktober nanti. Namun, mengenai besarnya subsidi yang diberikan belum dapat ditentukan. “Prinsipnya kami setuju. Kalau Trans Jakarta sudah memberlakukan subsidi, ada kemungkinan Depok juga demikian,” kata dia.

Sementara itu, KRL mania sudah membuat petisi yang berisi menolak kenaikan tarif. Kemarin, KRL mania juga membuka pos pengaduan di Stasiun Sudirman. Mereka juga membagikan selebaran menganai rencana kenaikan tersebut.

Terspisah, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Faldo Maldini juga menyuarakan hal serupa. “Jelas kami menolak karena tidak berpihak pada rakyat kecil. Tidak adil ketika ada kesalahan (kerugian) lalu dibebankan pada penumpang,” kata dia.

Direncanakan, BEM UI dan KRL mania akan melakukan aksi damai penolakan tiket. “Kami juga membantu menyebarkan petisi melalui internet. Dan satu hal lagi, saya juga khawatir dengan rencana penghapusan kereta kelas ekonomi. Nantinya rakyat kecil main sulit untuk naik kereta padahal kereta adalah transportasi massal yang murah,” tandasnya.Joko W


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59627)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51480)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (48752)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14969)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14240)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14063)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13795)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13288)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11768)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9254)
Bedah JayaposAPBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong KadesSidoarjo, Jaya Pos Kepala Desa Pademonegoro Ispriyanto diduga cenderung tertutup dan memonopoli dalam ...


Realisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak TransparanLahan Pertanian Milik Pemprov Jatim Disewakan di Kecamatan Tutur, Uangnya Kemana ?Kasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka BaruDiduga Palsukan Produk Pabrikasi, U-Ditch Merek BCA Berstempel Calvary DipertanyakanBuruh PT Siwanggi Sejati Luhur Demo Karena Pembayaran Bonus Yang Tak SesuaiKasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka BaruPenggunaan ADD di Jorong Silungkang Tidak Transparan
Laporan Khusus20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dilantik dan DisumpahPadang Panjang, Jaya Pos Sebanyak 20 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang ...


Ilyas Panji Alam Sholat Idul Adha di Masjid An-NurPUBLIKASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019Bertemu di IPDN, Bupati Bantaeng Bincang Akrab dengan Wapres Demi Keutuhan NKRI Majelis Madiena Adakan Istigosah Dan TausiyahPimpin Upacara di IPDN, Pengamat: Bukti Bupati Bantaeng Punya Jejaring Kuat di PusatRanperda Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Datar di 2018 DiSetujuiPublikasi Kinerja Sekda Kabupaten Bogor Semester I Tahun 2019