Jumat, 08 Maret 2019 - 05:39:44 WIB
Perhutani Siapkan Proses Tukar Guling Lahan Terdampak Pembangunan Bendungan BagongKategori: Jawa Timur - Dibaca: 219 kali

Baca Juga:Bupati Simalungun DR JR Saragih Diskriminatif, PMS Terima Bantuan Hibah Rp1 MiliarPolres Tulungagung Akan Periksa Penyimpangan DACKadistanbun Pandeglang Diminta Jatuhkan Sanksi Pada Ketua Gapoktan AngsanaPembangunan Gedung ASDM, Disperindag Sidoarjo Terindikasi Korupsi

Trenggalek, Jaya Pos

Progres dari pembangunan Bendungan Bagong sudah memasuki tahapan review Land Acquisition And Resettlement Action Plan (Larap).

Bersama itu pula, tim dari Pemkab Trenggalek dan stakehoulder terkait juga tengah melakukan kajian di lapangan untuk proses pembebasan lahan yang total membutuhkan sekitar 161 hektar dan sebagian diantaranya adalah kawasan hutan.

Hutan di Trenggalek yang masih merupakan bagian dari wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kediri Selatan ini pun juga sudah mulai dipersiapkan proses tukar guling lahannya akibat dampak ikutan pembangunan Bendungan Bagong.

Kurang lebih 61 hektar lahan hutan tepatnya di sekitar daerah Desa Sumurup dan Desa Sengon Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek yang akan beralih fungsi.

Mengenai hal tersebut dibenarkan oleh Wakil ADM (Administratur) Kepala Sub Kesatuan Pemangkuan Hutan (KS KPH) Kediri Selatan, Andy Iswindarto. Dia menyampaikan jika saat ini pihaknya memang sedang melakukan kajian terkait proses tukar guling lahan bersama Pemkab Trenggalek dan pihak terkait.

“Bagi pihak Perhutani, tidak ada yang sulit selama prosedurnya sudah diikuti. Kami (Perhutani) kan hanya sebagai operator, yang punya kewenangan ya Kementerian Kehutanan. Terkait pembangunan Bendungan Bagong, kalau proses Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian sudah clear tentunya akan selalu kami dukung,” ungkapnya pada awak media saat dikonfirmasi usai rapat koordinasi bersama stake holder di Gedung Bawarasa komplek Pendopo Kabupaten Trenggalek, Selasa, (26/2/2019).

Menurut Andy (panggilan akrab dari Andy Iswindarto) saat ini proses dari tukar guling lahan perhutani yang terdampak pembangunan Bedungan Bagong tengah jadi pembahasan tingkat lanjut.

Tukar guling lahan dengan Pemkab Trenggalek tersebut dilakukan dengan perbandingan 1 : 1.”Prosentase itu terjadi karena lahan tidak digunakan untuk keperluan komersial, jadi kalau kemungkinan relokasinya tetap disana otomatis harus ada perizinan tukar menukar kawasan hutan. Karena ini untuk kepentingan umum bukan bisnis jadi nanti perbandingan prosentasenya ya 1:1,” imbuh pria kelahiran Surabaya ini.

Perusahaan Umum (Perum) Perusahaan Hutan Negara Indonesia (Perhutani) memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Untuk itulah, pihak Pehutani harus melakukan kajian mendalam ditiap proses pemanfaatan hutan.

Dan berdasar pada hasil kajian tim, ada beberapa lahan milik warga yang terdampak pembangunan menghendaki direlokasi tidak jauh dari Bendungan Bagong.”Dengan adanya permintaan warga terdampak, maka kami pun harus melakukan kajian lebih lanjut sambil menunggu dimulainya pembangunan. Masyarakat terdampak, ingin relokasi yang berdekatan dengan bangunan bendungan. Ada usulan ditempatkan di sekitar kawasan hutan yang ada di wilayah Watu Jago Desa Ngares,” tandasnya. (HWi)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59697)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (52393)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51551)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15040)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14306)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14132)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13849)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13356)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (12386)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9325)
Bedah JayaposKasus Tanah Kas Desa RancaudikSubang, Jaya Pos Sejak berlakunya regulasi Otonomi Desa, selain melahirkan hikmah juga mengundang masalah. ...


Terkait Izin Tambang Pasir Laut Galesong, Diduga Antara Pengusaha dan Oknum di Dinas ESDM Ada KonspiBobroknya Pengerjaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya, Hitungan Bulan Sudah RetakPenangkapan Kasus Narkoba Oleh Polres Pangkep Diduga Tidak Prosedural Dan RekayasaPembangunan Wisma Haji Lanjutan DipertanyakanPembangunan Gedung Produksi Kabupaten Dharmasraya Diduga Tidak Sesuai RABDenpom Pekanbaru Menertibkan Perjudian di TapungKades Sinamanenek Diduga Merugikan Warganya
Laporan KhususKetua PWI OKU Tutup Acara Penyuluhan Bahasa Indonesia dan Melantik PWI PeduliBaturaja, Jaya Pos Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Purwadi SP ...


Polsek Jatisari Adakan Sosialisasi Di PKBM Tunas Baru DPRD Muba Setujui Perubahan R-APBD TA 2019DPRD Minta Pemkab Muba Fokus Tingkatkan PADEka Kartika Lantik Anggota DPRD Provinsi Kepri45 Anggota DPRD Muba Periode 2019-2024 Resmi Dilantik50 Anggota DPRD Subang Periode 2019-2024 DilantikSrikandi Baru Terpilih dan Dilantik dari Dapil II