Kamis, 07 Maret 2019 - 08:45:48 WIB
Belum Ada Mediasi Terkait Lahan di Ngadirejo, Camat Tutur Angkat BicaraKategori: Jawa Timur - Dibaca: 271 kali

Baca Juga:Polres Tulungagung Akan Periksa Penyimpangan DACKadistanbun Pandeglang Diminta Jatuhkan Sanksi Pada Ketua Gapoktan AngsanaPembangunan Gedung ASDM, Disperindag Sidoarjo Terindikasi KorupsiSMAN 3 Kabupaten Tangerang Persiapkan Diri Jadi SBI

Pasuruan, Jaya Pos

Masalah sengketa lahan di Desa Ngadirejo masih berkisar pada pihak desa yang ter­kesan lamban dalam penanganan kasus yang me­libatkan keluarga Ngatawi dan Otin terkait sebidang tanah yang menurut ahli waris dulu memang pernah digadaikan sebesar 3 juta rupiah.

“Pihak desa memang baik dan apresiasi dalam hal ini mas, akan tetapi saya nilai lamban dan njlimet karena sampai saat ini masih belum melakukan panggilan terhadap Ibu Karmi (anak Otin), padahal sudah ke tiga kalinya kita kesini dan tiap kita datang selalu dita­nya kronologi, berapa kali kita harus terus menjelaskan kronologi ini ya tetap saja tidak ada titik temu bila tidak dihadirkan kedua belah pihak, saya nilai pihak desa lamban walau memang patut kita apresiasi mereka masih mau janji dan janji tiap bertemu,” ucap Ketua LPK-SM Rakyat Sejahtera, Sumarsono, Kamis (28/2/19) di kediamanya. 

Masih menurut Sumarsono, “Pihak desa dan atau penegak hukum kan harusnya berpegang pada buku krawa­ngan desa dan dokumen resmi yang tercatat sebagai landasan yang sah, karena di situ ada kronologi sebenarnya, iyalah kalau memang kita ini niat secara damai dan musyawarah akan tetapi ya jangan kita berkutat pada tiap ketemu minta penjelasan kronologi terus, kapan kita dipertemukan dan ada mediasinya..? Kalau ming­gu depan masih sama seperti ini ya kita ambil tindakan, kita somasi saja dan bisa berlanjut ke ranah hokum. Dan mengenai buku krawangan yang kita pihak keluarga ingin lihat harus­nya ya ditunjukan karena itu hak kita, apalagi sekarang ini ada undang undang informasi keter­bukaan publik,” ungkapnya.

Sedangkan pada Senin (25/2/19) di Balai Desa Ngadirejo, keluarga Ngatawi yang datang berharap bisa dipertemukan dengan pihak Karmi, tetapi harus kecewa karena ternyata mereka masih saja dimintai keterangan kronologi kejadian.

Padahal sudah beberapa kali dijelaskan pada setiap pertemuan, dalam kesempatan itu pihak keluarga Ngatawi kembali menjelaskan kronologi kejadian awal.

“Dulu kakak kena musibah dan dikenakan sanksi atau denda, sedangkan keluarga tidak punya uang, lalu pihak keluarga Ngatawi pergi ke Pak Otin dan menggadaikan tanah, awalnya mau digadaikan lima juta akan tetapi dikasih tiga juta. Lalu beberapa waktu yang lalu Ngatawi ke keluarga Pak Otin atau Hajah Karmi akan tetapi pihak Hajah Karmi minta uang 200 juta dan kejadian itu sekitar satu bulan yang lalu (awal tahun 2019). Kejadian penggadaian awal tahun 99,” ujar Ngatawi.

“Sudah pernah ada gugatan ke Hajah Karmi oleh Bu Sumini, akan tetapi dicabut kembali karena merasa belum mengembalikan dana 3 jt yang dipinjam. Dan sekarang sudah ingin kembali menebus tanah yang digadaikan tersebut akan tetapi malah diminta 200 juta,” ungkap Ngatawi di balai desa. 

Sementara dari Peme­rintah Desa Ngadirejo yang hadir adalah Kepala Desa, Muliono, Carik, Kaur Peme­rintahan dan Kepala Dusun. Pihak desa menjelaskan masih belum melakukan pemanggilan resmi karena masih belum faham kronologi sebenarnya, dan akan mengagendakan dalam minggu depan ini bisa mempertemukan kedua belah pihak untuk mediasi. 

Carik juga menyayangkan, karena sebenarnya pihak Ngatawi harusnya ke desa dulu agar pihak desa tidak kebingungan menangani masalah ini. Dan tidak langsung minta bantuan pada LSM dan Wartawan.”Dan untuk membuka buku kraeangan diharap bersabar nanti ketika sudah saling dipertemukan kita bisa buka agar tidak ada anggapan kita berpihak,” ungkap Carik Ngadirejo. 

Sedangkan keluarga Ngatawi yang bernama Sumini (Supaat) mengatakan, “Yang lain tidak mengetahui ada jual beli dan hanya dikasih tau. Dan sangat tidak mungkin secara logika tanah dijual seharga tiga juta. Juga berubahnya SPPT itu juga sangat aneh siapa yang memindah tangankan,” ujarnya. 

Camat Tutur, Drs Eddy Supriyanto MM mengatakan, “Kalau memang masih belum bisa ada titik temu pihak kecamatan akan memanggil semua pihak yang terkait dan kecamatan siap memfasilitasi kalau pihak desa tidak segera menyelesaikan masalah ini,” ungkap Camat Tutur, Kamis (28/2/19) melalui selulernya. (Sp) 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59369)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51244)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (33155)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14719)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14009)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13845)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13603)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13011)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (9927)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9019)
Bedah JayaposTim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudBanjar, Jaya Pos Tunjangan Kinerja (Tunkin) pengganti Tunjangan Dae­rah (Tunda) yang bakal diterima ...


Warga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikBobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM BersubsidiSHM Ganda Diduga Dilakukan oleh Oknum Pegawai BPN Kota PekanbaruGus Irawan Yang Merekomondasikan, Abdul Karim Yang Kerjakan, Nilai Proyek Tidak Tahu Berapa ?Bangunan Pompanisasi Di Desa Gendro Mangkrak dan Perlu di AuditRS MMC Jambi Diduga Curangi Gaji Karyawan, Lebaran Terancam Tidak Terima THR
Laporan KhususPemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutLabusel, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali memperoleh opini Wajar ...


Pemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixLakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan SumutPatik Dalam Kehidupan Batak Safari Ramadan Wabub Bantaeng Sampaikan Pentingnya BersilaturrahimDPRD Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPj Walikota Tahun 2018DPRD Subang Gelar Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tahun 2018