Senin, 25 Februari 2019 - 06:27:43 WIB
Akhiri Konflik PT ATA dengan Koperasi, Pemkab Gumas Gelar Rapat Bahas MoUKategori: Kalimantan Tengah - Dibaca: 132 kali

Baca Juga:Pengeboran Tahap Awal Supreme Energi Panas Bumi Undang Pemda Makan BersamaTolitoli Dapat Bantuan Prona 2.000 SertifikatPerbaikan Jalan Gedebage Antisipasi Banjir ?PDAM Labuan Diduga Berikan Bantuan Air Bersih Tak Layak Konsumsi

Kuala Kurun, Jaya Pos

Dalam upaya menyelesaikan konflik antara Koperasi Serba Usaha (KSU) Palangka Mas Sejahtera (PMS) dengan PT Archipelago Timur Abadi (ATA), Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat di Aula lantai I Kantor Bupati setempat, Kamis (4/2/19).

Rapat yang dipimpin Asisten I Sekretariat Daerah Kab Gunung Mas, Ambo Jabar itu, merupakan rapat lanjutan dari rapat sebelumnya. Yaitu, untuk membahas teknis kemitraan usaha perkebunan antara kedua belah pihak.

Asiten I Ambo Jabar mengatakan, setelah perjanjian kerjasama tersebut tuntas, mekanismenya print outnya diserahkan kepada Pemkab Gumas dalam hal ini Dinas teknis Transmigrasi, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, untuk membuat surat pengatar kepada Bupati Cq Bagian Hukum guna melakukan koreksi tata naskah.

“Harapan kita, hasil kesepakatan ini menjadi pegangan semua pihak, karena koperasi ini membawahi beberapa anggota masyarakat yang selaku anggota koperasi, ini mampu meredam memberikan penjelasan kepada anggota kelompok tani yang ada, karena corongnya itu berada di ketua koperasi, koperasi akan menberikan penjelasan sehingga apapun yang menjadi keputusan hari ini tidak bisa dirobah internal karena keinginan-keinginan yang tidak melalui musyawarah,” tuturnya.

Dalam rapat itu, Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, Letus Guntur mengatakan, bersyukur karena mediasi tersebut berjalan dengan baik dan lancar, hingga kedua pihak mencapai kesepakatan. “Sebelumnya Pemkab Gumas sudah berhasil memediasi penyelesaian masalah kemitraan PT ATA dengan KSU Bunut Jaya, Kapakat Itah, dan Mihing Manasa. Dengan demikian, keempat koperasi yang berpolemik dengan PT ATA terkait kemitraan sudah dapat tertangani,” paparnya.

Selain itu dikatakannya, pihaknya juga telah menyerahkan rancangan nota kesepakatan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Gumas, untuk memastikan tidak ada kekeliruan bahasa.

“Kalaupun ada perbaikan dari Bagian Hukum, tentunya tidak akan merubah substansi yang termuat dalam nota kesepakatan itu. Jika sudah diperiksa oleh Bagian Hukum Setda Gumas, nantinya baru akan ditentukan waktu penandatanganan MoU antara PT ATA dengan keempat koperasi,” ucapnya.

Dia menyebutkan, untuk waktu penandatangan nota kesepakatan (MoU) Pemkab Gumas memperkirakan antara tanggal 26-28 Februari 2019. Dia juga mengaku bersyukur, proses mediasi yang dilakukan secara marathon sejak Juni 2018 itu, akhirnya mencapai titik temu. “Semoga kedepannya semua berjalan lancar dan masing-masing pihak dapat bermitra dengan baik,” katanya.

Sementara itu, Perwakilan KSU PMS, Suprapto Sungan menegaskan bahwa pihaknya menyambut baik rancangan nota kesepahaman yang telah disusun kedua belah pihak. Dia berharap nantinya kerjasama PT ATA dengan KSU dapat berjalan baik, demi kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Ini akan menjadi acuan bagi kedua belah pihak terkait pembagian hasil kebun, pemeliharaan dan pengelolaan kebun agar dapat menghasilkan dengan baik. Puji syukur semua dapat terselesaikan dengan baik, hasil dari musyawarah mufakat,” kata Suprapto.

Hal senada disampaikan Manajer Kemitraan PT ATA Kus Hermawan Bramasto. Dia juga turut bersyukur ma­sing-masing pihak telah sepakat mengenai isi dari nota kesepakatan. Artinya, masing-masing pihak telah berkomitmen untuk mewujudkan hubungan kemitraan yang lebih baik lagi.

“Mudah-mudahan ini jadi awal mula yang baik bagi masing-ma­sing pihak, sehingga kemitraan yang kita jalin dapat meng­untungkan seluruh pihak dan semoga kedepannya dapat lebih baik lagi,” pungkasnya. (Kominfosp/Mandau)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59435)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51309)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (37068)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14786)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14085)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13903)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13659)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13088)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (10232)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9082)
Bedah JayaposBangunan Pompanisasi Mangkrak, Dinas Pertanian Akan Melakukan Sidak Pasuruan, Jaya Pos Setelah adanya pemberitaan oleh harian jaya pos terkait ada­nya bangunan ...


LPK-SM RAKYAT SEJAHTERA Akan Turunkan Tim Investigasi Terkait PompanisasiKejati Kalteng Telisik Dugaan Korupsi Proyek Jalan Kapuas Seberang Senilai Rp 5,8 MAPBDes Kedungwonokerto Jadi Ajang Cari Untung ?Tim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudWarga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikBobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM Bersubsidi
Laporan KhususBupati Bantaeng Pantau Proses Terminal Darah PuskesmasBantaeng, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng terus melakukan inovasi di sektor kesehatan. Salah ...


DPRD Sumsel Setujui LKPJ Gubernur Sumsel Tahun 2018DPRD Lahirkan Perda Inisiatif Kepemudaan dan Mengkritisi Kinerja PemkoSerahkan Bantuan Bagi Korban Kebakaran Pangkal Duri, Fachrori: Jangan Lama-lama Bersedih, Segeralah Pemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutPemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixLakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan Sumut