Selasa, 05 Februari 2019 - 06:33:16 WIB
KPK Diharap Periksa Kadis Pendik Kabupaten Pasuruan Terkait Dana HibahKategori: Jawa Timur - Dibaca: 138 kali

Baca Juga:Kapolda Riau Diminta Usut Pencuri Barang BuktiPT Pertamina Akan Gelar Diklat Bagi Guru NatunaPT AMT Kebal Hukum, Diminta Obyektif dan Selektif Penuhi Janji dan KewajibanDireskrimsus Polda Riau Usut Terus Damkar Tempuling

Pasuruan, Jaya Pos

“Terkait mencuatnya dugaan permainan dalam penerimaan dana hibah yang di sini melibatkan salah satu Ormas yang dijelaskan masih belum memenuhi syarat untuk mendapatkan dana hibah tersebut akan tetapi kenyataanya mereka (Ormas) itu mendapatkanya. Hal ini menjadi pertanyaan siapa yang menyetujui untuk mendapatkan dana hibah itu,” ucap Sumarsono, Ketua LPK-SM Rakyat Sejahtera, Kamis (31/1/19) di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.

“Kita bisa baca di semua media yang menyiarkan adanya dugaan penyalahgunaan dana hibah khususnya terkait masalah pemberantasan buta aksara ini dan bisa kita telaah lebih jauh lagi, saya juga membaca LSM Penjara Indonesia untuk DPC pasuruan yang mendapatkan dana bantuan itu kalau dilihat dari peraturan memang masih belum bisa mendapat bantuan karena masih belum genap tiga tahun terdaftar di Kemenkumham,” jelasnya.

“Akan tetapi kita disini tidak mempersalahkan Ormas saja, kalau dari pihak Dinas sendiri saya menganggap ada kejanggalan disini, Kepala Dinas harus bisa menerangkan dengan gamblang terkait hal ini, dan saya sangat berharap KPK mengusut terkait dana hibah ini,” ucap Marsono.

“Saya sudah berapa kali kesini, ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan guna konfirmasi akan tetapi tidak pernah ditemui, apa Kepala Dinas takut menjelaskan atau bagaimana kita masih belum bisa komunikasi. Mas wartawan juga tahu sendiri saya tiap ke sini pasti tidak bisa menemui Kepala Dinas, ke Kabid Dikdas juga pasti rapat dan rapat agendanya, jadi kesimpulan saya Kepala Dinas Pendidikan harus menjelaskan kepada masyarakat atau mungkin memang harus ke pengadilan dulu baru mau menjelaskan,” jelasnya lagi.

Lalu dana hibah yang mengalir Ke PGRI Kabupaten Pasuruan ini sungguh perlu lebih diselidiki lebih dalam, Ketua PGRI itu juga Kepala Dinas Pendidikan yang notabene adalah yang menyetujui jadi harus ada audit investigasi.

Sementara itu awak media yang mencoba konfirmasi ke Dinas Pendidikan Kabupa­ten Pasuruan, Kanis (31/1/19) masih belum bisa berkomunikasi lebih lanjut, tak seorangpun bisa ditemui guna konfirmasi. (Sp)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59369)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51244)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (33155)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14719)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14009)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13845)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13603)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13011)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (9927)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9019)
Bedah JayaposTim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudBanjar, Jaya Pos Tunjangan Kinerja (Tunkin) pengganti Tunjangan Dae­rah (Tunda) yang bakal diterima ...


Warga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikBobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM BersubsidiSHM Ganda Diduga Dilakukan oleh Oknum Pegawai BPN Kota PekanbaruGus Irawan Yang Merekomondasikan, Abdul Karim Yang Kerjakan, Nilai Proyek Tidak Tahu Berapa ?Bangunan Pompanisasi Di Desa Gendro Mangkrak dan Perlu di AuditRS MMC Jambi Diduga Curangi Gaji Karyawan, Lebaran Terancam Tidak Terima THR
Laporan KhususPemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutLabusel, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali memperoleh opini Wajar ...


Pemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixLakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan SumutPatik Dalam Kehidupan Batak Safari Ramadan Wabub Bantaeng Sampaikan Pentingnya BersilaturrahimDPRD Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPj Walikota Tahun 2018DPRD Subang Gelar Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tahun 2018