Rabu, 16 Januari 2019 - 06:07:03 WIB
Kabupaten Melawi Keluar Dari Tekanan Defisit AnggaranKategori: Kalimantan Barat - Dibaca: 241 kali

Baca Juga:Tak Cukup Saksi, Kapolsek Kakap Bebaskan Pencuri DurenGelapkan Pupuk, Supir Digiring ke Mapolres DumaMasyarakat Oku Waspadai Gigitan TomcatGuru Tua, Penentu Ibukota Sulteng di Palu, Presiden Soekarno Pemberi Nama Bandara Mutiara

Melawi, Jaya Pos

APBD Kabupaten Melawi tahun anggaran 2018 berhasil menekan angka defisit atau ketekoran anggaran. Anggaran tahun 2018 tidak lagi dibebani utang seperti tahun tahun sebelumnya.

Bisa dikatakan keberhasilan pemerintah menekan defisit selama Kabupaten Melawi berdiri baru tahun 2018 mampu menekan defisit sampai 0%. Hal itu dibenarkan BupatiPanji.S.Sos saat menyampaikan pidato resminya di aula pendoporumah jabatan, Kamis (11/1/2019) pada waktupenjabaran APBD 2019 di lingkungan pemerintah.

Panji berharap pelaksanaan APBD 2019 harus semuanya dijalankan sesuai prosedur. Jangan ada satu dinas badan, kantor sampai ke tingkat desa yang mengangkangi aturan. Semua realisasi anggaran harus benar benar dilakukan dengan perhitungan matang, jangan dikeluarkan sebelum dihitung benar benar. Termasuk penyediaan anggaran yang sudah terprogram, baik itu kegiatan pusat, provinsi, kabupaten, jangan lagi terulang seperti tahun lalu ada program kegitan tapi anggarannya tidak tersedia.

Panji dalam kesempatan itu menegaskan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) daerah kabupaten ada dita­ngan bupati sesuai peraturan penggunaan anggaran daerah bab 1 ayat 1 poin ke 10, pengelolaan keuangan daerah dipegang oleh bupati.

“Maka saya ingatkan kepada semua pengguna anggaran, dalam melaksanakan pengeluaran anggaran atau kegitan pemerintah jangan ada tekanan dari piihak manapun, apalagi itu dalam bentuk partai politik, termasuk partai saya sendiri. Pencairan anggaran bukan sekaligus tapi ada tahapan, untuk itu saya perintahkan untuk menghitung pengeluaran dan persedian khas. Terkait dengan LPJ anggaran tahun 2018 setiap dinas, badan, kantor, kecamatan dan desa segera menyusun dan disampaikan paling lambat tanggal 18/1/2019. Begitu juga dengan RKA supaya segeradisusun dan dibuat laporannya,” tegasnya . (Pangaribuan)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59435)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51309)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (37068)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14786)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14085)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13903)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13659)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13088)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (10232)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9082)
Bedah JayaposBangunan Pompanisasi Mangkrak, Dinas Pertanian Akan Melakukan Sidak Pasuruan, Jaya Pos Setelah adanya pemberitaan oleh harian jaya pos terkait ada­nya bangunan ...


LPK-SM RAKYAT SEJAHTERA Akan Turunkan Tim Investigasi Terkait PompanisasiKejati Kalteng Telisik Dugaan Korupsi Proyek Jalan Kapuas Seberang Senilai Rp 5,8 MAPBDes Kedungwonokerto Jadi Ajang Cari Untung ?Tim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudWarga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikBobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM Bersubsidi
Laporan KhususBupati Bantaeng Pantau Proses Terminal Darah PuskesmasBantaeng, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng terus melakukan inovasi di sektor kesehatan. Salah ...


DPRD Sumsel Setujui LKPJ Gubernur Sumsel Tahun 2018DPRD Lahirkan Perda Inisiatif Kepemudaan dan Mengkritisi Kinerja PemkoSerahkan Bantuan Bagi Korban Kebakaran Pangkal Duri, Fachrori: Jangan Lama-lama Bersedih, Segeralah Pemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutPemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixLakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan Sumut