Senin, 14 Januari 2019 - 07:19:00 WIB
Lelang Proyek Kementerian PU Diduga Terjadi Praktik KKNKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 295 kali

Baca Juga:Masyarakat Oku Waspadai Gigitan TomcatGuru Tua, Penentu Ibukota Sulteng di Palu, Presiden Soekarno Pemberi Nama Bandara MutiaraPungli dan Calo Merajarela di Satpas Polres BlitarSatres Narkoba Polres Majalengka, Ringkus Gembong Sindikat Pengedar Ganja

Babel, Jaya Pos

Pelaksanaan lelang pemeliharaan berkala jembatan Malik Cs di Belitung diduga terjadi praktik kolusi korupsi dan nepotisme (KKN). Tim Pokja PJPN Belitung diduga sudah mengatur proyek dengan hendak memenangkan salah satu peserta. Pokja ini bisa dikatakan tersistem dan massif ingin memenangkan jagoannya.

Sebaliknya, Pokja PJPN 2 Belitung yang diketuai Joko sengaja menggagalkan salah satu peserta yang dokumennya jelas-jelas lengkap.
Salah satu peserta lelang, PT Bina Mulya Lampung yang mengaku dirugikan dan dizolimi menuntut agar Pokja diusut oleh pihak penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan.

Untuk diketahui lelang proyek senilai 10 miliar tersebut diikuti oleh 3 peserta. Sesuai dengan rangking penawar terendah yakni PT Bina Mulya Lampung Rp 9.475.180.000, PT Biliton Hero Sukses Cemerlang, Rp 9.530.692.000, dan PT Karya Mulya Nugraha Rp 10.113.935.346.

LN, Perwakilan PT Bina Mulya Lampung secara tegas menyebut ada permainan ‘kotor’ yang dilakukan pokja. “Pokja ini sudah tidak benar dan tidak profesional. Perusahaan kami yang jelas menguntungkan negara dan dokumen lengkap sengaja digugurkan dengan alasan tidak masuk akal,” ujar LN.

Dibeberkan LN, adapun permainan kotor pokja terlihat dengan mengatakan dokumen PT Bina Mulya Lampung tidak bisa didownload dan juga tidak menyertakan syarat penawaran harga. “Saya ini dizolimi oleh pokja. Jelas-jelas saat mengupload dokumen ada bukti resi dari LKPP dan sudah diterima. Kok tiba-tiba disuruh datang dan diguguri.Bahkan saya disuruh datang ke PJN 1 Bangka dan disuruh menandatangani berita acara (BA) kalau perusahaan saya dinyatakan gugur,” bebernya.

Seharusnya, sambung LN, pihak Pokja tidak boleh main asal gugur tanpa ada keputusan resmi dari LKPP. “Sebelumnya saya sudah tahu siapa yang akan dimenangkan oleh pokja. Tapi namanya kita nyari makan harus berjuang apalagi dokumen kami lengkap dan tidak ada alasan untuk tidak dimenangkan,” kata LN menambahkan bahwa ini namanya penzoliman.

Lebih jauh LN mengaku pokja mencari segala cara agar PT Bina Mulya Lampung gugur. Semua cara dilakukan pokja agar perusahaan kami kalah. Dikatakan kami tidak menyertakan dokumen penawaran dan itu juga dianggap mereka (pokja) gugur. Padahal sistem lelang ini kan daring (online) bisa disusul jika dinyatakan menang,” sesalnya.

Sebelumnya, LN menilai ada banyak kejanggalan dari semua perilaku pokja dan juga PPK bernama Yusri. “Saya ini sebelumnya dikabarkan oleh PPK kalau perusahaan gugur dan dokumen berantakan. Lalu keesokan harinya, Rabu (9/1/2019) diundang ke kantor PJN 1 Bangka. Anehnya bukannya undangan klarifikasi malah dinyatakan gugur karena dokumen tidak bisa didownload,” katanya.

Dengan tidak fairnya pelaksanaan lelang ini, LN yang merasa sangat dirugikan akan mengambil langkah hukum ke depan. “Saya akan melawan karena saya benar. Permasalahan ini akan saya bawa ke ranah hukum dan pengadilan tata urusan negara (PTUN),” tegasnya.

Terpisah, Yusri, PPK proyek Jembatan Malik Belitung saat dikonfirmasi mengaku tidak ikut campur dalam urusan lelang. “Soal dikatakan ada kecurangan, saya tidak tahu dan itu coba tanyakan langsung dengan pokja.Tapi ini jangan direkam, Jumat (11/1/2019) kita ketemu ya,” katanya melalui sambungan telepon, Rabu (9/1/2019) malam.

Sementara itu, Widya selaku anggota pokja mengatakan apa yang terdapat dalam peraturan LKPP tidak dapat dilakukan oleh pokja lantaran perusahaan PT Bina Mulya Lampung tidak ikut menjadi peserta penawar lelang lantaran dalam sistem dokumen tidak terdownload.

“Itu bukan wewenang pokja, silahkan pihak perusahaan mengadu ke Pusdatin Pusat. Pokja tidak bisa memfasilitasi karena takut timbul fitnah (dikatakan KKN), “ sangkalnya, Kamis (10/1/2019) di kantor PJN 1 Bangka.

Kodra, Kepala PJN 1 Bangka saat dimintai tanggapan seputar pelaksanaan lelang di kantornya mengklaim kalau tim pokja sudah berkerja secara profesional. “Setahu saya mereka (pokja) berkerja profesional. Soal tidak terdownloadnya dokumen salah satu peserta, itu tanyakan langsung kepada ibu Widya,” elaknya.

Terkait dugaan adanya praktek tidak sehat pada lelang proyek Kementerian PU Babel ditanggapi secara tegas oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepulauan Bangka Belitung. Aditya Warman secara tegas mengemukakan, jika ada yang merasa dirugikan agar membuat laporan ke aparat hukum atau bisa didaftarkan langsung di PTUN. “Dikatakan lelang ada praktik KKN silahkan pihak yang dirugikan menguggat ke PTUN agar lelang terindikasi KKN itu gagal,” Kajati Babel menandaskan.(Oby)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59649)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51499)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (49553)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14984)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14260)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14080)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13808)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13305)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11881)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9278)
Bedah JayaposPengadaan Alat Panic Button Dishub Diduga Tak Sesuai SpekSurabaya, Jaya Pos Pemerintah Kota Surabaya melalui program Dinas Perhubungan (Dishub) mengalokasikan APBD ...


Maladministrasi Pelayanan Mutasi Kendaraan di Samsat Kota Bekasi Semakin ParahPunya Beking di Kejagung, Pejabat Masih "Kutip" KontraktorPengelolaan DAK 64 Miliar, Disdik Ketapang Diduga Berkubang di Pusaran KKNTender Dibatalkan, Ada Tekanan Dahsyat ?Proyek Talud Pengaman Pantai Pering Diduga Tidak Sesuai SpekAPBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong KadesRealisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak Transparan
Laporan KhususDPRD Muba Gelar Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan PresidenMuba, Jaya Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin mengadakan rapat paripurna ...


Amryatul Anam dan Melan Puspitasari Terpillih Menjadi Pradana Ambalan Pandu-KunthiSekang Dewek Nggo Dewek Volly Pantai, Staf Teritorial JuaraBupati Tasikmalaya: Teruslah Berkreasi, Berkarya Dalam Gerakan PramukaRaperda Perubahan APBD 2019 Disahkan20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dilantik dan DisumpahIlyas Panji Alam Sholat Idul Adha di Masjid An-NurPUBLIKASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019