Senin, 17 Desember 2018 - 06:23:58 WIB
Diduga Libatkan Oknum Dewan, Penegak Hukum Diminta Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan Dana PokirKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 240 kali

Baca Juga:Kejari Bandung Tahan 3 Tersangka Korupsi Perpusda, NSK Mengaku Sebagai Saudara Jamwas Marwan EffendPupuk UPS Tak Laku DijualDugaan Korupsi Rp 4 M, Patron Minta Kejati Ambil Alih Kasus Disdik Kab TangerangKepala Inspektorat Diduga Tilep Biaya SPJ 30%

Subang, Jaya Pos

Terkait kasus dugaan bancakan dana pokok-pokok pikiran (Pokir), dulu populer disebut dana aspirasi dewan bersumber APBD Kabupaten TA 2018 bernilai ratusan juta bahkan milyaran rupiah di Kabupaten Subang, Prov.Jawa Barat, aparat penegak hukum diminta segera mengusutnya hingga tuntas.

Dugaan persekongkolan (kolusi) korupsi berjamaah yang dilakukan oknum penyelenggara negara di eksekutif dan legislatif, membuat rakyat seperti putus asa dan kehilangan harapan, seakan tak ada cahaya di ujung terowongan sana.

Bantuan dana pokir sendiri dialokasikan bagi organisasi sosial kemasyarakatan dan kelompok masyarakat yang diperuntukan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan pendidikan.

Hasil investigasi dan keterangan berbagai sumber dihimpun Jaya Pos menyebutkan, sinyalemen adanya penyelewengan dana pokir yang dikemas dengan nomenklatur Bantuan Desa (Bandes) bersumber dari APBD Kabupaten TA 2018 sebesar Rp.29 milyar lebih tersebar di 564 titik kini semakin terkuak.

Modus penyelewengan dana itu terjadi mulai dari klaim sepihak, pungutan liar (pungli) dengan prosentase tertentu, praktek nepotisme, hingga yang paling parah dugaan adanya kelompok penerima fiktip. Disebut fiktif, karena wujudnya tidak ada. “Sementara surat pertanggung jawaban dibuatkan seolah-olah kegiatannya telah dilaksanakan sesuai proposal,” jelas sumber.

“Sebelum dana dikucurkan calon penerima dana atau pelaksana kegiatan harus bersepakat dahulu dengan oknum-oknum petinggi partai, anggota dewan yang terhormat atau pejabat tertentu mengenai besaran fee”, ujar sumber.

Masih menurut sumber tadi, besaran fee yang harus disetor kepada oknum tersebut, berkisar antara 10%-30% dari total dana yang dikucurkan. Eksesnya bagi Pemdes selaku Pengguna Anggaran (PA) dan para penerima bantuanpun latah (ikut-ikutan-Red) turut menyunat, sehingga dana yang direalisasikan hanya berkisar 60% bahkan hingga hanya 50% saja.

Sebagai testimoni, ditemukan sejumlah penerima bantuan diantaranya di Desa Sidajaya (Kec.Cipunagara) Pembangunan TPT di 2 titik, masing-masing sebesar Rp.45 juta dan permodalan Gapoktan “Mitra Tani Mandiri” sebesar Rp.25 juta dan sebagai aspiratornya PKS.

Ironisnya, kegiatan fisiknya tidak dilakukan oleh TPKD melainkan diborongkan, sehingga hasilnyapun terkesan asal-asalan. Hal itu seperti diakui Ketua LPMD Raspan, namun ditampik Kepala Desanya Carta. Menurut Carta prosesnya sudah sesuai ketentuan.

Sementara pengakuan sejumlah Kades di wilayah Pantura yang enggan disebut jati dirinya mengaku Bandes setelah diterima harus menyetor ke oknum dewan sebanyak 10 % hingga 30 % dari pagu. Ironisnya lagi kedapatan broker yang berkolusi dengan oknum dewan sebagai aspirator yang sebelumnya berkomitmen memberikan dana inden sebagai keseriusan memuluskan permintaan Bandes sejumlah desa tertentu, setelahnya dana cair yang mengurus fee (uang sogokan-Red) dengan pihak Pemdes broker itu sendiri.

Hal itu terjadi seperti penggelontoran dana Bandes di Desa Anggasari untuk pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) di 4 titik, masing-masing berbiaya Rp.40 juta, Desa Batangsari pembangunan SAB di 2 titik masing-masing Rp. 40 juta; Desa Sukamaju pembangunan SAB di 3 titik masing-masing Rp.30 juta, Desa Mandalawangi pembangunan SAB 3 titik biaya masing-masing Rp.30 juta, Desa Curugreja 2 titik masing-masing Rp.40 juta; Desa Sukareja 3 titik masing-masing Rp.30 juta dan Desa Sukasari 5 titik masing-masing Rp.40 juta.

Namun lebih miris lagi, Bandes diperuntukan bagi Mushola Al-Barokah di Dsn. Sukamaju RT.15/03, dari Pagu Rp.50 juta, yang diterima panitia hanya sebesar Rp.12 juta. ujar sumber.

Sementara itu upaya untuk mengungkap skandal dana Pokir sendiri bukanlah perkara mudah. Berbagai pihak yang terlibat didalamnya terkesan tutup mulut dan beberapa diantaranya junstru menganggap praktek-praktek penyelewengan seperti itu merupakan hal yang lumrah, sehingga terkesan ‘penjarahan’ dana Pokir ini sebagai dibenarkan.

Dikesempatan terpisah, aktivis Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara RI (LI-TPK AN RI) Kab.Subang Syamsudin Rosid, SH saat dimintai tanggapan di kantornya (10/12) sangat apresiatif. Pihaknya berjanji akan segera menelusuri kasus itu, setelah diperoleh data dan fakta hukum akan segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum.

Syamsudin menilai, bahwa oknum-oknum yang terlibat bancakan dana Pokir itu dikatagorikan perbuatan korupsi. Melihat kondisi seperti ini, pihaknya mendesak aparat penegak hukum segera mengusut dan menyeret oknum yang terlibat hingga ke meja hijau.

Upaya tersebut, kata Syamsudin merupakan hal yang urgen sebagai upaya menegakan supremasi hukum sebelum permasalahannya semakin meluas.(@BH)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59435)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51309)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (37068)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14786)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14085)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13903)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13659)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13088)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (10232)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9082)
Bedah JayaposBangunan Pompanisasi Mangkrak, Dinas Pertanian Akan Melakukan Sidak Pasuruan, Jaya Pos Setelah adanya pemberitaan oleh harian jaya pos terkait ada­nya bangunan ...


LPK-SM RAKYAT SEJAHTERA Akan Turunkan Tim Investigasi Terkait PompanisasiKejati Kalteng Telisik Dugaan Korupsi Proyek Jalan Kapuas Seberang Senilai Rp 5,8 MAPBDes Kedungwonokerto Jadi Ajang Cari Untung ?Tim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudWarga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikBobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM Bersubsidi
Laporan KhususBupati Bantaeng Pantau Proses Terminal Darah PuskesmasBantaeng, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng terus melakukan inovasi di sektor kesehatan. Salah ...


DPRD Sumsel Setujui LKPJ Gubernur Sumsel Tahun 2018DPRD Lahirkan Perda Inisiatif Kepemudaan dan Mengkritisi Kinerja PemkoSerahkan Bantuan Bagi Korban Kebakaran Pangkal Duri, Fachrori: Jangan Lama-lama Bersedih, Segeralah Pemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutPemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixLakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan Sumut