Sabtu, 22 September 2012 - 07:05:43 WIB
Bupati Simalungun DR JR Saragih "Suap" UspidaKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 1612 kali

Baca Juga:Kejari Bandung Tahan 3 Tersangka Korupsi Perpusda, NSK Mengaku Sebagai Saudara Jamwas Marwan EffendPupuk UPS Tak Laku DijualDugaan Korupsi Rp 4 M, Patron Minta Kejati Ambil Alih Kasus Disdik Kab TangerangKepala Inspektorat Diduga Tilep Biaya SPJ 30%

Simalungun, Jaya Pos

Bupati Simalungun DR JR Saragih, SH.MM diduga telah memberikan 1 unit sepeda motor Trail kepada setiap para Uspida Kabupaten Simalungun seperti kepada Kepala Kejaksaan (Kajari) Negeri Simalungun, Kapolres Sima­lungun, Dandim 0207 Sima­lungun, Ketua Pengadilan Ne­geri (KPN) Simalungun dan Ketua DPRD Simalungun, se­cara cuma-Cuma, yang di­du­ga memakai uang pribadinya. Hal ini dilakukan diduga untuk memuluskan semua rencana jabatannya di Kabupaten Simalungun.

KPN Simalungun, Abdul Siboro, SH.MH, ketika di­kon­firmasi mengenai hal ini be­berapa waktu yang lalu me­ngaku bahwa Bupati Simalungun memberikan sepeda motor Trail untuk para Unsur Pim­pinan Daerah (USPIDA) K­a­bupaten Simalungun sebagai penunjang kerja lapangan para Uspida. “Apalagi Pemkab Simalungun tidak ada memberikan kontribusi kepada kami sebagai uspida. Namun, saya belum menerima sepeda motor Trail tersebut, tetapi Bupati Simalungun tetap akan memberikannya nanti kepada saya,” kata Abdul Siboro.

Ditempat terpisah, Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah, Wilson Simanihuruk ketika dikonfirmasi mengenai hal ini mengatakan bahwa sepeda motor Trail yang diberikan kepada para Uspida tidak ada dianggarkan di APBD TA 2012.

Menanggapi hal ini, Ketua DPC KOSWARI Siantar Simalungun, Leo Simanjuntak menilai perbuatan Bupati Simalungun ini masuk gratifikasi yakni suap kepada para Uspida Kabupaten Simalungun, seperti tertuang pada pengertian gratifikasi. Menurut penjelasan Pasal 12B UU No 20 tahun 2001, “Pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), kinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, serta pengobatan cuma-cuma, gratifikasi tersebut baik diterima diluar negeri maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan menggu­nakan secara elektronik maupun non elektronik”.

Pasal 12B ayat (1) UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 berbunyi “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap. Apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan sanksi hukumnya yakni pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar”.

“Kita meminta agar Kejaksaan Agung RI atau KPK segera memeriksa dugaan kasus gratifikasi yang dilakukan Bupati Simalungun ,yang melibatkan Uspida Kabupaten Simalungun ini,” kata Leo.

Anehnya, Kapolres Simalungun AKBP Agus Fajar membantah ada menerima motor Trail dari Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM. Hrp


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (121108)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (90668)Bayi Hasil Hubungan Gelap Dibuang di WC Sekitar Kabah ( Nestapa Pahlawan Devisa di Negeri Orang Bgn (55223)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (48183)Diduga Peras Pengusaha Toko Material dan Toko Emas, PPATK Diminta Audit Harta Pejabat KPP Pratama Ko (45598)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (44735)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (37231)Perusahaan Martua Sitorus Ngemplang Pajak Rp 7,2 Triliun? (32552)Ibunda Ajeng Mamamia Dimejahijaukan (31260)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (23512)
Bedah JayaposLemkira Tantang Polda Sulsel Untuk Menahan 7 Tersangka Proyek Pipa SPAM Makassar, Jaya Pos Proyek pengadaan dan pemasangan pipa tahun anggaran 2016 dilingkungan Satker Pengembangan ...


Proyek Amburadul Kok Dibilang Bagus Dan SesuaiPembangunan Jalan Baru Wiyung Asal Jadi, Dinas PU Kota Surabaya Dinilai Tutup MataTim Verifikasi Kecamatan Dan Kades Karangsari Angsana Diduga Kangkangi DD 2016-2017Pengadaan Alkes RSUD Barru Senilai 22,7 M Jadi SorotanPolres Bolmong Bidik Proyek Pembangunan Pasar GenggulangKades Sidojangkung Layak DibuiKades Indrapuri Diduga Bangun Boxcover Gunakan Dana Siluman
Laporan KhususKesepakatan RPJMD DitandatanganiMuba, Jaya Pos Legislatif dan Eksekutif menyepakati rancangan awal Rencana Program Pembangunan Jangka ...


Menristek Dikti Apresiasi Kepemimpinan Bupati BantaengKado HUT Kabupaten OKU Ke-107 Tahun 2017 Raih AdipuraAnugerah Adipura di Terima Bupati TrenggalekBupati Iskandar Persembahkan Adipura untuk OKIKepedulian Bupati Labuhanbatu Terhadap Warganya Pantas Diacungi JempolBupati Kab. Oku Menerima Piala Adipura Tahun 2017Dua Penghargaan Bergengsi untuk Kota Depok