Sabtu, 22 September 2012 - 07:05:43 WIB
Bupati Simalungun DR JR Saragih "Suap" UspidaKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 1418 kali

Baca Juga:Kejari Bandung Tahan 3 Tersangka Korupsi Perpusda, NSK Mengaku Sebagai Saudara Jamwas Marwan EffendPupuk UPS Tak Laku DijualDugaan Korupsi Rp 4 M, Patron Minta Kejati Ambil Alih Kasus Disdik Kab TangerangKepala Inspektorat Diduga Tilep Biaya SPJ 30%

Simalungun, Jaya Pos

Bupati Simalungun DR JR Saragih, SH.MM diduga telah memberikan 1 unit sepeda motor Trail kepada setiap para Uspida Kabupaten Simalungun seperti kepada Kepala Kejaksaan (Kajari) Negeri Simalungun, Kapolres Sima­lungun, Dandim 0207 Sima­lungun, Ketua Pengadilan Ne­geri (KPN) Simalungun dan Ketua DPRD Simalungun, se­cara cuma-Cuma, yang di­du­ga memakai uang pribadinya. Hal ini dilakukan diduga untuk memuluskan semua rencana jabatannya di Kabupaten Simalungun.

KPN Simalungun, Abdul Siboro, SH.MH, ketika di­kon­firmasi mengenai hal ini be­berapa waktu yang lalu me­ngaku bahwa Bupati Simalungun memberikan sepeda motor Trail untuk para Unsur Pim­pinan Daerah (USPIDA) K­a­bupaten Simalungun sebagai penunjang kerja lapangan para Uspida. “Apalagi Pemkab Simalungun tidak ada memberikan kontribusi kepada kami sebagai uspida. Namun, saya belum menerima sepeda motor Trail tersebut, tetapi Bupati Simalungun tetap akan memberikannya nanti kepada saya,” kata Abdul Siboro.

Ditempat terpisah, Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah, Wilson Simanihuruk ketika dikonfirmasi mengenai hal ini mengatakan bahwa sepeda motor Trail yang diberikan kepada para Uspida tidak ada dianggarkan di APBD TA 2012.

Menanggapi hal ini, Ketua DPC KOSWARI Siantar Simalungun, Leo Simanjuntak menilai perbuatan Bupati Simalungun ini masuk gratifikasi yakni suap kepada para Uspida Kabupaten Simalungun, seperti tertuang pada pengertian gratifikasi. Menurut penjelasan Pasal 12B UU No 20 tahun 2001, “Pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), kinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, serta pengobatan cuma-cuma, gratifikasi tersebut baik diterima diluar negeri maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan menggu­nakan secara elektronik maupun non elektronik”.

Pasal 12B ayat (1) UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 berbunyi “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap. Apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan sanksi hukumnya yakni pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar”.

“Kita meminta agar Kejaksaan Agung RI atau KPK segera memeriksa dugaan kasus gratifikasi yang dilakukan Bupati Simalungun ,yang melibatkan Uspida Kabupaten Simalungun ini,” kata Leo.

Anehnya, Kapolres Simalungun AKBP Agus Fajar membantah ada menerima motor Trail dari Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM. Hrp


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (119376)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (89564)Diduga Peras Pengusaha Toko Material dan Toko Emas, PPATK Diminta Audit Harta Pejabat KPP Pratama Ko (44695)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (40439)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (39111)Bayi Hasil Hubungan Gelap Dibuang di WC Sekitar Kabah ( Nestapa Pahlawan Devisa di Negeri Orang Bgn (35378)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (34177)Perusahaan Martua Sitorus Ngemplang Pajak Rp 7,2 Triliun? (30329)Ibunda Ajeng Mamamia Dimejahijaukan (29125)Gurame PJTV Ajang Penyaluran Artis Penyanyi (21817)
Bedah JayaposUsut Aliran Duit Saweran Ke DPRD Subang Senilai Rp.1,9Milyar !Subang, Jaya Pos Duit hasil dugaan korupsi terdakwa suap dan gratifikasi kasus korupsi penyalahgunaan dana ...


Proyek Saluran Bulak Banteng Tengah Diduga Bentur PerpresRekanan Mendesak Kepolisian dan Kejaksaan Tindak Oknum DisdikKerusakan di Kawasan Hulu DAS Cimanuk, Akibatkan Banjir BandangBiaya Pembangunan Penyediaan Sarana Air Baku Intake Tirawan Mencapai Rp. 25 MilyarProyek Jalan Baru Lokal Tipe 2 Gagal Kontruksi, PT Diatasa Jaya Mandiri Layak Diblack ListTambang Emas Ilegal Leluasa Beraktifitas, 4 WNA Tiongkok Diringkus Polres SolselPeningkatan Jalan Dengok-BTS Pacitan Terindikasi Dikorupsi (bag 2)
Laporan KhususPemkab Melawi Sampaikan Tujuh RaperdaMelawi, Jaya Pos Pada waktu masa sidang ketiga rapat paripurna pertama tahun 2016 pada Selasa (20/9) di ...


Paulus: ASN Harus Ditempatkan Sesuai JurusanPawai Taaruf Pembukaan MTQ XVI Kabupaten Rohul 2016 MeriahKades Sumber Deras Launching Budi Daya Jamur MerangAPBD Perubahan Kabupaten OKU Tahun 2016 Disetujui DewanWabub Tinjau Penanaman Padi Secara Nasional Dalam Bekerja, Wartawan Harus ProfesionalKumendong Terima Kunjungan DPRD Kotamobagu