Sabtu, 22 September 2012 - 07:05:43 WIB
Bupati Simalungun DR JR Saragih "Suap" UspidaKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 897 kali

Baca Juga:Kejari Bandung Tahan 3 Tersangka Korupsi Perpusda, NSK Mengaku Sebagai Saudara Jamwas Marwan EffendPupuk UPS Tak Laku DijualDugaan Korupsi Rp 4 M, Patron Minta Kejati Ambil Alih Kasus Disdik Kab TangerangKepala Inspektorat Diduga Tilep Biaya SPJ 30%

Simalungun, Jaya Pos

Bupati Simalungun DR JR Saragih, SH.MM diduga telah memberikan 1 unit sepeda motor Trail kepada setiap para Uspida Kabupaten Simalungun seperti kepada Kepala Kejaksaan (Kajari) Negeri Simalungun, Kapolres Sima­lungun, Dandim 0207 Sima­lungun, Ketua Pengadilan Ne­geri (KPN) Simalungun dan Ketua DPRD Simalungun, se­cara cuma-Cuma, yang di­du­ga memakai uang pribadinya. Hal ini dilakukan diduga untuk memuluskan semua rencana jabatannya di Kabupaten Simalungun.

KPN Simalungun, Abdul Siboro, SH.MH, ketika di­kon­firmasi mengenai hal ini be­berapa waktu yang lalu me­ngaku bahwa Bupati Simalungun memberikan sepeda motor Trail untuk para Unsur Pim­pinan Daerah (USPIDA) K­a­bupaten Simalungun sebagai penunjang kerja lapangan para Uspida. “Apalagi Pemkab Simalungun tidak ada memberikan kontribusi kepada kami sebagai uspida. Namun, saya belum menerima sepeda motor Trail tersebut, tetapi Bupati Simalungun tetap akan memberikannya nanti kepada saya,” kata Abdul Siboro.

Ditempat terpisah, Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah, Wilson Simanihuruk ketika dikonfirmasi mengenai hal ini mengatakan bahwa sepeda motor Trail yang diberikan kepada para Uspida tidak ada dianggarkan di APBD TA 2012.

Menanggapi hal ini, Ketua DPC KOSWARI Siantar Simalungun, Leo Simanjuntak menilai perbuatan Bupati Simalungun ini masuk gratifikasi yakni suap kepada para Uspida Kabupaten Simalungun, seperti tertuang pada pengertian gratifikasi. Menurut penjelasan Pasal 12B UU No 20 tahun 2001, “Pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), kinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, serta pengobatan cuma-cuma, gratifikasi tersebut baik diterima diluar negeri maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan menggu­nakan secara elektronik maupun non elektronik”.

Pasal 12B ayat (1) UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 berbunyi “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap. Apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan sanksi hukumnya yakni pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar”.

“Kita meminta agar Kejaksaan Agung RI atau KPK segera memeriksa dugaan kasus gratifikasi yang dilakukan Bupati Simalungun ,yang melibatkan Uspida Kabupaten Simalungun ini,” kata Leo.

Anehnya, Kapolres Simalungun AKBP Agus Fajar membantah ada menerima motor Trail dari Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM. Hrp


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (114796)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (84000)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (17371)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (14833)Dilaporkan Ke KPK, Pejabat DKI Korupsi Tanah Rp 49 Miliar (10316)Demo di Jakarta dan Tapteng Desak Tangkap Bonaran Situmeang (10099)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (9970)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (9831)Gurame PJTV Ajang Penyaluran Artis Penyanyi (9447)Masyarakat Tapanuli Tengah Demo Didepan Kantor KPK Minta Ketua KPK Tangkap Bonaran Situmeang (9019)
Bedah JayaposProyek P4-ISDA-IK di Lingkungan BBWSPJ 2013 Banyak PenyimpanganMakassar, Jaya Pos Program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur pertanian tahun 2013 lalu, sepertinya ...


Gapoktan Gema Desa Diduga Lakukan Pungli Berkedok TabunganPenegak Hukum Didesak Telusuri Kekayaan Kepsek SMAN 41 JakutDirjen KP3K Akui Belum Diberitahu SPDN Habis Kuota BBMAhli Waris Minta Kepastian Hukum, 33 Tahun Tanah Warisan Nenek Renta Belum Ganti RugiSawit PT. ALM Ketapang Disegel WargaMenpan Perintahkan Penarikan PNS dari BUMD, Ridwan Kamil Harus Tarik Lima PNS di PDAM TirtaweningPengaspalan Ruas Jalan Bermasalah, PPTK Adrian Muda Diminta Bertanggungjawab
Laporan KhususBuka Akses Air Sugihan, Iskandar Resmikan Pembangunan Jembatan RasauOKI, Jaya Pos Harapan masyarakat Air Sugihan Kabupaten OKI untuk lepas dari keterisoliran segera terwujud ...


Bupati Sampaikan Nota Keuangan RAPBD Tahun 2015Pemkab Pelalawan Gelar Upacara Memperingati Hari Pahlawan NasionalPeringatan Hari Pahlawan di Kabupaten BintanDr Tigor: Renovasi Gereja HKBP Supaya Diperluas Untuk Dimanfaatkan Bagi Sekolah MingguPenertiban PKL Dilakukan Secara MarathonDPRD Provinsi Sumsel Gelar Rapat Paripurna IKWT Dapat Bantuan Sarana Produksi