Sabtu, 22 September 2012 - 05:58:02 WIB
Tunjangan Guru Diduga DikorupsiKategori: Pendidikan - Dibaca: 310 kali

Baca Juga:Mesin Partai Mandul Foke-Nara KalahDana Alokasi Cukai Kabupaten Tulungagung Diduga Jadi Ajang KorupsiTidak Respon Publik, Wakil Bupati Garut Dinilai AroganPembangunan Tower Ilegal Marak di Kota Tangerang

Kayong Utara (KKU), Jaya Pos

Beberapa tunjangan untuk guru di Kabupaten Kayong Utara (KKU), Provinsi Kalimantan Barat diduga keras telah dikorupsi, pasalnya beberapa tunjangan hingga saat ini belum diterima oleh penerima hak (guru-red), diantarannya Tunjangan Khu­sus Guru SD tahun 2009 dan Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non PNS tahun 2009.

Pada tahun 2009, Mendiknas telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 9887.1307/F/SK/2009 tentang penerima subsidi tunjangan fungsional guru non PNS khusus Kabupaten Kayong Utara yang memutuskan bahwa sejumlah 126 orang guru KKU diberi subsidi tunjangan fungsional non PNS setiap bulan sebesar Rp 200 ribu terhitung mulai Januari 2009. Anggaran tersebut berasal dari DIPA Peningkatan Mutu dan Profesionalisme Guru pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2009. SK tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12

Agustus 2009 dan ditanda tangani oleh Dr Ba’edhowi selaku Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.
Dan, pada tahun yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 1555/12 Tahun 2009 tentang penetapan Guru Sekolah Dasar Penerima Tunjangan Khusus di daerah khusus termasuk beberapa guru di KKU.

Di dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa setiap guru SD yang telah ditetapkan di dalam SK tersebut berhak menerima tunjangan khusus setiap bulan sebesar Rp 1.350.000 dan dibayarkan selama satu tahun anggaran. Anggaran tersebut berasal dari Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas Tahun 2009.  SK tersebut ditetapkan di Pontianak pada tanggal 15 Oktober 2009.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Disdik Kabupaten Kayong Utara, Dra Hilaria Yustina ketika dikonfirmasi membantah telah terjadi penyimpangan atas beberapa tunjangan kepada para guru penerima hak. “Tidak mungkin tidak direalisasikan, tunjangan itu diberikan langsung oleh pihak Disdik Porvinsi Kalbar ke rekening masing – masing penerima, melalui Bank Kalbar,” ungkap Hilaria kepada Jaya Pos di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Sementara menurut salah seorang guru penerima hak melalui pesan singkat SMS mengatakan bahwa yang terealisasi hanya tunjangan provinsi yang ditetapkan melalui SK Gubernur Kalbar Nomor: 464/DISDIK/2010 tentang penetapan SDN daerah terpencil, dan pemberian tunjangan khusus bagi guru dan penjaga sekolah yang bertugas pada SDN daerah terpencil/pedalaman Kalbar, termasuk KKU sebanyak 53 orang.

Dirinya membenarkan, tunjangan tersebut telah direalisasikan melalui Bank Kalbar ke rekening masing – masing penerima tunjangan, namun untuk tunjangan pusat dan tunjangan non PNS hingga saat ini belum terealisasi. Nara sumber berharap permasalahan tersebut segera diungkap.Hardi


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59697)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (52393)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51551)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15040)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14306)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14132)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13849)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13356)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (12386)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9325)
Bedah JayaposKasus Tanah Kas Desa RancaudikSubang, Jaya Pos Sejak berlakunya regulasi Otonomi Desa, selain melahirkan hikmah juga mengundang masalah. ...


Terkait Izin Tambang Pasir Laut Galesong, Diduga Antara Pengusaha dan Oknum di Dinas ESDM Ada KonspiBobroknya Pengerjaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya, Hitungan Bulan Sudah RetakPenangkapan Kasus Narkoba Oleh Polres Pangkep Diduga Tidak Prosedural Dan RekayasaPembangunan Wisma Haji Lanjutan DipertanyakanPembangunan Gedung Produksi Kabupaten Dharmasraya Diduga Tidak Sesuai RABDenpom Pekanbaru Menertibkan Perjudian di TapungKades Sinamanenek Diduga Merugikan Warganya
Laporan KhususKetua PWI OKU Tutup Acara Penyuluhan Bahasa Indonesia dan Melantik PWI PeduliBaturaja, Jaya Pos Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Purwadi SP ...


Polsek Jatisari Adakan Sosialisasi Di PKBM Tunas Baru DPRD Muba Setujui Perubahan R-APBD TA 2019DPRD Minta Pemkab Muba Fokus Tingkatkan PADEka Kartika Lantik Anggota DPRD Provinsi Kepri45 Anggota DPRD Muba Periode 2019-2024 Resmi Dilantik50 Anggota DPRD Subang Periode 2019-2024 DilantikSrikandi Baru Terpilih dan Dilantik dari Dapil II