Sabtu, 22 September 2012 - 05:49:40 WIB
Dana Alokasi Cukai Kabupaten Tulungagung Diduga Jadi Ajang KorupsiKategori: Jawa Timur - Dibaca: 349 kali

Baca Juga:Tidak Respon Publik, Wakil Bupati Garut Dinilai AroganPembangunan Tower Ilegal Marak di Kota TangerangPensiunan PTPN V Tidak Terima Gaji Selama 12 TahunBupati Karawang Tinjau Pembangunan Infrastruktur

Tulungagung, Jaya Pos

Prosedur penggunaan dana di beberapa dinas dan bagian Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur diduga menjadi ajang korupsi bagi oknum-oknum di pemerintah setempat, khususnya pada dana alokasi cukai.

ebelumnya, Kabupaten Tu­lungagung, tahun 2010 men­dapat alokasi dana sebesar Rp 11.018.576.381 yang dibagi dan dikelola oleh masing-masing dinas terkait, yakni Dishutbun Rp 650 juta, Dinas Peternakan Rp 200 juta, Dinas PU Rp 3.703.­576.381, Disnakertrans Rp 600 juta, Bappeda Rp 600 juta, ESDM Rp 950 juta, RSUD Dr Iskak Rp 1,150 miliar, Satpol PP Rp 250 juta, Dinkes Rp 650 juta, Disperindag Rp 500 juta, Dinas LH Rp 450 juta. Kemudian pada bagian Pembangunan Rp 75 juta, Humas Rp 75 juta, Eko­nomi Rp 800 juta, Hukum Rp 100 juta dan bagian Organisasi Rp 100 juta.

Terkait dengan kegiatan itu, beberapa LSM dan masyarakat yang bergabung dalam lembaga pengembangan mas­yarakat desa sangat prihatin atas pe­nggunaan alo­kasi dana DB­H­CHT dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Tu­lungagung, yang dinilai banyak menyimpang dari juklis serta kegiatan yang tidak jelas bentuknya serta lokasinya.

Investigasi Jaya Pos di lapangan menemukan beberapa kegiatan yang sangat merugikan keua­ngan negara seperti dana untuk alokasi dana cukai yang tidak tepat sasaran dan diduga hanya untuk kepentingan internal dinas terkait.

Penggunaan dana yang diduga salah sasaran itu se­perti di RSUD Dr. Iskak. Untuk pembangunan instalasi rawat inap dengan dana Rp 450 juta belum terealisasi. Kemudian, pembelian peralatan rostgen senilai Rp 700 juta belum terealisasi. Di dua proyek ini diduga merugikan Negara sekitar Rp 1,150 miliar.

Lalu pada Dinas ESDM. Pasang talut air saluran buang desa gempolan senilai Rp 250 juta. Pembangunan infrastruktur tidak diperbolehkan. Kemudian pa­sang talut air saluran buang desa tawing senilai Rp 250 juta.

Pasang talut air saluran buang desa bono senilai Rp 150 juta diduga fiktif. Menurut pamong tidak pernah ada, yang ada proyek jitut dan jides. Pasang talut air saluran buang desa Kendal senilai Rp 150 juta.

Tersealisasi Rp 90,596 juta. Pasang talut di Desa Gondosuli senilai Rp 150 juta, terealisasi Rp 138,248 juta. Pada dua dinas itu, pembangunan infrastruktur tidak diperbolehkan dan proyek terindikasi tumpang tindih dengan proyek APBN.

Penggunaan dana bagi hasil cukai di Dinas ESDM Kabupaten Tulungagung terindikasi tumpang tindih dengan proyek APBN, juga beberapa titik tidak temukan kegiatan (fiktif), yang kemudian diduga negara dirugikan sekitar Rp 878 juta.

Daftar alokasinya;

Pengaspalan jalan Desa Kendal-Gondang senilai Rp 300 juta, terealisasi Rp 276,541 juta;

Pemavingan jalan Desa Gempolan-Pakel Rp 300 juta, realisasi Rp 284,900 juta;

Pembangunan jalan Desa Gondosuli-Gondang Rp 300 juta, realisasi tidak jelas;

Pembangunan jalan Welahan-Besuki Rp 300 juta, realisasi tidak jelas;

Pembangunan jalan Moyoketen-Ngantru Rp 150 juta, realisasi tidak jelas;

Pembangunan jalan Moyoketen-Boyolangu Rp 178,576 juta, realisasi tidak jelas;

Pengaspalan jalan Desa Tawing-Gondang Rp 300 juta, realisasi Rp 275 juta;

Pengaspalan jalan Tanggung-campurdarat Rp 300 juta, realisasi Rp 229,400 juta;

Pengaspalan jalan Desa Rejoagung-Kedungwaru Rp 250 juta, realisasi Rp 229,350 juta;

Pengaspalan jalan Desa Sumberdadap-Sumbergempol Rp 250 juta, realisasi Rp 229,750 juta;

Pengaspalan jalan Desa Pelem- campurdarat Rp 300 juta, realisasi Rp 275 juta;

Pengaspalan jalan Desa Tunjung-Sumberempol Rp 200 juta, realisasi Rp 184,500 juta ;

Pengaspalan jlan Bono-Boyolangu Rp 250 juta, realsiasi Rp 221,980 juta;

Pembangunan jalan Desa Wates-campurdarat Rp 300 juta, realiasi Rp 273,526 juta.

Dari beberapa kegiatan ini diduga negara dirugikan Rp 3,443 miliar. Ady/Iwk


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59356)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51232)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (32243)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14702)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13990)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13831)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13588)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13001)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (9832)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9010)
Bedah JayaposSHM Ganda Diduga Dilakukan oleh Oknum Pegawai BPN Kota PekanbaruPihak Firman Tampubolon sudah pernah membuat Laporan Polisi dengan No. LP/48/I/2009 tertanggal 13 ...


Gus Irawan Yang Merekomondasikan, Abdul Karim Yang Kerjakan, Nilai Proyek Tidak Tahu Berapa ? Bangunan Pompanisasi Di Desa Gendro Mangkrak dan Perlu di AuditRS MMC Jambi Diduga Curangi Gaji Karyawan, Lebaran Terancam Tidak Terima THR Proyek U-ditch Dukuh Menanggal III Terindikasi dicurangi Pejabat Pemeriksa, Dinas Tutup Mata?Diduga Oknum DPRD Labuhanbatu Kerjakan Proyek Siluman di Kecamatan PangkatanDugaan Kegiatan Fiktif di Desa Kedung BocokAda Apa Dengan JPU, Otak Pengeroyokan dan Perusakan Dituntut 10 Bulan Penjara
Laporan KhususPatik Dalam Kehidupan BatakCatatan: Aliman Tua Limbong (Wartawan Jaya Pos) - Bagian ke Sepuluh Pada tulisan terdahulu sudah dipaparkan ...


Safari Ramadan Wabub Bantaeng Sampaikan Pentingnya BersilaturrahimDPRD Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPj Walikota Tahun 2018DPRD Subang Gelar Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tahun 2018 Pemkab OKI Gelar Safari RamadhanKedua Kalinya, Sergai Raih WTP dari BPK RIPemilu Sudah Usai Saatnya Duduk Bersama Membangun DaerahTanah Datar Peringkat I PPD Tingkat Nasional