Rabu, 19 September 2012 - 07:26:17 WIB
DPRD Natuna Geram, Ada Mark Up di Disdik NatunaKategori: Pendidikan - Dibaca: 305 kali

Baca Juga:Pria Bisu Tertangkap Bawa GanjaPeri Ananta: Kapal Penangkap Ikan Tingkatkan Kesejahteraan NelayanProyek Jalan Lingkungan Tahun 2011 Rusak ParahSayur-Mayur di Senggerang Balocci Bergejolak

Natuna, Jaya Pos

Selain memberantas kemiskinan, program pemerintah pusat juga memberantas buta aksara dan mencerdasan kehidupan bangsa dengan cara memberikan pendidikan gratis untuk rakyat Indonesia. Dukungan penuh atas program pemerintah pusat juga diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna.

Dibawah kepemimpinan Bupati Ilyas Sabli, masyarakat Natuna dipastikan tidak ada lagi yang tidak bisa bersekolah apalagi buta aksara.

Untuk menjadikan masyarakat Natuna yang cerdas, Bupati Ilyas lewat Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna memberikan fasilitas sekolah gratis. Bahkan bukan ha­nya itu, masyarakat Natuna juga di­be­rikan kemudahan dalam menjalani pen­didikan, yakni dengan kembali memberi­kan fasilitas transportasi secara gratis.

Sayangnya, program itu tidak di­du­kung baik oleh Disdik. Baru-baru ini, DP­RD Natuna menemukan praktek mark up yang dilakukan oleh oknum Dis­dik Natuna terkait dana angkutan pe­lajar dengan modus satu pengelola me­ngerjakan lima kontrak dengan ses­tematis sehingga terjadi pembengkakan anggaran.

Seperti yang disampaikan Ketua DPRD Natuna pada salah satu media, dalam waktu dekat DPRD Natuna akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti tindakan mark up atas penyelewengan dana transportasi sekolah di Dinas Pendidikan Natuna.

“Saya mendapat laporan, satu pengelola bisa mengerjakan 5 kontrak, padahal yang dikerjakan hanya 1 sampai 3 kewajiban saja. Dan secara aturan itu tidak boleh. Jadi rencananya, pansus yang dibentuk nanti, akan benar-benar menyeleksi satu persatu kontrak kerja sama antara dinas pendidikan dengan pihak pemilik kendaraan. Dan, DPRD akan menolak mentah-mentah jika ditemukan kontrak fiktif,” tegasnya.

Ditambahkanya, sebelumnya dia juga sudah beberapa kali meminta data tentang kontrak angkutan gratis, sehubungan dengan banyaknya laporan yang masuk terkait kasus ini, namun Disdik tidak pernah memberikan laporan tersebut.

Kekecewaan atas kinerja Disdik juga bukan hanya itu, Hadi juhga merasa kaget saat mendengar pihak Disdik memutuskan pelayanan angkutan gratis sebelum jatuh tempo. Padahal seharusnya Disdik memutus kontrak pada tahun 2013, bahkan Disdik juga tidak menganggarkan kembali dana transportasi di APBDP. Padahal anggaran  yang dibutuhkan untuk anggaran transportasi gratis mencapai  Rp 17 milyar. Saat ini yang baru terealisasi sebesar Rp 2,5 milyar.

“Berarti disdik tidak paham apa yang sudah disampaikan Bupati. Bahwa kontrak diputus pada tahun 2013,” terangnya.
Untuk mengantisipasi tidak terulangnya permasalahan itu, ke depan, pihaknya akan mengusulkan untuk membeli kendaraan yang langsung dikelola dan akan menjadi aset pemerintah.

Pernyataan serupa juga disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Natuna, Dra Ngesti Yuni Suprapti. Terkait permasalahan ini, disalah satu media, dia menyampaikan bahwa DPRD Kabupaten Natuna akan berkoordinasi dengan Polres Natuna, untuk menyelesaikan kasus dugaan penyalahgunaan dana angkutan pelajar di daerah ini.

Dikatakan Ngesti, pihaknya akan membeberkan kronologis dan data angkutan pelajar tersebut kepada Polres, sebagai bentuk koordinasi dengan pihak kepolisian. @devi-otoy


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59649)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51499)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (49552)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14984)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14260)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14080)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13808)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13305)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11881)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9278)
Bedah JayaposPengadaan Alat Panic Button Dishub Diduga Tak Sesuai SpekSurabaya, Jaya Pos Pemerintah Kota Surabaya melalui program Dinas Perhubungan (Dishub) mengalokasikan APBD ...


Maladministrasi Pelayanan Mutasi Kendaraan di Samsat Kota Bekasi Semakin ParahPunya Beking di Kejagung, Pejabat Masih "Kutip" KontraktorPengelolaan DAK 64 Miliar, Disdik Ketapang Diduga Berkubang di Pusaran KKNTender Dibatalkan, Ada Tekanan Dahsyat ?Proyek Talud Pengaman Pantai Pering Diduga Tidak Sesuai SpekAPBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong KadesRealisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak Transparan
Laporan KhususDPRD Muba Gelar Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan PresidenMuba, Jaya Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin mengadakan rapat paripurna ...


Amryatul Anam dan Melan Puspitasari Terpillih Menjadi Pradana Ambalan Pandu-KunthiSekang Dewek Nggo Dewek Volly Pantai, Staf Teritorial JuaraBupati Tasikmalaya: Teruslah Berkreasi, Berkarya Dalam Gerakan PramukaRaperda Perubahan APBD 2019 Disahkan20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dilantik dan DisumpahIlyas Panji Alam Sholat Idul Adha di Masjid An-NurPUBLIKASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019