Sabtu, 15 September 2012 - 07:15:05 WIB
ICW Sumut Nilai Kasus Tonny Napitupulu DirekayasaKategori: Sumatera Utara - Dibaca: 499 kali

Baca Juga:Amankan Kasus Tanah, Hendarman Supandji Direkrut Hartati MurdayaPutra Samosir Jadi Ephorus HKBP, Pdt WTP Simarmata Pimpin 4,5 Juta UmatNazaruddin Bernyanyi, Ada Korupsi di Mahkamah KonstitusiDinas PU Pengairan Sidoarjo "Menjual" Sungai

Medan, Jaya Pos

Walau mantan Dosen Hukum Pidana Universitas Dharma Agung harus masuk bui selama 2,6 tahun atas amar putusan PN Medan, namun di PT Sumut kasus Tonny Napitupulu ini dinyatakan bebas demi hokum, dalam arti ada perbuatan namun bukan perbuatan pidana (onslag van rechtsvervolging). Hal ini pun membuat Ketua Indonesian Corruption Watch (ICW) Sumut, David Sitorus memberi reaksi keras.

Menurut David Sitorus, dalam kasus ini ada beberapa kejanggalan. Dimana kasus yang diadukan Syamsul Risal Siregar,SH ke Poldasu dengan isi pengaduan Tonny Napitupulu telah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah dan pengerusakan tanaman atas tanah yang terletak di Jalan Sei Belutu, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal dengan luas tanah 2,179 m2. Namun kenyataanya bukan seluas itu yang di pagar, melainkan keseluruhan tanah dengan luas 7.980 m2.

Kemudian, pihak Juper Poldasu Kompol Amwizar,SH MH dan Bripka Victor H Purba me­nuduh terdakwa telah melakukan pemalsuan surat sedangkan laporan bukan mengenai pemalsuan surat melainkan penyerobotan tanah dan pengerusakan tanaman.

Dasar surat kepemilikan Syamsul Rizal Siregar adalah SHM No 871 tahun 1999 yang dikeluarkan BPN Medan, juga terdapat kejanggalan yakni dasar penerbitan sertifikat itu adalah Surat Keterangan Tanah tahun 1975 yang dikeluarkan Bupati Deli Serdang. Sedangkan tahun 1973, tanah tersebut sudah termasuk wilayah Kota Medan sesuai PP RI No 22 tahun 1973 tentang Perluasan Kotamadya Medan.

ICW Sumut menduga bahwa tanah yang merasa dimiliki Syamsul Rizal Siregar bukanlah terletak di Jalan Sei Belutu, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Oleh karena itu, David Sitorus meminta BPN memblokir atau membatalkan SHM No. 871 tahun 1999 tersebut.

Kejanggalan lainnya yang dihimpun ICW Sumut seperti diputusan majelis hakim yang mengatakan orangtua Syamsul Rizal Siregar bernama Dahlan Siregar membeli tanah yang dipersengketaan tersebut dari Moh. Saleh Lubis tahun 1967 dan dibuatkan atas nama Samsul Rizal Siregar.

Akan tetapi terbit lagi surat keterangan tanah (SKT) tahun 1975 atas tanah yang sama dan SKT ini lah sebagai dasar penerbitan SHM No. 871 tahun 1999 itu.

ICW Sumut pun sangat heran dengan adanya dua kali pembelian tanah dimana orangnya sama, objek tanah juga sama. Untuk itu, ICW Sumut meminta agar Poldasu memeriksa kembali surat kepemilikan tanah Syamsul Rizal Siregar.

Dalam rekonstruksi, pihak BPN Medan tidak dihadirkan selaku ahli dalam pemetaan batas-batas tanah. Terdakwa dituduh tidak dapat menujukan batas –batas tanah. “Ini dapat diduga telah terjadi kriminalisasi ataupun pemutar balikan fakta,” kata David Sitorus.

ICW Sumut melihat perkara ini tidak sesuai prosedur hukum sebagaimana mestinya. David Sitorus menduga bahwa kasus ini direkayasa ataupun dikondisikan menjadi kasus pidana yang seharusnya adalah kasus perdata.

Akibat tuduhan itu, kasus ini kemudian dinyatakan P21 oleh JPU Pohan Siahaan, yang selanjutnya terdakwa dihukum 2,6 tahun oleh majelis hakim PN Medan yang diketuai Baslin Sinaga. Hukuman itu pun sudah dijalani terdakwa sekitar 6 bulan. Namun penasehat hukum terdakwa, yakni Panangian Sinambela dan Jaya Sitepu menempuh upaya hukum banding di PT Sumut, yang menghasilkan terdakwa dinyatakan bebas. Sono


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59627)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51480)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (48752)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14969)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14240)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14063)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13795)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13288)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11768)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9254)
Bedah JayaposAPBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong KadesSidoarjo, Jaya Pos Kepala Desa Pademonegoro Ispriyanto diduga cenderung tertutup dan memonopoli dalam ...


Realisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak TransparanLahan Pertanian Milik Pemprov Jatim Disewakan di Kecamatan Tutur, Uangnya Kemana ?Kasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka BaruDiduga Palsukan Produk Pabrikasi, U-Ditch Merek BCA Berstempel Calvary DipertanyakanBuruh PT Siwanggi Sejati Luhur Demo Karena Pembayaran Bonus Yang Tak SesuaiKasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka BaruPenggunaan ADD di Jorong Silungkang Tidak Transparan
Laporan Khusus20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dilantik dan DisumpahPadang Panjang, Jaya Pos Sebanyak 20 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang ...


Ilyas Panji Alam Sholat Idul Adha di Masjid An-NurPUBLIKASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019Bertemu di IPDN, Bupati Bantaeng Bincang Akrab dengan Wapres Demi Keutuhan NKRI Majelis Madiena Adakan Istigosah Dan TausiyahPimpin Upacara di IPDN, Pengamat: Bukti Bupati Bantaeng Punya Jejaring Kuat di PusatRanperda Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Datar di 2018 DiSetujuiPublikasi Kinerja Sekda Kabupaten Bogor Semester I Tahun 2019