Senin, 10 September 2012 - 06:56:53 WIB
Kejaksaan Diminta Segera Periksa Jajaran Sudin Peternakan dan Perikanan Jakarta BaratKategori: Jakarta - Dibaca: 380 kali

Baca Juga:Persiapan Musda IV, DPK KNPI Siak Cari Pengganti Irvan GunawanTiga Curug di Santanamekar Perlu Perhatian PemkabSamsat Rancaekek Perketat Penerbitan STNKDitinggal Berlebaran, Rumah dan Kios Ludes Terbakar

Jakarta, Jaya Pos

SK panitia pengadaan barang dan jasa Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Barat No : 11/RPU/FISIK/V/2012, tanggal 17 Mei 2012, yang memenangkan PT Betania Prima, alamat perusahaan di Jalan Tamora III, No 1, Rawamangun, Jakarta Timur dengan Nomor NPWP : 01.854.­908.­9.005.­000, atas proyek Nomor 13/RPU FISIK/SDPI/V/2012, dengan penawaran Rp.9.379.618.000.00, kini fisik bangunan sudah mencapai 50 %.

Dimana Organisasi/SKPD yaitu Sudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Barat; urusan : 1.05 / perikanan, kelautan dan peternakan; program : 1.05.13 / program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak; kegiatan : 1.05.13.020 / pembangunan rumah pemotongan unggas; kode rekening : 5.2.3.26.15 belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian kandang binatang dengan HPS: 9.379.618.000.00 APBD 2012.

Namun di kalangan sekelompok orang yang menyebut dirinya dari ‘barisan perusahaan sakit hati’ yang tidak mau menyebut namanya, kepada Jaya Pos mengatakan, bahwa panitia lelang peternakan dan perikanan diduga telah merekayasa dokumen pemenang lelang.

“Buktinya melalui dokumen lembaga pengembangan jasa konstruksi (lPJK) yang menjelaskan bahwa PT Betania Prima sedang memperpanjang registrasi badan usahanya dengan kekayaan bersih sekitar Rp 8.470.794.608,00, dan SPT serta PPh 2 tahun terakhir pembayaran pajak nihil. Kemudian, omset 5 tahun terakhir Rp 0,00 (nihil). Yang lebih menguatkan dugaan terjadi KKN berjamaah yaitu sesuai dokumen pengumuman lelang melalui LPSE, bahwa PT Betania Prima telah melakukan penawaran Rp.9.379.618.000.00. Mengapa ada selisih harga penawaran ratusan juta rupiah pada pengumuman dokumen pengumuman pemenang lelang pada tanggal 17 Mei 2012, yang diumumkan penawaran PT Betania Prima oleh panitia lelang Rp.8.985.520.000.00,” katanya.

Maka, lanjutnya, sudah pantas publik menduga penggelembungan anggaran itu memperkaya diri dan golongan karena panitia lelang telah mendustai pengumuman penjelasan lelang, yaitu yang berhak mengikuti lelang adalah perusahaan yang badan usahanya sedang aktif, bukan yang sedang melakukan perpanjangan badan usaha. “Ini kan namanya monopoli dan termasuk penyalahgunaan kewenangan dan jabatan,” terangnya sambil meminta agar nama-nama mereka tidak ditulis.

Kalau kasus sudah diusut hingga di limpahkan ke pengadilan, tambahnya, mereka pasti mau bersaksi untuk membongkar kebusukan panitia lelang di Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Barat.

Menanggapi hal tersebut, pihak Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta barat mengundang Jaya Pos di Jalan Raya Kembangan, No 2, Blok B, Lt 6, di ruang rapat, yang dihadiri para anggota panitia lelang yaitu Simon Arfandi dan Yahya HM, yang pada intinya menerangkan bahwa panitia lelang mengaku khilaf dan mengaku salah

“Kami khilaf dan ada kesalahan pengetikan sehingga ada kesalahpahaman serta perlu diketahui, manusia tak luput dari kesalahan. Namun saya bertanggung jawab menyatakan bahwa PT Betania Prima layak menjadi pemenang lelang karena telah kami evaluasi secara konkrit,” kata ketua panitia lelang Jufriyanto Amin.

Untuk domisili di rumah tinggal, lanjutnya, salahkan saja lurah dan camat yang menanda tangani domisili perusahaan tersebut. Untuk nomor NPWP yang berbeda pada dokumen pengumuman pemenang lelang memang salah ketik, begitu juga dengan alamat perusahaan serta nilai harga penawaran yang berbeda juga salah ketik.

“Tapi saya menolak kalau saya dituduh menerima suap ratusan juta rupiah. Perlu saya jelaskan, kami panitia menyelenggarakan lelang hanya berhonor Rp 350 ribu dan dana tersebut juga belum kami terima. Tapi sebagai ketua panitia lelang, saya siap bertanggung jawab secara hukum,” terangnya.

Di tempat terpisah, Ketua DPD DKI LSM-Peduli Anak Bangsa Bung Willi Sinurat mengatakan, perbuatan oknum-oknum panitia lelang di Sudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Barat ini tak pantas dibiarkan. Kesalahan sekecil apapun pasti ada dampaknya, apalagi kesalahan yang menurut saya ini bukan hal yang dipandang ringan karena anggaran yang digunakan mencapai Rp 900 juta.

“Seharusnya pelaksanaan lelang harus transparan dan selayaknya perusahaan yang layak dimenangkan perusahaan yang punya kompetensi dan perizinan perusahaan yang sudah teruji. Tapi, jika ada indikasi akal-akalan yang berujung pengurangan volume pekerjaan karena pemberian fee,” katanya.

Oleh karena itu, ia menghimbau Kejari Jakarta Barat memeriksa jajaran Sudin Peternakan dan Perikanan yang terkait permasalahan tersebut. RHM HRP


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59435)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51309)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (37069)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14786)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14085)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13903)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13659)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13088)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (10232)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9082)
Bedah JayaposBangunan Pompanisasi Mangkrak, Dinas Pertanian Akan Melakukan Sidak Pasuruan, Jaya Pos Setelah adanya pemberitaan oleh harian jaya pos terkait ada­nya bangunan ...


LPK-SM RAKYAT SEJAHTERA Akan Turunkan Tim Investigasi Terkait PompanisasiKejati Kalteng Telisik Dugaan Korupsi Proyek Jalan Kapuas Seberang Senilai Rp 5,8 MAPBDes Kedungwonokerto Jadi Ajang Cari Untung ?Tim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudWarga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikBobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM Bersubsidi
Laporan KhususBupati Bantaeng Pantau Proses Terminal Darah PuskesmasBantaeng, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng terus melakukan inovasi di sektor kesehatan. Salah ...


DPRD Sumsel Setujui LKPJ Gubernur Sumsel Tahun 2018DPRD Lahirkan Perda Inisiatif Kepemudaan dan Mengkritisi Kinerja PemkoSerahkan Bantuan Bagi Korban Kebakaran Pangkal Duri, Fachrori: Jangan Lama-lama Bersedih, Segeralah Pemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutPemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixLakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan Sumut