Sabtu, 18 Agustus 2018 - 03:13:14 WIB
Pemasangan Lampu PJU Darmo Terindikasi DikorupsiKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 284 kali

Baca Juga:Pengacara Afriyani Susanti Ajukan BandingPembayaran Tunjangan Profesi Guru TW I & II Tidak CukupTerkait Potensi Green Coke Pemko Akan Pelajari KembaliBansos RKB dan DAK Diduga Dikerjakan Kroni-kroni Bupati

Surabaya, JAYAPOS -  Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) merupakan salah satu faktor penunjang keamanan dan kenyamanan kota. Dengan adanya lampu penerangan jalan banyak hal dapat dicegah misalnya orang yang ingin berbuat jahat akan berpikir ulang apabila lokasinya terlihat terang benderang dan pengguna jalan juga dapat merasakan manfaat dari lampu penerangan jalan umum, misalnya dapat mencegah terjadinya laka lantas.

Oleh karena pentingnya peran lampu penerangan jalan umum inilah, tak ayal setiap tahun anggaran dialokasikan biaya baik untuk pemasangan baru maupun rehabilitasi.

Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya yang mengalokasikan anggaran untuk pemasangan lampu penerangan jalan umum di Jl Darmo dengan nama paket: Pemasangan PJU Jl Raya Darmo Satker Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, Pagu Rp 754.438.377 HPS (harga perkiraan sendiri) Rp 682.620.028, Pelaksana PT Bintang Timur Utama Berkarya beralamat di Jl Ngagel Dadi III/16 surabaya (kota), Penawaran Rp 637.802.217. Sumber dana APBD Kota Surabaya TA 2018 di satuan kerja (Satker) Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya.

Namun saying, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dinilai lalai dalam menjalankan tugasnya yaitu mengendalikan jalanya kegiatan agar terpenuhi kualitas dan kuantitas pekerjaan.

Setidaknya itulah yang dipermasalahkan LSM WAR (Wadah Aspirasi Rakyat) kepada Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau dalam surat klarifikasi dan konfirmasi No 31-074/B-SKK-WAR/VII.2018 tertanggal 31 Juli 2018 yang ditujukan kepada kepala dinas.

Dalam suratnya, LSM WAR menu­ding adanya kecurangan dari pelaksana pekerjaan. Parahnya, PPK dari dinas terkesan tutup mata bahkan menutupi kecurangan penyedia jasa (kontraktor). Setidaknya ada 8 poin indikasi pelanggaran antara lain (1) Terjadi pengurangan kuantitas dan kualitas dalam pelaksanaan pekerjaan, (2) Pengurangan diameter besi baik besi beton maupun besi tiang pabrikasi, (3) Pengurangan kedalaman bor strous, (4) Pengurangan mutu beton cor, (5) Pengurangan volume pekerjaan, (6) Pemakaian jenis kabel tidak sesuai spektek, (7) Pemakaian pipa PVC tidak sesuai ketentuan, (8) Ukuran kabel (diameter) dan jenis kabel dipertanyakan serta masih banyak lagi item pekerjaan yang dihilangkan demi meraup keuntungan dengan jalan melawan hukum serta mengingkari kontrak dan pakta integritas yang telah diteken bersama antara penyedia jada dan pengguna jasa.

Ketua LSM WAR Ir Didik Wahono SH MSi yang dimintai komentarnya, Kamis (16/8/18) mengatakan bahwa kelalaian PPK dinilai lalai menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)nya.

Sebagaimana diatur dalam UU RI No 31 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi maka kasus ini layak diproses secara hukum.(Zein)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59099)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50956)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14260)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (14104)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13720)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13405)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13358)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12709)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8746)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (8296)
Bedah JayaposKorban Kasus Akta Nikah Yang Diduga Palsu Melapor Ke Polda RiauPekanbaru, Jaya Pos Sehubungan dengan adanya laporan mengenai Akta Nikah diduga palsu yang dikeluarkan oleh ...


Selain Langgar Permendes No 19, Perangkat Desa Ciseureheun Juga Dobel JobKetua NCW Lahat Dapat Surat Balasan Terkait Dugaan Korupsi di PUPR Senilai Rp24 MRSI Siti Hajar Tidak Profesional Dalam Menangani PasienPolemik Pengiriman 2.493 Ton Zirkon Oleh PT Putraprima Mineral MandiriDiduga Gelapkan Dana Nasabah, PT PNM Unit Amurang Dilaporkan Ke Polda SulutMencuri Kabel Milik PT OKI Pulp and Papers Mills, Sarmadin Ditangkap PolisiMantan Camat Merapi Timur Diduga Terlibat Pembuatan Surat Tanah Fiktif
Laporan KhususDalam Tiga Bulan, Petani Cabai Bantaeng Bisa Raup Rp30 Juta Bantaeng, Jaya Pos Pengembangan inovasi pertanian terus dilakukan petani di Bantaeng. Salah satu yang sedang ...


KPU Gumas Gelar Rakor Penyusunan DPTB dan DPK Pemilu 2019Penilaian Dasawisma Aster II "Optimis Raih Juara"Fachrori: Kita Berupaya Maksimal Wujudkan Program Pembangunan 30 Ribu Massa Akan Ramaikan Gelaran Generasi Muda Cinta Lalu Lintas di Provinsi JambiFachrori Rapat Bersama Mentan Bicarakan Penguatan Harga Karet dan PanganHasil Evaluasi SAKIP Pemkab Gunung Mas Raih Predikat BPerbub Baru: Gaji PTT di Gumas Diatas UMK